Gelar Aksi Jilid II di Mabes Polri, LSM ABRI Riau Desak Pengusutan Dugaan Keterlibatan Oknum Polisi dalam Aktivitas Ilegal

Tidak ada komentar



JAKARTA  | Mitrapubliknews.com – Dewan Pimpinan Wilayah Lembaga Swadaya Masyarakat Abdi Lestari (DPW LSM ABRI) Provinsi Riau kembali menggelar aksi unjuk rasa Jilid II di Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri), Jakarta, Rabu (18/11/2026). Dalam aksi tersebut, LSM ABRI menyampaikan sejumlah tuntutan kepada Kapolri agar menindaklanjuti dugaan keterlibatan maupun pembiaran oleh oknum anggota kepolisian terhadap berbagai aktivitas ilegal di wilayah hukum Polres Siak, Polda Riau.


Aksi yang dipimpin oleh Koordinator Lapangan Antonio Hasibuan tersebut merupakan bentuk penyampaian aspirasi sekaligus desakan agar institusi Polri melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap sejumlah laporan dan informasi yang sebelumnya telah disampaikan LSM ABRI.


Dalam aksi tersebut, massa menyoroti sejumlah dugaan aktivitas ilegal, mulai dari pertambangan galian C tanpa izin, pembalakan liar (illegal logging), pencurian dan perdagangan minyak kelapa sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO) secara ilegal, penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, hingga dugaan praktik perjudian gelanggang permainan (Gelper) yang disebut-sebut memiliki perputaran uang mencapai miliaran rupiah setiap bulan.


LSM ABRI secara khusus meminta Mabes Polri melalui Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) untuk mendalami dugaan keterlibatan, pembiaran, maupun perlindungan terhadap aktivitas-aktivitas tersebut yang dalam pengaduan mereka dikaitkan dengan Kasat Reskrim Polres Siak, AKP Dr. Raja Kosmos Parmulais.


Koordinator Lapangan aksi, Antonio Hasibuan, menegaskan bahwa demonstrasi Jilid II tersebut merupakan bentuk keseriusan LSM ABRI dalam mengawal penegakan hukum di Provinsi Riau.




"Ini merupakan aksi kami yang kedua di Mabes Polri. Kami datang bukan untuk mencari sensasi, tetapi untuk menagih keseriusan penegakan hukum. Jangan sampai hukum hanya tajam kepada masyarakat kecil, tetapi tumpul terhadap pihak-pihak yang memiliki kekuatan," tegas Antonio dalam orasinya.


Menurut Antonio, pemberantasan aktivitas ilegal tidak boleh hanya menyasar pelaku di lapangan. Aparat penegak hukum juga harus menelusuri kemungkinan adanya jaringan, pihak yang memperoleh keuntungan, hingga dugaan keterlibatan oknum aparat apabila ditemukan bukti yang cukup.


Ia menilai, pengungkapan perkara secara menyeluruh diperlukan agar penindakan hukum tidak berhenti pada pelaku tertentu, sementara pihak-pihak lain yang diduga memiliki peran dalam jaringan tersebut tidak tersentuh proses hukum.


*Soroti Dugaan Perlindungan Aktivitas Ilegal*


Dalam orasinya, massa aksi menyoroti dugaan adanya praktik pembiaran maupun perlindungan terhadap sejumlah aktivitas ilegal di wilayah hukum Polres Siak.


Beberapa persoalan yang menjadi perhatian meliputi dugaan pertambangan galian C ilegal, illegal logging, pencurian dan perdagangan CPO ilegal, penyalahgunaan BBM bersubsidi, serta perjudian Gelper.


LSM ABRI menyatakan telah membawa sejumlah informasi dan dokumen kepada Mabes Polri untuk dijadikan bahan awal pemeriksaan dan pendalaman sesuai ketentuan hukum yang berlaku.


Mereka meminta agar setiap informasi tersebut ditindaklanjuti secara profesional, transparan, dan objektif. Apabila dalam proses pemeriksaan ditemukan bukti adanya pelanggaran pidana, pelanggaran kode etik, maupun penyalahgunaan kewenangan oleh anggota kepolisian, LSM ABRI mendesak agar pihak yang bersangkutan diproses sesuai peraturan perundang-undangan.


