KOTA TANGERANG | Mitrapubliknews.com -- Kepala Kantor Pertanahan (Kantah) Kota Tangerang, Tardi, bersama jajaran melakukan kunjungan silaturahmi ke Sekretariat Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Tangerang, Jalan Daan Mogot Nomor 51 A, Rabu (4/11/2026).

Kunjungan tersebut disambut Ketua PWI Kota Tangerang, Rahmat Herwanto, bersama jajaran pengurus dan anggota. Pertemuan berlangsung dalam suasana akrab dengan membahas pentingnya komunikasi, keterbukaan informasi, serta sinergi antara lembaga pemerintah dan insan pers.

Dalam sambutannya, Tardi menyampaikan apresiasi atas penerimaan PWI Kota Tangerang. Ia menjelaskan, kunjungan tersebut juga merupakan bentuk balasan atas silaturahmi Ketua PWI Kota Tangerang bersama jajaran yang sebelumnya telah berkunjung ke Kantor Pertanahan.

Tardi mengungkapkan, selama kurang lebih satu tahun bertugas di Kota Tangerang, pihaknya terus melakukan pembenahan, terutama dalam meningkatkan kualitas pelayanan pertanahan kepada masyarakat.

Ia mengakui, ketika mulai bertugas, terdapat sekitar 3.500 tunggakan layanan pertanahan yang terakumulasi sejak 2015 hingga 2025. Melalui kerja bersama seluruh jajaran, tunggakan tersebut diklaim telah berhasil diselesaikan.

"Ketika kami datang ke Kota Tangerang, tunggakan pelayanan sampai periode 2025 jumlahnya sekitar 3.500. Alhamdulillah, tim kami bisa menyelesaikan pekerjaan tersebut. Kami terus bergerak melakukan pembenahan dan perbaikan pelayanan kepada masyarakat," ujar Tardi.

Dalam kesempatan itu, Tardi juga memaparkan kontribusi sektor pertanahan terhadap pemerintah daerah. Ia menyebut kontribusi yang berkaitan dengan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) pada 2025 hampir mencapai Rp500 miliar. Selain itu, capaian penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Kantor Pertanahan Kota Tangerang pada 2024 mencapai sekitar 99 persen.

Tardi menegaskan, Kantor Pertanahan Kota Tangerang membutuhkan dukungan komunikasi dengan berbagai pihak, termasuk organisasi wartawan, dalam menyampaikan informasi pelayanan kepada masyarakat.

"Kami tidak bisa berdiri sendiri. Walaupun kami sudah bekerja keras dan berupaya memberikan hasil maksimal, tanpa adanya komunikasi dan sinergi dengan pihak lain, hasilnya tidak akan optimal," ungkapnya.

Ia juga menyatakan terbuka terhadap kritik, masukan, maupun koreksi dari insan pers sepanjang bertujuan untuk perbaikan pelayanan publik.

"Kami terbuka untuk berkomunikasi, bekerja sama, dan melakukan perbaikan pelayanan. Kalau ada hal yang perlu dikomunikasikan dengan kami, silakan disampaikan," tambahnya.

Sementara itu, Ketua PWI Kota Tangerang Rahmat Herwanto menyambut baik kunjungan tersebut. Ia menegaskan, PWI Kota Tangerang tetap berkomitmen menjaga independensi pers dan profesionalisme wartawan.

"Teman-teman wartawan harus tetap kritis. Itu bukan karena persoalan pribadi atau kepentingan ketua, tetapi memang bagian dari tugas dan tanggung jawab seorang wartawan. Bahkan, ada ungkapan, jarum jatuh di Kota Tangerang pun harus diketahui," tegas Rahmat.

Rahmat juga menjelaskan bahwa PWI Kota Tangerang selama ini menjalankan roda organisasi secara mandiri. Hingga saat ini, pihaknya mengaku belum memperoleh hibah kantor dari Pemerintah Kota Tangerang.

Di sisi lain, ia menekankan pentingnya soliditas organisasi pers, khususnya PWI, Serikat Media Siber Indonesia (SMSI), dan Jurnalis Tangerang Raya (JTR), dalam membangun kebersamaan serta menjaga profesionalisme insan pers.

Pertemuan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat hubungan kelembagaan tanpa mengesampingkan independensi pers. Sinergi yang dibangun diharapkan mampu mendorong keterbukaan informasi dan peningkatan kualitas pelayanan pertanahan bagi masyarakat Kota Tangerang. *(Eben)*

Tangerang | Mitrapubliknews.com -- Pembangunan jembatan apung tanpa izin di Kampung Kalibaru, Desa Kalibaru, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, akhirnya dihentikan oleh Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Cisadane.

Jembatan kayu sepanjang 60 meter dengan lebar 2,8 meter yang menghubungkan Kalibaru dengan Kebon Kuda / Gili Miring tersebut dibangun tanpa izin, dikelola oleh orang luar daerah, dan rencananya akan dikenakan tarif Rp 2.000 per motor.

