Bekasi Kota | Mitrapubliknews.com – Insan Pers Bekasi Raya bersiap menyambut perhelatan besar Hari Pers Nasional (HPN) Bekasi Raya 2026 yang akan dipusatkan di Gedung Creative Center (GCC), Margahayu, Kota Bekasi pada 7 hingga 9 Mei 2026. Selain menjadi ajang silaturahmi akbar lintas organisasi, agenda ini juga disatukan dengan momentum peringatan Hari Kebebasan Pers Sedunia yang jatuh setiap tanggal 3 Mei.

“HPN tetap 9 Februari secara nasional. Sementara kegiatan yang kami gelar pada 7–9 Mei ini merupakan rangkaian kegiatan daerah yang sekaligus kami maknai sebagai bagian dari semangat Hari Kebebasan Pers Sedunia. Ini bukan pelanggaran, tetapi penguatan nilai pers yang independen dan bertanggung jawab,” kata Ketua Panitia HPN Bekasi Raya 2026, Ade Muksin, dalam keterangan persnya, Ahad (26/4/2026).

Acara ini dirancang sebagai wadah inklusif yang menyatukan puluhan organisasi wartawan, kelompok kerja (Pokja), hingga komunitas media tanpa memandang latar belakang organisasi maupun platform. Semangat utamanya adalah meruntuhkan sekat antarjurnalis demi memperkuat profesionalisme dan solidaritas di wilayah Bekasi Raya.

“Kami ingin membangun ruang bersama bagi insan pers. Tidak ada sekat organisasi, tidak ada sekat media. Semua punya hak yang sama untuk merayakan HPN dan memperjuangkan kebebasan pers,” ujar Ade menambahkan.

Selama tiga hari pelaksanaan, panitia telah menyiapkan rangkaian kegiatan yang menyentuh aspek edukasi dan sosial. Mulai dari Seminar Jurnalistik dan Keterbukaan Informasi Publik (KIP), santunan anak yatim, donor darah, cek kesehatan gratis, hingga pemberian penghargaan bagi tokoh dan unsur Forkopimda yang dinilai memiliki kepedulian tinggi terhadap dunia pers.

“Rangkaian ini mencerminkan fungsi pers sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999, yaitu sebagai media informasi, pendidikan, dan kontrol sosial,” jelasnya.

Menanggapi aspek legalitas dan pembiayaan, panitia memastikan bahwa seluruh proses penyelenggaraan dilakukan secara transparan dan akuntabel. Penggunaan anggaran dipastikan mengikuti mekanisme aturan yang berlaku melalui fasilitasi program pemerintah daerah yang sah secara hukum.

“Kegiatan ini difasilitasi melalui program pemerintah daerah dengan mekanisme yang sah. Tidak ada pelanggaran hukum dalam pelaksanaannya. Kebebasan pers bukan sekadar slogan, tapi tanggung jawab,” kata Ade.

Sebagai penutup, Ade menekankan bahwa HPN adalah milik seluruh insan pers Indonesia secara kolektif, bukan klaim milik satu kelompok tertentu. Penyelenggaraan ini diharapkan menjadi bukti nyata kekuatan pers yang bersatu dalam mengawal pembangunan daerah.

“Justru melalui momentum ini, kita ingin menunjukkan bahwa pers Bekasi Raya bisa bersatu, kuat, dan memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat. Pers bersatu, Bekasi Raya maju,” pungkasnya.

(Agus Kanit)

Kota Tangerang | Mitrapubliknews.com -  Dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan, Koramil 02/Batuceper dan Koramil 09/Serpong Utara menggelar kegiatan patroli/siskamling keliling bersama unsur Komduk yang menjadi bukti nyata sinergi antara aparat teritorial dan masyarakat dalam menciptakan situasi yang aman dan kondusif di wilayah Kecamatan Batuceper Kota Tangerang dan Kecamatan Serpong Utara Kota Tangerang Selatan. Sabtu (25/04/26).

Patroli yang melibatkan Babinsa Koramil 02/Batuceper dan Koramil 09/Serpong Utara, mitra Babinsa, serta warga setempat ini dilaksanakan dengan menyasar area strategis, khususnya di kawasan Kecamatan Batuceper Kota Tangerang dan Serpong Utara Kota Tangerang Selatan.

Dengan penuh semangat kebersamaan, para personel menyusuri lingkungan sambil memberikan himbauan kamtibmas kepada masyarakat. Kehadiran aparat di tengah warga tidak hanya memberikan rasa aman, tetapi juga mempererat hubungan antara TNI dan masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, Pasi Ops Kodim 0506/Tgr Mayor Inf Heru Susanto  , menegaskan bahwa patroli ini merupakan langkah preventif untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan seperti tawuran maupun kenakalan remaja yang kerap meresahkan warga.

“Kami mengajak kepada seluruh masyarakat untuk terus meningkatkan kewaspadaan dan kepedulian terhadap lingkungan. Keamanan bukan hanya tanggung jawab aparat, tetapi juga menjadi tanggung jawab kita bersama,” ujarnya.