*Tujuh Poin Tuntutan LSM ABRI*


Dalam pernyataan sikap yang disampaikan kepada Mabes Polri, LSM ABRI Provinsi Riau mengajukan tujuh tuntutan utama sebagai berikut:


1. Mendesak Kapolri melalui Divpropam Mabes Polri segera menindaklanjuti pengaduan dan informasi terkait dugaan pelanggaran yang melibatkan oknum anggota Polri di wilayah hukum Polda Riau, khususnya Polres Siak.

2. Mendesak dilakukannya pemeriksaan secara menyeluruh terhadap dugaan tindak pidana pembiaran maupun perlindungan terhadap aktivitas pertambangan galian C ilegal.

3. Mendesak pengusutan dugaan praktik illegal logging beserta jaringan dan pihak-pihak yang diduga terlibat di dalamnya.

4. Mendesak pengungkapan dugaan pencurian dan perdagangan CPO ilegal serta penyalahgunaan distribusi BBM bersubsidi.

5. Mendesak penyelidikan terhadap dugaan praktik perjudian Gelper, termasuk pihak-pihak yang diduga menjadi pengelola, pemodal, maupun pihak yang memperoleh keuntungan dari aktivitas tersebut.

6. Mendesak pemeriksaan terhadap AKP Dr. Raja Kosmos Parmulais terkait dugaan yang disampaikan dalam pengaduan LSM ABRI. Apabila terbukti melakukan pelanggaran pidana atau kode etik, LSM ABRI meminta agar diberikan sanksi tegas sesuai ketentuan, termasuk Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) apabila memenuhi persyaratan hukum dan peraturan yang berlaku.

7. Mendesak Mabes Polri memastikan proses penanganan pengaduan berjalan secara transparan, profesional, dan memberikan kepastian tindak lanjut kepada masyarakat serta pihak pelapor.


*Mabes Polri Terima Aspirasi Massa Aksi*


Dalam pelaksanaan aksi tersebut, massa LSM ABRI diterima oleh perwakilan Humas Mabes Polri, Ari Setyawan. Aspirasi dan tuntutan yang disampaikan selanjutnya akan diteruskan kepada pimpinan untuk dipelajari dan ditindaklanjuti melalui Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Mabes Polri sesuai mekanisme dan prosedur yang berlaku.


Perwakilan Humas Mabes Polri juga menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan aksi yang berlangsung secara damai dan tertib. Aksi unjuk rasa Jilid II tersebut kemudian berakhir dalam keadaan aman dan kondusif.


*Kawal Penegakan Hukum di Riau*


LSM ABRI Provinsi Riau menegaskan akan terus mengawal perkembangan pengaduan tersebut hingga memperoleh kejelasan dan tindak lanjut dari institusi Polri.


Antonio Hasibuan menyampaikan bahwa pihaknya tidak menutup kemungkinan untuk kembali menggelar aksi demonstrasi di Mabes Polri dengan jumlah massa yang lebih besar apabila tuntutan dan pengaduan yang telah disampaikan tidak mendapatkan tindak lanjut sebagaimana yang diharapkan.


Bagi LSM ABRI, langkah tersebut merupakan bagian dari kontrol sosial masyarakat terhadap institusi penegak hukum sekaligus upaya mendorong terciptanya supremasi hukum di Indonesia.


LSM ABRI berharap Mabes Polri dapat menindaklanjuti setiap informasi dan pengaduan secara objektif, mengungkap fakta berdasarkan alat bukti yang sah, serta mengambil tindakan tegas terhadap siapa pun yang terbukti melakukan pelanggaran tanpa membedakan jabatan maupun kedudukan. Hukum harus berlaku adil, transparan, dan tanpa tebang pilih.


Hingga berita ini ditayangkan, awak media masih mencari proses untuk lakukan konfirmasi langsung ke pihak terkait.


(*/ Redaksi).

Tidak ada komentar