Kasus ini bermula dari laporan warga. Warga melaporkan adanya pembangunan jembatan apung di wilayah mereka yang dibangun tanpa izin.

> "Ni ada pembangunan jembatan tanpa izin di kelolah oleh orng luar daerah akan di kena kn tarip per motor 2000 tolong di tindak lanjutin," tulis warga dalam laporannya.

Warga juga menyuarakan kekhawatiran soal keselamatan. Jembatan kayu yang dibangun di atas sungai itu dinilai hanya mementingkan uang, tanpa memikirkan nyawa orang yang melintas.

> "Nahhh loh dah mulai kelihatan kan hasil dari ketololan yg hanya mementingkan uang tpi gx mikirin nyawa orang, bukan dapet uang bnyk ini mah malah rugi banyak pasti bakal di bongkar paksa sama pemerintah sebelum ada korban," tulis warga lainnya.

Selain membahayakan, jembatan tersebut juga menutup akses jalur tangkap nelayan dan dikhawatirkan roboh sebelum ada korban.

Menindaklanjuti laporan tersebut, Tim BBWS Cisadane, Balai Besar Wilayah Sungai dan Dinas PUPR mendatangi lokasi pada Selasa, 4 November 2026 pukul 10.53 - 10.54 WIB.

Lokasi yang didatangi berada di 17 Jalan Kalibaru Gaga, Gaga, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Banten.

Di lokasi, petugas menemukan jembatan apung kayu yang sudah hampir selesai dibangun. Jembatan tersebut memiliki panjang 60 meter dengan lebar 2,8 meter, tembus Kalibaru dan Kebon Kuda / Gili Miring.

"Jembatan apung tembus Kalibaru dan kebon kuda / Gili miring panjang 60 x 2,8 M2, didatangi BBWS, Balai Besar Wilayah Sungai dan PUPR. Sementara dihentikan kerjaannya," keterangan petugas di lokasi.

Petugas kemudian menghentikan sementara seluruh pekerjaan pembangunan jembatan tersebut.

Penutupan itu disambut syukur oleh nelayan. Aliansi Nelayan Banten Bersatu dan Himpunan Masyarakat Nelayan Indonesia (HMNI) secara resmi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada BBWS Cisadane dan seluruh pihak terkait.

Ucapan terima kasih itu disampaikan melalui Majalah Nelayan, Tanjung Burung, 4 November 2026.

 "Kami dari Aliansi Nelayan Banten Bersatu dan Himpunan Masyarakat Nelayan Indonesia (HMNI) mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Cisadane dan seluruh pihak terkait, atas respon cepat dan tindakan tegas dalam PENUTUPAN JEMBATAN SILUMAN yang berdiri tanpa izin dan telah merugikan serta membahayakan keselamatan nelayan pesisir Banten."

Menurut nelayan, jembatan siluman itu bukan hanya melanggar aturan, tapi sudah menutup akses jalur tangkap, merusak ekosistem, dan mengancam mata pencaharian ribuan keluarga nelayan.

"Penutupan ini adalah bukti bahwa negara hadir untuk nelayan kecil."

Nelayan berharap penutupan ini tidak hanya sementara, tetapi permanen dan dibongkar paksa sebelum jatuh korban.

 "Kami berharap penutupan ini permanen, bukan hanya sementara. Dan kami siap mengawal bersama, agar tidak ada lagi jembatan siluman yang berdiri di atas keringat nelayan."

*Nelayan Bersatu, Laut Terjaga, Banten Berdaulat!*

(*/Eben).

JAKARTA | Mitrapubliknews.com - Menanggapi perkembangan dinamika penegakan hukum terkini terkait pernyataan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra mengenai dugaan tindak penyadapan yang menyeret sejumlah nama mantan pejabat tinggi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Solidaritas Wartawan Indonesia (SWI) memberikan pandangan kritis sekaligus konstruktif.

Wakil Ketua Umum Solidaritas Wartawan Indonesia (SWI), Pajar Saragih, menilai bahwa substansi dari perkara yang diungkapkan tersebut bukan sekadar pelanggaran etika atau tindak pidana biasa, melainkan sebuah ancaman serius terhadap tata kelola keamanan nasional.

"Jika fakta-fakta hukum nantinya membuktikan adanya keterlibatan oknum perwira tinggi dalam tindakan penyadapan terstruktur ini, maka hal tersebut merupakan bentuk kejahatan yang sangat serius serta cidera substansial terhadap komitmen pengabdian kepada bangsa dan negara. Perbuatan semacam ini berpotensi merusak reputasi serta kredibilitas Indonesia di kancah internasional," ujar Pajar Saragih dalam keterangan resminya, Rabu (4/11/2026).