(Red)

Kota Tangerang | Mitrapubliknews.com - Aksi komplotan pencurian dengan modus ganjel ATM akhirnya terhenti. Empat pelaku berhasil diamankan tim gabungan Satreskrim Polres Metro Tangerang Kota saat beraksi di sebuah minimarket di wilayah Larangan, Kota Tangerang, Kamis (23/4/2026).

Penangkapan bermula dari kecurigaan petugas saat melakukan patroli mobile di wilayah Cipondoh. Empat pria tersebut terlihat berpindah-pindah lokasi, menyasar sejumlah mesin ATM di minimarket dan SPBU.

Petugas kemudian melakukan pembuntutan hingga akhirnya mendapati para pelaku masuk ke sebuah minimarket di Jalan H. Adam Malik. Di lokasi itu, para pelaku diduga sedang melakukan transaksi menggunakan kartu ATM milik orang lain.

Tim opsnal langsung bergerak cepat dan mengamankan keempat pelaku tanpa perlawanan. Mereka diketahui berinisial M.T (29), F.P (20), E.A (23), dan A (34), yang masing-masing memiliki peran berbeda dalam menjalankan aksinya.

Mulai dari pelaku yang mengganjal lubang kartu ATM menggunakan mika, memancing korban untuk memasukkan PIN, memantau situasi, hingga mengambil kartu ATM korban yang tertinggal di mesin.

Dari tangan pelaku, polisi mengamankan sejumlah barang bukti berupa kartu ATM berbagai bank, alat ganjal berupa mika bening yang telah dimodifikasi, lem perekat, serta beberapa unit handphone.

Kapolres Metro Tangerang Kota, Kombes Pol Dr. Raden Muhammad Jauhari, menegaskan bahwa pengungkapan ini menjadi bukti keseriusan polisi dalam memberantas kejahatan dengan modus penipuan dan pencurian berbasis teknologi.

“Modus ganjel ATM ini sangat merugikan masyarakat. Para pelaku memanfaatkan kelengahan korban untuk mengambil alih kartu dan menguras isi rekening. Kami pastikan akan menindak tegas para pelaku,” ujar Kapolres.

Dari hasil pemeriksaan, para pelaku diketahui merupakan jaringan lintas daerah yang telah beraksi di sejumlah wilayah, mulai dari Banten hingga Jawa Timur. Mereka mengaku telah beberapa kali melakukan aksi serupa dengan hasil puluhan juta rupiah.

Atas perbuatannya, para pelaku dijerat dengan Pasal 477 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan, dengan ancaman hukuman pidana penjara hingga 7 tahun.

Polisi juga masih melakukan pengembangan untuk memburu pelaku lain yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO).

Kapolres mengimbau masyarakat agar lebih waspada saat bertransaksi di mesin ATM, serta segera melaporkan ke pihak bank atau kepolisian jika menemukan kejanggalan pada mesin ATM.

“Pastikan kondisi mesin ATM aman sebelum digunakan, dan jangan pernah memberikan PIN kepada siapapun,” pesannya.

Saat ini, keempat pelaku beserta barang bukti telah diamankan di Polres Metro Tangerang Kota untuk proses penyidikan lebih lanjut.

(Red)

Kabupaten Tangerang | Mitrapubliknews.com - Prihatin Rumah Tidak Layak Huni milik Seorang lansia bernama Ibu Mimin, warga RT 09 RW 06, harus bertahan hidup di rumah bilik bambu yang kondisinya kian rapuh dan nyaris tidak layak huni, kini jadi sorotan publik, pemerintah setempat tutupmata.

Fakta ini terungkap saat Ahmad S.A., selaku awak media, melakukan kegiatan sosial kontrol ke kampung halamannya pada Jumat sekitar pukul 13.30 WIB. Dalam kunjungannya, ia mendapati kondisi rumah yang jauh dari kata layak huni, Jum'at (24 April 2026).

"dinding bilik bambu yang mulai lapuk, lantai hanya berupa semen acian kasar, serta atap genteng model lama yang sudah tidak kokoh dan berpotensi roboh sewaktu-waktu.

"Situasi ini menjadi semakin memprihatinkan mengingat Ibu Mimin merupakan seorang lansia yang hidup sendiri setelah lama ditinggal suaminya, dengan keterbatasan fisik akibat faktor usia, ia sudah tidak mampu lagi bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari," ujar Ahmad.S.A

Ibu Mimin menyampaikan kepada awak media, Selama ini kebutuhan dasar saya  hanya mengandalkan kebutuhan dari anak saya, yang kerja hanya sebatas memenuhi kebutuhan sehari-hari.

“Kondisi rumahnya kami sangat mengkhawatirkan, Jika hujan deras atau angin kencang, sangat berisiko roboh, saya hanya berharap kepada pemerintah daerah dan pemerintah setempat mengharapkan bantuan rumah layak huni," ungkap mimin.

Pihak RT setempat bersama warga sekitar juga menyampaikan keprihatinan yang sama," Mereka berharap pemerintah segera turun tangan memberikan bantuan melalui program rumah layak huni, 

"Kami sangat berharap rumah Ibu Mimin bisa segera mendapat bantuan rumah layak huni, karena Ini sudah sangat mendesak, takutnya terjadi hal yang tidak diinginkan,” ungkap salah satu warga serta RT setempat.