Di sisi lain, Pajar Saragih memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada kepemimpinan Kapolri yang baru atas ketegasan, integritas, dan keberanian politik hukumnya dalam membongkar serta menindaklanjuti dugaan penyadapan tersebut secara terbuka.

Menurut SWI, langkah berani yang diambil oleh Kapolri baru merupakan cerminan dari komitmen clean and transparent governance di tubuh kepolisian serta bentuk penghormatan terhadap prinsip equality before the law (persamaan di hadapan hukum), tanpa pandang bulu terhadap pangkat maupun jabatan.

Sebagai langkah krusial ke depan, Pajar Saragih mendesak agar jajaran Kepolisian Republik Indonesia di bawah kepemimpinan Kapolri baru dapat mengusut tuntas perkara ini hingga ke akar-akarnya secara transparan, objektif, dan akuntabel.

"Kami mendorong Kapolri beserta jajaran penegak hukum untuk mengupas habis seluruh konstruksi perkara ini hingga terang benderang. Penanganan yang akuntabel dan berbasis pembuktian ilmiah (scientific crime investigation) sangat diperlukan agar tidak menyisakan ruang bagi spekulasi maupun asumsi-asumsi liar di tengah masyarakat yang berpotensi mengikis kepercayaan publik terhadap institusi Polri," tegas Pajar.

Pajar menutup keterangannya dengan menegaskan bahwa pembongkaran kasus ini harus dijadikan momentum transformatif bagi pembenahan internal Polri demi mengembalikan marwah institusi sebagai pelindung, pengayom, dan penegak hukum yang bermartabat di Republik Indonesia.

(*/Redaksi).

Tangerang | Mitrapubliknews.com – Memasuki hari kesepuluh Operasi Patuh Maung 2026, Satuan Lalu Lintas Polresta Tangerang melaksanakan kegiatan di Jalan Raya Serang KM 12, Bitung Jaya, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Rabu (4/11/2026).

Dalam kegiatan tersebut, petugas masih menemukan pengendara yang belum mematuhi aturan penggunaan helm dan sabuk keselamatan atau safety belt. Kondisi ini menjadi perhatian karena kedua perlengkapan tersebut memiliki peran penting dalam melindungi pengendara maupun penumpang saat terjadi kecelakaan.

Petugas memberikan imbauan kepada pengendara sepeda motor agar selalu menggunakan helm berstandar SNI dan memastikan tali pengikat terpasang dengan benar. Sementara itu, pengemudi dan penumpang kendaraan roda empat diingatkan untuk menggunakan sabuk keselamatan selama perjalanan, termasuk saat menempuh jarak dekat.

Kepatuhan terhadap aturan keselamatan seharusnya tidak bergantung pada ada atau tidaknya petugas di jalan. Penggunaan helm dan safety belt merupakan kebiasaan sederhana yang dapat membantu mengurangi risiko cedera ketika terjadi kecelakaan lalu lintas.

Operasi Patuh Maung 2026 berlangsung selama 14 hari, mulai 26 Oktober hingga 8 November 2026. Pelaksanaannya mengedepankan pendekatan preemtif, preventif, serta penegakan hukum secara proporsional.

Melalui kegiatan ini, Polresta Tangerang mengajak masyarakat untuk lebih disiplin dalam berlalu lintas. Keselamatan bukan hanya tanggung jawab petugas, tetapi juga kesadaran setiap pengguna jalan dalam melindungi diri sendiri dan orang lain.

*Eben*

KOTA TANGERANG | Mitrapubliknews.com –Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Pemuda Kelas IIA Tangerang terus berupaya memenuhi hak komunikasi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) melalui penyediaan fasilitas Warung Telekomunikasi Khusus Pemasyarakatan (Wartelsuspas) yang kini didukung layanan Deringpas dari PT Gemini Solusi Teknologi.

Fasilitas tersebut menjadi sarana komunikasi resmi bagi warga binaan untuk tetap terhubung dengan keluarga di luar lapas, sekaligus sebagai langkah preventif dalam menekan penggunaan dan peredaran telepon genggam atau handphone ilegal di lingkungan blok hunian.

Pantauan Mitra Publik News, Rabu (4/11/2026), sejumlah tahanan dan narapidana tampak memanfaatkan bilik Wartelsuspas untuk melakukan panggilan video kepada keluarga. Mereka menggunakan headset dan perangkat khusus yang telah terpasang di bilik berwarna biru bertuliskan DERINGPAS.

Suasana di ruang layanan terlihat tertib. Petugas tampak melakukan pengawasan langsung untuk memastikan layanan berjalan sesuai prosedur.

Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP) Lapas Pemuda Kelas IIA Tangerang, Abi Mantrana, menjelaskan bahwa Wartelsuspas merupakan bagian dari upaya menghadirkan layanan komunikasi yang tertib, aman, dan berada dalam pengawasan petugas.