Harapan besar kini tertuju kepada pemerintah kecamatan hingga pemerintah daerah agar segera turun tangan melakukan verifikasi dan tindakan nyata, Kondisi rumah yang hampir ambruk ini dinilai sudah masuk kategori darurat dan membutuhkan penanganan cepat," ujarnya warga setempat 

Di tengah berbagai program bantuan sosial yang digulirkan pemerintah, kisah Ibu Mimin menjadi pengingat bahwa masih ada warga yang luput dari perhatian.

Kepedulian dan respons cepat dari pihak terkait sangat dinantikan, agar Ibu Mimin dapat menjalani masa tuanya dengan lebih aman dan layak," tegas Ahmad.S.A

Sebelum terbitnya berita masih menunggu informasi dari pihak pemerintah setempat.

Red

Kota Tangerang | Mitrapubliknews.com  - Program gentengisasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di wilayah Koramil 01/Tgr, Kodim 0506/Tgr tuntas di kerjakan.

Prajurit TNI Kodim 0506/Tgr melalui jajaran Koramil 01/Tgr menuntaskan pekerjaan meski cuaca kerap menghambat proses di lapangan

Menurut Danramil 01/Tgr Mayor Inf Jefresen Sipayung, Jumat (24/04/2026) menjelaskan, program ini menyasar rumah warga yang kurang mampu di Kota Tangerang Kelurahan Panunggangan Timur milik Ibu Siti Hartati.

"TNI melalui jajaran Kodim 0506/Tangerang memimpin langsung kegiatan sebagai bagian dari penguatan kesejahteraan masyarakat," ujarnya.

Ia menambahkan, TNI bersama masyarakat menuntaskan pemasangan atap dan mempercepat pekerjaan tambahan.

"Prajurit menyelesaikan pemasangan genteng, rangka plafon, dan plafon secara menyeluruh. Program ini tidak sekadar memperbaiki rumah, tetapi juga memberi rasa aman bagi warga,” ucapnya.

(Red)

TANGERANG | Mitrapubliknews.com --Gelombang aksi unjuk rasa petani, warga ,ormas dari berbagai elemen masyarakat Teluknaga menuntut penghentian alih fungsi sawah LP2B mendapat dukungan penuh LSM Komando Corong Aspirasi Rakyat (KCAR). KCAR menegaskan, aksi demo tersebut sejalan dengan amanat Keppres No. 4 Tahun 2026 tentang Satgas Percepatan Ekonomi yang ditandatangani Presiden Prabowo Subianto.

“Demo warga Teluknaga itu bukan makar. Itu teriakan konstitusional agar Satgas Ekonomi Presiden turun tangan menyelesaikan masalah strategis sesuai perintah Keppres 4/2026,” tegas Ketua Umum KCAR, M.O. Rodhi, SH di Posko Komando Neglasari, Jumat ,(24/4/2026).

*KEPPRES 4/2026: PAYUNG HUKUM AKSI DEMO TELUKNAGA*

KCAR membeberkan 3 dasar hukum dari Keppres 4/2026 yang melegitimasi aksi massa :

1. *Pasal 3 Huruf d: Satgas Wajib Selesaikan Masalah Strategis*

   Keppres 4/2026 memerintahkan Satgas untuk “menetapkan langkah penyelesaian permasalahan strategis yang bersifat terobosan secara cepat dan tepat”.

   *Fakta Teluknaga:* Alih fungsi sawah LP2B, banjir “Stadium 4”, dan demo berjilid-jilid Feb-Mei 2026 adalah “masalah strategis” yang hambat investasi dan ganggu stabilitas ekonomi Tangerang Utara. Satgas tidak boleh diam.

2. *Pasal 3 Huruf c: Satgas Wajib Monitoring Anggaran*

   Satgas wajib evaluasi realisasi anggaran pendukung program ekonomi.

   *Fakta Teluknaga:* Anggaran infrastruktur miliaran rupiah tidak mampu cegah jalan rusak & banjir karena sawah sebagai resapan alami dibeton. Ini bentuk pemborosan yang harus diaudit Satgas.

3. *Asta Cita Indonesia Emas 2045: Ekonomi Kerakyatan*

   Keppres 4/2026 diterbitkan untuk wujudkan Asta Cita penguatan ekonomi kerakyatan.

   *Fakta Teluknaga:* Menggusur sawah petani demi gudang justru mematikan ekonomi kerakyatan. Petani kehilangan lahan, produksi pangan anjlok, ketahanan pangan terancam.

*TUNTUTAN DEMO SELARAS DENGAN KEPPRES 4/2026*

KCAR mencatat, tuntutan massa aksi di Teluknaga 100% sejalan dengan tugas Satgas:

*Tuntutan Aksi Demo Warga Dasar Keppres 4/2026*

*1. Stop Izin Baru di Atas Sawah LP2B* Pasal 3 d: Satgas harus buat terobosan cepat selesaikan konflik izin

*2. Buka Data KKPR/PKKPR ke Publik*

Pasal 3 c: Satgas wajib monitoring realisasi anggaran & perizinan

*3. Stop Ijin Baru Diatas Lahan Sawah P2B*.Pasal 3 d : Satgas harus buat terobosan cepat selesaikan konflik ijin.

*"PEMDA JANGAN PUTAR BALIK FAKTA"*

Terpisah,Ketua LSM Komando DPD Kabupaten Tangerang Abdul Aziz PMJ mengecam narasi yang menyebut demo warga hambat investasi. “Keppres 4/2026 justru terbit karena investasi sering terhambat konflik sosial akibat pemerintah langgar aturan sendiri. Demo ini bantu Presiden. Demo ini minta Satgas kerja sesuai Keppres,” ujarnya.

KCAR mengungkap data: Sawah Teluknaga susut 38% sejak 2015. Desa Tegal Angus & Tanjung Pasir jadi titik panas alih fungsi untuk pergudangan terkait PIK2. Akibatnya, Kampung Melayu, Kebon Cau, Bojong Renged banjir tiap hujan 1 jam.

“Ini melanggar Pasal 44 UU No. 41/2009 tentang LP2B. Ancamannya pidana 5 tahun penjara. Satgas tidak boleh lindungi pelanggaran dengan dalih percepatan ekonomi,” tegas Aziz.

*SERUAN LSM KOMANDO: KAWAL KEPPRES 4/2026 SAMPAI KE TELUKNAGA*

Sebagai putera Daerah Pantura yang peduli pada tanah kelahirannya  ,Abdul Aziz  menyatakan 3 sikap resmi LSM Komando mendukung aksi:

1. *MENDUKUNG PENUH* aksi damai warga,petani, mahasiswa, dan ormas Teluknaga sebagai bentuk partisipasi publik yang dijamin UUD 1945 dan selaras Keppres 4/2026.

2. *MENGIRIM SURAT RESMI* ke Menko Perekonomian selaku Ketua I Satgas .

. LSM Komando CAR meminta Satgas turun ke Teluknaga dalam 14 hari kedepan sejak berita ini diterbitkan.

KCAR menantang Satgas Ekonomi membuktikan Keppres 4/2026 bukan macan kertas. “Kalau Satgas diam lihat sawah LP2B dibeton dan rakyat demo, berarti Satgas gagal jalankan perintah Presiden. Kami akan tagih langsung ke Istana,” pungkas Aziz.

***

*Tentang LSM Komando Corong Aspirasi Rakyat*

LSM Komando adalah lembaga kontrol sosial didirikan 5 Oktober 2012, berpusat di Posko Komando,Neglasari, Kota Tangerang. Dinobatkan sebagai LSM Terpopuler se-Tangerang Raya 2026 versi Lembaga Kajian Sosial dengan skor Kepercayaan Publik 8,9/10.*** (*/ Red).

‎

‎Kabupaten Tangerang | Mitrapubliknew.com - Sekretaris Jenderal (PERADI) Dr.H.Hermansyah Dulaimi.S.H.,M.H. Resmi melayangkan surat kepada Komisi IIl DPR RI terkait kejanggalan dalam penanganan perkara perusakan sebuah Masjid Jami Nuruttijaroh yang tengah menjadi sorotan publik, Surat tersebut telah diterima oleh pihak Komisi III DPR RI " Rabu ( 22 April 2026).

‎

‎Sekjen PERADI Dr.H.Hermansyah Dulaimi.S.H.,M.H. Menyampaikan," dalam proses penyidikan ada beberapa perubahan pasal, kemudian kami sudah mengirim surat kepada Komisi lll dan surat itu sudah diterima hari Senin lalu tanggal 20 April, Kemudian saya juga sudah bertemu dengan pimpinan Komisi lll untuk meminta atensi, supaya bisa dipanggil Pihak Polda Banten untuk dimintai penjelasan dan menerangkan terkait masalah perobohan masjid tersebut.Kemudian kami berharap bahwa Polda Banten dapat serius dan menegakkan hukum dengan baik dan benar. 

‎"Pasal yang menjadi Sorotan Kasus ini bermula dari penetapan tersangka pada 19 November 2025, dalam dokumen awal, penyidik menerapkan Pasal 406 KUHP tentang perusakan, serta Pasal 210 ayat (1) KUHP, Namun belakangan muncul kejanggalan. Pihak Kuasa Hukum menilai Pasal 210 ayat (1) tidak memiliki korelasi dengan perkara yang ditangani, Saat dikonfirmasi, penyidik berdalih bahwa pencantuman pasal tersebut merupakan kesalahan pengetikan, Tapi ini bukan hal sepele, Ini menyangkut nasib banyak orang dan kepastian hukum," Ujarnya.

‎Lebih lanjut, dalam Surat Pemberitahuan Perkembangan Penanganan Perkara (SP2HP) yang diterbitkan pada 6 Februari, pasal yang digunakan kembali berubah menjadi Pasal 406 KUHP dan atau Pasal 201 KUHP, Perubahan tersebut semakin memperkuat dugaan adanya inkonsistensi dalam proses penyidikan, Dari penetapan tersangka hingga (SP2HP), pasalnya berbeda Ini yang kami pertanyakan,ini perobohan masjid bukan kandang kambing,masa dikenakan pasal atau pidana ringan,ini pidana berat. Tidak bisa hukum dijalankan dengan cara seperti ini," tegasnya.