"Wartelsuspas kami hadirkan sebagai sarana komunikasi resmi bagi warga binaan agar mereka tetap dapat menjalin hubungan dengan keluarga. Namun, penggunaannya tentu harus mengikuti ketentuan yang berlaku dan berada dalam pengawasan petugas," jelas Abi Mantrana.

Ia juga menjelaskan bahwa fasilitas komunikasi tersebut dilengkapi sistem pengawasan, termasuk perekaman percakapan (voice recording), sebagai bagian dari upaya menjaga keamanan dan mencegah penyalahgunaan sarana komunikasi.

Dengan adanya fasilitas resmi tersebut, warga binaan diharapkan tidak lagi menggunakan alat komunikasi ilegal yang berpotensi menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban di lingkungan pemasyarakatan.

Selain aspek keamanan, pengaturan penggunaan Wartelsuspas juga dilakukan secara bergiliran dengan durasi tertentu agar seluruh warga binaan memperoleh kesempatan yang sama untuk berkomunikasi dengan keluarga.

Di sisi lain, transparansi pelayanan menjadi hal penting dalam penyelenggaraan fasilitas tersebut. Pelayanan harus berjalan sesuai ketentuan resmi, tanpa pungutan di luar aturan maupun praktik pungutan liar.

Keberadaan Wartelsuspas diharapkan tidak hanya menjadi fasilitas pendukung bagi warga binaan, tetapi juga menjadi bagian dari upaya membangun tata kelola pemasyarakatan yang lebih tertib, transparan, dan akuntabel.

Melalui pengawasan yang konsisten serta pemanfaatan fasilitas komunikasi resmi, Lapas Pemuda Kelas IIA Tangerang berupaya menjaga keseimbangan antara pemenuhan hak warga binaan dan tanggung jawab menjaga keamanan serta ketertiban di dalam lapas.

*(Eben)*

Tangerang | MitraPublikNews.com - Warga Desa Lebak Wangi, Kecamatan Sepatan Timur, Kabupaten Tangerang mengeluhkan kondisi Jalan H. Abas Kp. Rawa Beureum yang gelap, penuh sampah berserakan hingga rawan tindak kejahatan. Laporan warga ini direkam pada Rabu, 28 Oktober 2026 pukul 01:57 WIB.

Berdasarkan pantauan warga, di sepanjang jalan tersebut hingga ujung banyak tumpukan sampah plastik. Minimnya penerangan jalan umum (PJU) membuat oknum warga membuang sampah sembarangan.

Kondisi tersebut bahkan pernah menyebabkan kecelakaan. "Pernah ada mobil terperosok akibat menabrak sampah plastik yang licin," tulis warga dalam laporannya.

Tak hanya itu, situasi gelap juga memicu kerawanan kriminalitas. Belum genap sebulan, dilaporkan ada seorang ibu-ibu menjadi korban begal. Warga juga mencurigai adanya oknum yang melakukan mapping transaksi narkoba di lokasi tersebut. Sempat dikejar warga setempat namun gagal tertangkap.

Warga menyebut beberapa bulan lalu wilayah tersebut juga sempat mengalami kebakaran hingga dua kali.

Untuk itu warga mengajak seluruh masyarakat dan aparatur setempat untuk bergotong royong melakukan pembersihan, pemasangan lampu penerangan yang terang, serta membuat posko siaga.

"Untuk para warga dan aparatur setempat ayo kita sama-sama gotong royong, pasang lampu yang terang dan posko siaga agar tidak ada hal-hal yang kita inginkan. Ayo jaga wilayah kita agar aman dari begal, bersih dari transaksi narkoba dan kecelakaan lalu lintas. LEBAK WANGI BERSIH," pungkasnya.

Hingga berita ini diturunkan, warga berharap Pemdes Lebak Wangi, Kecamatan Sepatan Timur, DLH Kabupaten Tangerang dan pihak terkait segera turun tangan melakukan pembersihan dan pemasangan PJU.

*Heru*

SERANG |Mitrapubliknews.com -Kapolda Banten, Inspektur Jenderal Polisi Hendra Kurniawan, S.I.K., M.M., M.H., melaksanakan kunjungan silaturahmi ke Kantor Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Banten, Selasa (03/11/2026).

Kunjungan tersebut berlangsung dalam suasana penuh keakraban. Kapolda Banten disambut hangat oleh jajaran pengurus PWNU Banten.

Dalam kesempatan tersebut, Kapolda Banten menyampaikan harapan agar sinergi dan ukhuwah antara Polda Banten dan PWNU Banten senantiasa terjalin erat.

"Semoga sinergi dan ukhuwah ini senantiasa terjalin erat, membawa keberkahan dan kemaslahatan bagi masyarakat Banten," ujar Irjen Pol Hendra Kurniawan.