‎

‎pelapor Oki Agus Tiawan menegaskan," Semoga dengan dibawa ke Komisi III DPR RI masalah ini akan menjadi terang-benderang Agar umat yang dizalimi ini, yaitu rekan kita, saudara kita yang seagama mendapatkan keadilan, tidak peduli backing dia siapa,kami tidak peduli dan tidak ada urusan, Salah tetap salah.

‎

‎"Konsekuensi itu tidak melihat siapa kamu dan apa jabatanmu, Melainkan sebab-akibat, kebenaran akan mencari jalannya sendiri tanpa harus diajari " tegas oki.

‎

‎Ahmad Yani Ketua DKM menyampaikan," ini sudah ada pidananya sudah bisa ditangkap, Tapi kenapa setelah kesana lagi pasalnya berubah, Itulah yang saya heran, saya kecewa dengan Pihak Polda.

‎"Sekelas Polda bisa alasan salah ketik. Perlu diketahui bahwasannya shalat itu gak bisa di entar-entar dan ditunda tunda karena masjid dirobohkan secara sepihak, ini masjid bukan kandang ayam " ucapnya.

‎

‎"Harapan kami sebagai Ketua DKM segera ditangkap itu Bapak Kepala Desa, Jadi supaya Hukum itu terang, Jadi saya tetap minta keadilan dilanjutkan, ditegakkan secara keseluruhan," pungkasnya.

(Ant)

KAMPAR | Mitrapubliknews.com – Langkah taktis dan respons kilat yang ditunjukkan Kasatgas Makan Bergizi Gratis (MBG) Kabupaten Kampar, Dr. Misharti, dalam menangani skandal nasi goreng berbelatung di SDN 016 Kusau Makmur, menuai apresiasi tinggi. Pajar Saragih, selaku Ketua Insan Pers Keadilan (IPK) sekaligus Wartawan dan Pemilik  Tiga Fortal Berita Cyber yang mengawal kasus ini sejak awal, menyebut kepemimpinan Dr. Misharti layak menjadi acuan bagi pejabat publik lainnya di Indonesia.

Apresiasi ini diberikan bukan tanpa alasan. Di tengah maraknya fenomena pejabat yang seringkali "bungkam" atau sulit dikonfirmasi saat terjadi masalah, Dr. Misharti justru menunjukkan integritas tinggi dengan membuka ruang komunikasi yang luas bagi awak media, bahkan hingga larut malam.

Pajar Saragih mengungkapkan kekagumannya terhadap dedikasi Wakil Bupati Kampar yang juga menjabat sebagai Kasatgas MBG tersebut. Ia menceritakan bagaimana komunikasi intens dilakukan demi mencari solusi atas keselamatan pangan siswa di Tapung Hulu.

"Saya melakukan komunikasi dengan Dr. Misharti sekitar jam 23.00 hingga pukul 24.06 WIB. Sebenarnya, jika tidak direspon pun saya memaklumi karena sudah larut malam. Namun luar biasa, begitu informasi saya sampaikan, beliau langsung memberikan tanggapan serius. Tidak sekadar janji manis, esok harinya langkah nyata langsung diambil untuk menindaklanjuti kasus MBG berbelatung ini,"* tegas Pajar Saragih, Rabu (22/04/2026).

Langkah tersebut dianggap Pajar sebagai bukti nyata bahwa Dr. Misharti menghargai kerja-kerja jurnalistik dalam mengawal program strategis nasional.

Pajar Saragih, yang juga dikenal sebagai pegiat kuli tinta aktif dan sebagian  Pengurus Inti di berbagai Organisasi Pers Nasional, tidak melewatkan kesempatan ini untuk melayangkan kritik pedas bagi pejabat publik yang enggan dikonfirmasi. Ia menyindir keras kebiasaan oknum pejabat yang baru sibuk mencari pembenaran setelah berita kritis terbit, padahal sebelumnya mereka sendiri yang menutup akses informasi.

"Jangan sampai berita sudah terbit, baru sibuk mencari alasan atau menuding wartawan tidak profesional. Padahal, wartawan sudah berusaha maksimal meminta statemen tapi tidak ada respon. Sosok Dr. Misharti membuktikan bahwa pejabat publik yang bertanggung jawab tidak perlu takut menghadapi kontrol pers," cetus Pajar dengan nada tajam.

Melalui momentum ini, Insan Pers Keadilan berharap seluruh pejabat publik di Indonesia dapat mencontoh pola komunikasi Dr. Misharti. Ruang komunikasi yang terbuka antara pemerintah dan pers adalah syarat mutlak terciptanya pengawasan yang sehat, terutama pada program nasional yang menyangkut kepentingan rakyat banyak.

"Kami butuh pejabat yang solutif dan komunikatif, bukan yang pandai bersembunyi di balik meja saat ada masalah. Transparansi Dr. Misharti adalah bentuk nyata dukungan pemerintah terhadap kontrol sosial demi kepentingan masyarakat luas," tutup Pajar Saragih. ?Tim/red).

Kodam Jaya, Tangerang | Mitrapubliknews.com - Pembangunan Jembatan Garuda di Kelurahan Panunggangan Utara Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Rabu (22/04/2026), terus dikebut guna mempercepat akses transportasi masyarakat. 

Hingga saat ini, progres pembangunan telah menunjukkan perkembangan signifikan dengan keterlibatan aktif berbagai pihak, termasuk TNI dan warga setempat.

Terlihat di lapangan, anggota TNI bersama masyarakat bahu-membahu menyelesaikan pekerjaan konstruksi, mulai dari pemasangan rangka hingga pengecoran bagian penyangga jembatan. Semangat gotong royong menjadi kunci utama dalam percepatan pembangunan infrastruktur tersebut.

Dandim 01/Tgr Kolonel Inf Ary Sutrisno melalui koordinator lapangan Mayor Inf Jefresen Sipayung yang juga Danramil 01/Tgr menyampaikan, bahwa pengerjaan Jembatan Garuda dilakukan secara bertahap dengan mengedepankan kualitas dan keselamatan kerja.

“Kami terus mengoptimalkan waktu dan tenaga agar pembangunan jembatan ini bisa segera selesai dan dimanfaatkan oleh masyarakat,” ujarnya.

Selain sebagai akses penghubung antar Keluraha, jembatan ini diharapkan mampu mendukung aktivitas ekonomi warga, terutama dalam distribusi hasil pertanian dan mobilitas sehari-hari.

"Kehadiran jembatan permanen ini juga akan meningkatkan keselamatan pengguna jalan dibandingkan dengan akses sebelumnya," ucapnya.

Menurutnya, hal ini sekaligus memperkuat kemanunggalan TNI dan masyarakat dalam mendukung pembangunan daerah.

"Dengan progres yang terus berjalan, diharapkan Jembatan Garuda dapat segera rampung dan memberikan manfaat besar bagi 500 Kepala Keluarga," paparnya. (*/red).

Serang | Mitrapubliknews.com - Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Banten menggelar kegiatan Yasin dan Tahlil sebagai bentuk doa bersama untuk almarhum Zulmansyah Sekedang, yang telah berpulang. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari ke-4 setelah wafatnya almarhum, Selasa (21/4/2026), bertempat di Sekretariat PWI Provinsi Banten.

Acara yang berlangsung khidmat tersebut dihadiri oleh jajaran pengurus dan anggota PWI Banten. Mereka bersama-sama melantunkan ayat suci Al-Qur’an serta doa-doa tahlil, sebagai ungkapan belasungkawa sekaligus harapan agar almarhum diberikan tempat terbaik di sisi Allah SWT.

Doa dalam kegiatan tersebut dipimpin oleh Ketua Dewan Kehormatan PWI Banten, Moh Hopip. Dalam suasana penuh haru, para peserta mengikuti rangkaian doa dengan khusyuk, memohonkan ampunan dan rahmat bagi almarhum.

Ketua PWI Provinsi Banten, Rian Nopandra, turut menyampaikan doa dan penghormatan terakhirnya. Ia mengungkapkan bahwa almarhum Zulmansyah Sekedang merupakan sosok yang memiliki dedikasi tinggi terhadap dunia jurnalistik, khususnya dalam memperjuangkan profesionalisme wartawan di Indonesia.

“Kami keluarga besar PWI Banten sangat berduka atas kepergian almarhum. Semoga segala amal ibadah beliau diterima oleh Allah SWT, diampuni segala dosanya, dan diberikan tempat terbaik di sisi-Nya,” ujar Rian.

Ia juga mengajak seluruh anggota PWI untuk terus melanjutkan semangat dan perjuangan almarhum dalam membangun organisasi yang lebih baik ke depan. Menurutnya, kehilangan ini bukan hanya dirasakan oleh keluarga, tetapi juga oleh seluruh insan pers di tanah air.

Kegiatan Yasin dan Tahlil ini menjadi wujud solidaritas dan kebersamaan keluarga besar PWI, sekaligus bentuk penghormatan terakhir kepada almarhum yang telah memberikan kontribusi besar bagi organisasi.

Acara ditutup dengan doa bersama, dengan harapan almarhum Zulmansyah Sekedang mendapatkan husnul khatimah dan ditempatkan di surga-nya.

(Red)

Tangerang| Mitrapubliknews.com --Polresta Tangerang Polda Banten melaksanakan kegiatan groundbreaking atau peletakan batu pertama pembangunan Jembatan Merah Putih Presisi, Kampung Ilat RT 02/03, Desa Pangadegan, Kecamatan Pasar Kemis, Selasa (21/4/2026). Kegiatan tersebut dirangkaikan dengan penanaman 1.000 pohon, yang ditanam secara simbolis di Kampung Pondok, Desa Sukaharja, Kecamatan Sindang Jaya.

Kapolda Banten Irjen Pol Hengki yang secara resmi meletakkan batu pertama mengatakan, kegiatan tersebut bukan sekadar seremoni pembangunan fisik. Tetapi juga mencerminkan komitmen bersama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Pembangunan jembatan merupakan tindak lanjut dari arahan BapaknPresiden, serta menjadi bentuk nyata kehadiran Polri dalam membantu pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar masyarakat,” ujarnya.