PWNU Banten menegaskan komitmennya: _Merawat Ukhuwah, Menguatkan Sinergi, Mengabdi untuk Umat dan Bangsa._

(Supei)

JAKARTA | Mitrapubliknews.com - Bareskrim Polri menggelar konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (3/11/2026) terkait penanganan dugaan penyadapan ilegal.

Kabareskrim Polri Komjen Pol Asep Safrudin dalam keterangan pers menyampaikan penyidik telah menetapkan tiga orang tersangka dengan inisial LSP, ASN, dan EH.

"Berdasarkan hasil penyidikan, penyidik telah menetapkan terhadap tiga orang tersangka dengan inisial LSP, ASN, dan EH. Sementara satu orang lagi masih dalam pemeriksaan sebagai saksi, yaitu SU," ujar Asep dalam konferensi pers tersebut.

Dalam informasi yang beredar di sejumlah media, inisial tersebut dikaitkan dengan nama mantan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution, dan Irjen Pol Eko Hadi Santoso. Namun hingga berita ini ditulis, Mitra Publik News masih menunggu rilis resmi Divisi Humas Polri untuk konfirmasi lengkap identitas dan pasal yang disangkakan.

Kabareskrim menjelaskan, para tersangka diduga melakukan penyadapan tanpa prosedur terhadap sejumlah pihak termasuk Presiden RI, pejabat negara, tokoh politik, media, tokoh ormas, dan LSM sejak tahun 2025-2026 dengan modus memasukkan nomor ke sistem LIMS (Lawful Interception Management System) tanpa prosedur sesuai Perkap No 5 Tahun 2010.

Dalam penanganan perkara, Bareskrim juga menyita barang bukti berupa 11 unit handphone, 1 unit iPad, dan 4 buah flashdisk. Para tersangka diduga memerintahkan penghapusan file hasil sadapan untuk menghilangkan jejak.

Ketiga tersangka saat ini telah ditahan di Rutan Mabes Polri dan dijerat dengan pasal berlapis terkait penyadapan ilegal, akses ilegal, dan penghapusan informasi elektronik dengan ancaman maksimal 10 tahun penjara.

Terkait hal tersebut, proses masih dalam pendalaman dan pihak Mabes Polri menyatakan akan disampaikan secara transparan sesuai prosedur hukum yang berlaku.

Redaksi Mitra Publik News mengedepankan prinsip _presumption of innocence_ dan menunggu keterangan resmi Mabes Polri.

(*/Redaksi)

Mauk, Tangerang | Mitrapubliknews.com – Dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada masyarakat serta mengantisipasi kemacetan dan kecelakaan lalu lintas, jajaran Polsek Mauk, Polresta Tangerang, melaksanakan kegiatan pengaturan lalu lintas (Gatur Lalin) dan Strong Point sore hari di kawasan Pertigaan Talang, Selasa (3/11/2026) pukul 16.30 WIB.

Kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut Commander Wish Kapolda Banten melalui program Pergelaran Cepat Anggota Kepolisian (PECAK) sebagai bentuk kehadiran Polri di tengah masyarakat, khususnya pada jam-jam sibuk aktivitas masyarakat.

Dalam pelaksanaannya, dua personel Polsek Mauk, yakni Aiptu R. Hakiki dan Briptu Putra, diterjunkan untuk melakukan pengaturan arus lalu lintas serta pemantauan situasi di sekitar Pertigaan Talang.

Petugas memberikan pelayanan kepada para pengguna jalan, baik pengendara sepeda motor, pengemudi mobil, karyawan maupun masyarakat yang melintas di kawasan tersebut.

Kegiatan Strong Point ini difokuskan untuk mengurai kepadatan kendaraan, mengantisipasi potensi kecelakaan lalu lintas serta memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat yang sedang menjalankan aktivitas maupun dalam perjalanan pulang kerja.

Kapolsek Mauk, AKP I Nyoman Nariana, S.M., http://S.Pd., selaku penanggung jawab kegiatan, menegaskan bahwa kehadiran personel kepolisian di titik-titik rawan kepadatan merupakan bentuk komitmen Polri dalam memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat.

Melalui kegiatan ini, diharapkan arus lalu lintas di wilayah hukum Polsek Mauk tetap lancar, tertib, dan kondusif serta dapat meminimalisasi risiko terjadinya kecelakaan lalu lintas.

(*/Eben).

Mauk, Tangerang | Mitrapubliknews.com -- Dalam upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), personel Polsek Mauk, Polresta Tangerang, melaksanakan patroli mobile dan dialogis di wilayah hukumnya, tepatnya di Jalan Raya Kali Cirarab Gintung, Desa Gintung, Kecamatan Mauk, pada Selasa (3/11/2026) sekitar pukul 16.14 WIB.