Hengki menjelaskan, pembangunan jembatan bertujuan memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat. Kehadiran jembatan, kata dia, diharapkan mampu memangkas waktu tempuh sekaligus meningkatkan mobilitas warga.

"Pembangunan jembatan ditargetkan selesai dalam waktu relatif singkat, yakni sekitar 1,5 hingga 2 bulan," kata dia. 

Sementara itu, Bupati Tangerang Maesyal Rasyid, menyampaikan apresiasi atas fasilitasi pembangunan jembatan tersebut. Menurutnya, kehadiran jembatan akan sangat membantu aktivitas masyarakat, khususnya dalam mendukung mobilitas dan pertumbuhan ekonomi lokal.

“Terima kasih atas fasilitasi pembangunan jembatan ini," kata Maesyal.

Dia berharap keberadaan jembatan dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat. Sedangkan untuk penanaman pohon, Maesyal menyebut hal itu sebagai langkah strategis dalam memperkuat ketahanan pangan masyarakat ke depan. 

Dalam laporannya, Kapolresta Tangerang Kombes Pol Andi Muhammad Indra Waspada Amirullah menjelaskan, pembangunan jembatan telah mendapatkan persetujuan dari Kepala Desa Pangadegan serta dukungan penuh dari masyarakat setempat.

Sedangkan sumber anggaran berasal dari dana corporate social responsibility (CSR) sejumlah perusahaan dengan total Rp185.736.000. Dia menambahkan, pembangunan jembatan memiliki sejumlah tujuan strategis, antara lain meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan memperlancar arus lalu lintas.

"Serta meningkatkan akses terhadap fasilitas umum, memperkuat hubungan sosial dan budaya dan keamanan masyarakat," kata Indra Waspada. 

Selain pembangunan jembatan, kegiatan ini juga dirangkaikan dengan penanaman 1.000 pohon rambutan di sejumlah wilayah, meliputi Pasarkemis, Cisoka, Tigaraksa, Panongan, dan Cikupa. 

Penanaman pohon produktif ini tidak hanya bertujuan untuk penghijauan, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi langsung bagi masyarakat. Pohon rambutan, ujar Indra Waspada, diharapkan dapat menjadi sumber pangan sekaligus komoditas yang bernilai jual.

"Diharapkan pembangunan jembatan dan penanaman pohon tidak hanya memberikan manfaat jangka pendek, tetapi juga menciptakan dampak berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat," pungkasnya. (*/red).

KAMPAR | Mitrapubliknews.com – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang seharusnya menjadi penopang kesehatan generasi bangsa, justru menyisakan potret kelam di Kabupaten Kampar, kecamatan Tapung Hulu. Sebuah insiden menjijikkan terjadi di SD Negeri 016 Desa Kusau Makmur, Sabtu (18/04/2026), di mana ditemukan belatung yang masih hidup menggeliat di dalam menu nasi goreng yang dibagikan kepada siswa.

Menu maut tersebut diketahui berasal dari Satuan Pelayanan Pemakanan Bergizi (SPPG) Desa Sumber Sari, yang berlokasi di dekat SPBU Jl. Ujung Batu - Petapahan. Temuan ini sontak memicu kegeraman publik, lantaran menyangkut standar kebersihan dan keselamatan pangan bagi anak sekolah.

Menanggapi skandal ini, Fendriadi Chaniago alias Ipen, selaku Asisten Lapangan SPPG setempat, mengonfirmasi kebenaran kejadian tersebut saat dihubungi awak media pada Minggu (19/04/2026). Namun, alih-alih memberikan pertanggungjawaban penuh, pihak manajemen terkesan melakukan pembelaan diri dengan melemparkan penyebab masalah pada faktor eksternal.

"Kami sudah menurunkan Ahli Gizi ke sekolah untuk mengklarifikasi kejadian itu. Dan belatung itu diduga berasal dari buah salak, bukan dari nasi goreng," kilah Ipen.

Ipen juga mengklaim bahwa proses penyajian dan kontrol kualitas (Quality Control) sudah sesuai prosedur, meski realita di lapangan menunjukkan adanya organisme hidup dalam nampan makanan siswa.

Senada dengan Ipen, Al'Udri selaku Kepala Desa Kasikan yang juga Mitra Pengelola MBG dari Yayasan Ulul Al-Bab, memberikan klarifikasi serupa. Ia bersikukuh bahwa sumber belatung bukan berasal dari pengolahan nasi.

"Terkait masalah itu sudah beberapa klarifikasi sama kawan-kawan media. Perlu saya sampaikan bahwa belatung berasal dari salak, bukan nasi gorengnya. Sebab salak terkadang luarnya nampak bagus tapi di dalamnya busuk, sehingga belatungnya keluar dan masuk ke nasi goreng," tulis Al'Udri melalui pesan singkat.

Namun, pernyataan Al'Udri juga menjadi sorotan karena terkesan berlindung dan mencatut media dalam memberikan klarifikasi, yang dikhawatirkan dapat memicu gesekan antar-insan pers di lapangan.

Meskipun pihak pengelola berjanji akan menjadikannya sebagai pembelajaran, insiden ini tetap dinilai sebagai bentuk "kelalaian fatal". Alasan "belatung pindah dari salak ke nasi" dianggap sebagai pembelaan yang tidak mengurangi fakta bahwa sistem pemilahan bahan pangan di SPPG tersebut gagal total.