Kegiatan patroli tersebut dilaksanakan oleh Brigadir Wahyu selaku Bhabinkamtibmas dan Briptu Putra dari unit patroli dengan menggunakan kendaraan dinas Polresta Tangerang layanan 110. Kegiatan ini merupakan langkah preventif kepolisian guna mengantisipasi potensi gangguan keamanan serta mencegah terjadinya tindak kriminalitas, khususnya kejahatan 3C (Curat, Curas, dan Curanmor).

Dalam pelaksanaannya, personel melakukan pemantauan situasi di sepanjang jalur patroli yang melintasi area persawahan dan pemukiman warga yang dianggap rawan, sekaligus meningkatkan kehadiran polisi di tengah masyarakat. Langkah ini dilakukan untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat serta menjaga situasi wilayah hukum Polsek Mauk agar tetap kondusif.

Petugas juga berinteraksi langsung dengan warga serta pengguna jalan untuk menyampaikan imbauan kamtibmas dan mengajak masyarakat turut berperan aktif menjaga keamanan lingkungan. Masyarakat diimbau agar segera melaporkan jika menemukan hal mencurigakan melalui layanan darurat 110 yang aktif 24 jam.

Kapolsek Mauk, AKP I Nyoman Nariana, S.M., http://S.Pd., menyampaikan bahwa patroli rutin merupakan salah satu upaya kepolisian dalam menciptakan situasi keamanan yang aman, tertib, dan kondusif serta mengantisipasi berbagai potensi tindak kejahatan menjelang akhir tahun.

"Melalui kegiatan patroli dialogis ini, kami ingin memastikan situasi kamtibmas di wilayah hukum Polsek Mauk tetap aman, kondusif, dan masyarakat merasa terlindungi. Kami hadir di tengah masyarakat untuk berdialog langsung," ujar Kapolsek.

Warga menyambut baik kehadiran polisi yang rutin berpatroli. "Alhamdulillah sekarang merasa lebih aman, apalagi sering ada patroli di jalan sini," kata Darto, salah satu petani di Gintung.

Selama kegiatan berlangsung, situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah patroli terpantau aman, nyaman, dan kondusif.

(*/Eben).

Mauk, Tangerang | Mitrapubliknews.com – Menindaklanjuti pengaduan masyarakat melalui layanan Call Center 110 terkait dugaan peredaran obat-obatan golongan G, jajaran Polsek Mauk, Polresta Tangerang, mendatangi lokasi yang dilaporkan berada di depan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Jatiwaringin, Desa Jatiwaringin, Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang, Selasa (3/11/2026) sekitar pukul 19.30 WIB.

Penanganan pengaduan tersebut berawal dari laporan seorang warga bernama Arifin yang menyampaikan adanya dugaan aktivitas peredaran obat golongan G di lokasi tersebut.

Menindaklanjuti laporan itu, personel Polsek Mauk yang dipimpin oleh Aiptu Mukti selaku Perwira Pengawas (Pawas), bersama Aiptu Niko FS, Bripka Hakim, Brigadir Wahyu M., dan Brigadir Huda, segera melakukan pengecekan ke tempat kejadian.

Dalam kegiatan tersebut, petugas melakukan pencarian dan penyisiran di sekitar lokasi yang dilaporkan. Selain itu, personel juga melakukan pendalaman informasi serta meminta klarifikasi dan keterangan terkait pengaduan masyarakat yang diterima.

Namun, berdasarkan hasil pengecekan dan penyisiran di lokasi, pihak yang diduga sebagai penjual obat golongan G tidak ditemukan berada di tempat saat petugas tiba.

Kegiatan ini merupakan bentuk respons Polsek Mauk dalam menindaklanjuti setiap pengaduan masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan dugaan peredaran obat-obatan yang berpotensi disalahgunakan dan dapat mengganggu keamanan serta ketertiban masyarakat.

Kapolsek Mauk, AKP I Nyoman Nariana, S.M., http://S.Pd., menegaskan bahwa pihaknya akan terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan merespons setiap informasi maupun pengaduan yang disampaikan melalui layanan kepolisian.

Melalui penanganan pengaduan Call Center 110 ini, Polsek Mauk mengimbau masyarakat agar tidak ragu melaporkan apabila mengetahui adanya dugaan tindak pidana atau aktivitas mencurigakan di lingkungan sekitarnya.

(*/Eben).

JAYANTI, TANGERANG | Mitrapubliknews.com - Polresta Tangerang menggelar Program Pelayanan SIM Komunitas dalam rangka Operasi Patuh Maung 2026 di Pondok Pesantren Daar El Qolam, Kecamatan Jayanti, Selasa (3/11/2026).

Kegiatan bertema "Dekat, Cepat, Tepat Bersama Masyarakat" itu diikuti sedikitnya 300 santri dan dihadiri langsung Kakorlantas Polri Brigjen Pol Aries Syahbudin.