Sesuai dengan semangat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, transparansi dan keselamatan publik harus diutamakan. Publik kini mendesak Yayasan Ulul Al-Bab dan pengelola MBG Nasional untuk segera mengambil tindakan tegas.

Insiden ini menambah daftar panjang potret buram kinerja satuan pelayanan makan gratis di daerah. Jika tidak ada tindakan disiplin yang nyata terhadap oknum atau unit yang lalai, kepercayaan masyarakat terhadap program nasional ini dipertaruhkan. Anak-anak didik adalah aset bangsa, bukan objek uji coba pangan yang tidak higienis. 

Published : Tim Redaksi

Kabupaten Tangerang | Mitrapubliknews.com – Dalam rangka mendukung program pemberdayaan masyarakat dan ketahanan pangan, Bhabinkamtibmas Polsek Mauk bersama unsur terkait melaksanakan kegiatan Padat Karya Tunai berupa normalisasi kali di Kampung Bubulak, Desa Margamulya, Kecamatan Mauk, pada Minggu (19/04/2026).

Kegiatan yang berlangsung sejak pukul 09.00 WIB hingga 11.10 WIB ini melibatkan berbagai elemen, di antaranya aparatur kecamatan, pemerintah desa, Babinsa, BPD, serta masyarakat setempat. Hadir dalam kegiatan tersebut Kasi Binwas Kecamatan Mauk Desi Sitompul, Sekdes Margamulya Faisal, pendamping desa Mario, Bhabinkamtibmas Bripka Hoirul Rijal, Babinsa Serka Damyati, Ketua BPD Masdi, serta warga Kampung Bubulak.

Kegiatan padat karya tunai ini difokuskan pada pembersihan saluran air tersier yang mengaliri area persawahan warga. Normalisasi kali dilakukan guna memperlancar aliran air serta mendukung produktivitas pertanian masyarakat setempat.

Selain kegiatan fisik, Bhabinkamtibmas dan Babinsa juga memberikan imbauan serta pembinaan kepada masyarakat terkait pentingnya menjaga kebersihan lingkungan dan mendukung program pemerintah di bidang ketahanan pangan.

Melalui kegiatan ini, diharapkan dapat terjalin komunikasi yang baik antara aparat dan masyarakat, serta tercipta situasi desa yang aman, nyaman, dan kondusif.

Kapolsek Mauk AKP I Nyoman Nariana menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk sinergi antara aparat dan masyarakat dalam membangun desa serta mendukung program pemerintah.

Dengan semangat gotong royong, masyarakat Desa Margamulya menunjukkan komitmen bersama dalam menjaga lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan melalui sektor pertanian.

(Red)

Kabupaten Tangerang | Mitrapubliknews.com - Sebanyak 2.090 jemaah haji asal Kabupaten Tangerang dipastikan siap diberangkatkan menuju Tanah Suci pada 25 April 2026 mendatang. Para jemaah akan diberangkatkan menggunakan 10 armada bus yang telah disiapkan oleh panitia penyelenggara.

Pemberangkatan ini merupakan bagian dari rangkaian pelaksanaan ibadah haji tahun 2026, di mana seluruh jemaah telah melalui proses persiapan, mulai dari pemeriksaan kesehatan, manasik haji, hingga kelengkapan administrasi.

Menariknya, dalam rombongan tersebut terdapat jemaah dengan rentang usia yang cukup beragam. Calon jemaah haji tertua tercatat berusia 88 tahun, sementara yang termuda berusia 18 tahun. 

Hal ini menunjukkan semangat beribadah yang tinggi dari berbagai kalangan usia di Kabupaten Tangerang. 

Kepala Kantor Kementrian Haji dan Umroh Kabupaten Tangerang, H. Abdullah Hasyim mengatakan bahwa calon jemaah haji asal Kabupaten Tangerang sudah memenuhi syarat untuk berangkat. 

"Semua persyaratan sudah siap, mulai dari kesehatan, administrasi demi kelancaran saat melakukan ibadah haji," katanya. 

"Para jemaah juga telah mengikuti manasik haji sebagai bekal dalam menjalankan ibadah di Arab Saudi," ujarnya kembali. 

Pihak penyelenggara memastikan seluruh jemaah dalam kondisi siap berangkat dan telah mendapatkan pendampingan yang memadai, terutama bagi jemaah lanjut usia. 

Diharapkan seluruh proses pemberangkatan berjalan lancar, serta para jemaah dapat menjalankan ibadah haji dengan khusyuk dan kembali ke tanah air dalam keadaan sehat. 

Pihak panitia juga memastikan bahwa seluruh jemaah dalam kondisi sehat dan layak berangkat. Selain itu, pendampingan khusus akan diberikan kepada jemaah lanjut usia guna memastikan kenyamanan dan keselamatan selama perjalanan.

Keberangkatan ribuan calon jemaah haji ini diharapkan berjalan lancar serta menjadi momen penuh harapan bagi para jemaah dalam menunaikan rukun Islam kelima. 

(Red)