Kakorlantas Brigjen Pol Aries Syahbudin menegaskan pentingnya disiplin bagi santri dalam menggapai cita-cita. Ia juga menyebut kedekatan Polri dengan pesantren merupakan langkah strategis untuk mewujudkan Kamtibmas dan budaya tertib berlalu lintas.

 "Bukan pesantren yang membutuhkan Polri, tetapi Polri yang membutuhkan pesantren guna memberikan imbauan maupun edukasi," ujar Aries.

Pengasuh Ponpes Daar El Qolam, KH Odhy Rosikhudin, menyambut baik kegiatan tersebut. Menurutnya, kehadiran Polri di tengah santri adalah implementasi semangat polisi bersama masyarakat.

"Kegiatan ini sangat berguna untuk mencegah pelanggaran berlalu lintas," kata KH. Odhy.

Sementara itu, Kapolresta Tangerang Kombes Pol Andi Muhammad Indra Waspada Amirullah mengatakan dipilihnya Ponpes Daar El Qolam sebagai lokasi pelayanan merupakan wujud nyata transformasi pelayanan Polri yang humanis dan menjangkau semua lapisan masyarakat.

Pelayanan yang diberikan meliputi SIM Keliling, administrasi, ujian teori, hingga praktik pembuatan SIM baru yang diprioritaskan bagi santri yang sudah memiliki KTP.

 "Program SIM Komunitas ini adalah terobosan Polresta Tangerang untuk menjemput bola. Kepolisian tidak hanya melakukan penindakan dalam Operasi Patuh Maung 2026, tapi juga melakukan edukasi dan pelayanan," ujar Indra Waspada.

Ia berharap melalui kegiatan tersebut para santri tertib berlalu lintas dengan memiliki SIM serta paham etika dan keselamatan berkendara.

*Eben*

Tangerang | Mitrapubliknews.com — Gubernur Banten Andra Soni menyalurkan Bantuan Jaminan Sosial Keluarga Provinsi Banten Tahun 2026 kepada warga Kabupaten Tangerang, yang dipusatkan di Gedung Serbaguna Kecamatan Rajeg, Senin (2/11/2026).

Penyaluran bantuan ini mengacu pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) dengan pendampingan Pemerintah Kabupaten Tangerang.

Pada tahun 2026, Pemprov Banten mengalokasikan anggaran sebesar *Rp8,15 miliar* untuk *16.311 Keluarga Penerima Manfaat (KPM)* yang tersebar di delapan kabupaten/kota se-Provinsi Banten. Setiap keluarga menerima bantuan tunai sebesar *Rp500.000 tanpa pungutan atau potongan.*

Dalam sambutannya, Gubernur Andra Soni menegaskan bahwa bansos diharapkan mampu membantu keluarga memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ia juga mengingatkan pentingnya program *Sekolah Gratis bagi SMA, SMK, dan SKh swasta* sebagai upaya memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan.

"Tidak ada alasan anak-anak Banten putus sekolah. Kalau ada yang putus sekolah, laporkan ke kepala desa. Saya meyakini, pendidikan dapat memutus rantai kemiskinan," ujar Andra Soni.

Pemprov Banten sendiri pada 2026 menyalurkan lima jenis bantuan sosial, meliputi bantuan jaminan sosial keluarga, usaha ekonomi produktif, penyandang disabilitas, anak telantar, dan lanjut usia.

Melalui program ini, Pemprov Banten mengajak warga _Sedulur Banten_ untuk aktif melapor jika mengetahui warga yang membutuhkan bantuan sosial atau anak yang terancam putus sekolah, dengan melapor ke pemerintah desa atau kelurahan setempat untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan.

*Eben*

JAKARTA | Mitrapubliknews.com – Proses persidangan kasus dugaan pemerasan dengan terdakwa berinisial BPT menuai sorotan tajam dari praktisi hukum. Tim Kuasa Hukum menilai ada kejanggalan serius dalam konstruksi perkara dan profesionalisme penyidik dalam menghadirkan alat bukti di persidangan.

Ketua Tim Kuasa Hukum, *Iskandar Halim Munthe, S.H., M.H.*, menegaskan bahwa perkara pemerasan yang saat ini disidangkan seharusnya dihentikan sementara (on hold). Menurutnya, laporan kasus pencurian awal yang dilaporkan lebih dulu oleh pihak klien harus dilanjutkan kembali karena kedua perkara merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

"Perkara pemerasan yang sedang disidangkan di pengadilan ini seharusnya dihentikan (on hold), dan proses hukum terkait kasus pencurian awal yang lebih dahulu dilaporkan harus dilanjutkan kembali. Keduanya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan," tegas Iskandar Halim Munthe, S.H., M.H. usai persidangan, di Jakarta.

Sorotan tajam tertuju pada keterangan saksi verbalisan dari penyidik Polres Metro Jakarta Pusat. Tim kuasa hukum mempertanyakan keabsahan sejumlah alat bukti yang diajukan, mulai dari rekening koran hingga rekaman audio yang dinilai belum terverifikasi secara sah dan dihadirkan secara terpotong-potong, tidak utuh, sehingga tidak menggambarkan konteks percakapan yang sebenarnya.

*Risiko Peradilan Sesat*

Ahli Hukum Pidana *Prof. Muzakir* yang dihadirkan dalam persidangan memberikan pandangan objektif. Menurut ahli, jika proses hukum pemerasan tetap dipaksakan berjalan tanpa menuntaskan dugaan tindak pidana pencurian yang mendahuluinya, maka penanganan perkara tersebut berisiko memicu ketimpangan keadilan dan berpotensi berujung pada peradilan sesat.

"Sebagaimana dipaparkan oleh ahli pidana di muka persidangan, apabila perkara ini tetap dilanjutkan dengan memisahkan peristiwa pencurian awalnya, maka hal ini berpotensi berujung pada peradilan sesat. Oleh karena itu, kami memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk mengambil keputusan adil dengan bebaskan terdakwa dari segala tuntutan," pungkas Iskandar.

*(Pajar Saragih)*

Pakuhaji, Tangerang | Mitrapubliknews.com – Proses pengecoran jalan di Kampung Pondok Lor, Kelurahan Pakuhaji, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang yang berbatasan dengan Paku Alam, menjadi sorotan warga dan berujung pada perbaikan cepat di hari yang sama. Senin (2/11/2026).

Peristiwa bermula pada , Jumat dini hari, 30 Oktober 2026 sekitar pukul 01:30 WIB. Saat kondisi jalan masih tergenang air keruh, pengecoran tetap dilakukan. Peristiwa itu terekam dalam video warga yang diterima redaksi.

Dalam rekaman video terdengar suara warga:

“Jalan banjir tetap dicor, genangan air meninggi tetap dicor noh, noh, banjir, fenomena alam, pengecoran di kobakan, aneh bin ajaib " 

"Tindak Lanjut Cepat di Hari yang Sama"

Informasi terbaru yang diterima redaksi pada *Jumat sore, 30 Oktober 2026 sekitar pukul 15:00 WIB*, cor tersebut langsung dibongkar kembali menggunakan excavator dengan breaker hidrolik MB2700.

Hal itu sesuai dengan ucapan Aktivis Pakuhaji di video terbaru:

“Alhamdulillah phenomena yg semalam di cor siangnya d bongar lagi di buat lebi baik, kuat dan kokoh untuk semua masarakat pakuhaji pondok lor.”ucapnya Aktivis Pakuhaji.

Aktivis tersebut menjelaskan kronologi lengkap: Pengecoran Jumat pagi jam 1:30 tanggal 30 Oktober, dibongkar lagi Jumat jam 3 sore tanggal 30 Oktober biar menjadi lebih baik, kuat dan kokoh untuk semua masyarakat Pakuhaji Pondok Lor.

Pantauan awak media kondisi terkini memperlihatkan jalan belum selesai 100%, masih tahap pembongkaran dan persiapan cor ulang yang lebih baik. Pekerja berompi orange dan helm kuning terlihat di lokasi bersama warga yang memantau.

Langkah pembongkaran ini diapresiasi warga sebagai bentuk tanggung jawab pelaksana untuk memastikan kualitas jalan sesuai standar.

Data Proyek Sesuai Papan Proyek di Lapangan:

- Instansi: Pemerintah Kabupaten Tangerang – Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air

- Nomor SPK/Kontrak: 620/05/K/PPK_JI/APBD/DBMSDA/VII/2026

- Kegiatan: Lanjutan Rekonstruksi Jalan Gardu – Tanah Merah Segmen 3 Kel. Pakuhaji, Kec. Pakuhaji

- Lokasi: Kecamatan Pakuhaji

- Nilai Kontrak: Rp. 6.164.853.000,00

- Sumber Dana: APBD Tahun Anggaran 2026

- Pelaksana: CV. Hanan Putra Pratama

- Waktu Pelaksanaan: 150 Hari Kalender

- Catatan: Proyek Ini Dibiayai Dari Pajak Yang Anda Bayar

Hingga berita ini diterbitkan, pihak Dinas Bina Marga dan SDA, konsultan pengawas dan pelaksana masih dalam proses perbaikan.

Masyarakat berharap setelah dibongkar, pengecoran ulang dilakukan sesuai spesifikasi teknis rigid pavement dengan mutu beton tinggi agar hasilnya kuat, kokoh dan tahan lama, mengingat proyek dibiayai dari pajak masyarakat.

*Redaksi*

Laporan Warga: Pakuhaji – Jumat, 30 Oktober 2026 – 01:30 WIB & 15:00 WIB