Tangerang |Mitrapubliknews.com — Ketua Karang Taruna Kota Bau Bau, Aidin, ST, melakukan kunjungan silaturahmi ke Ketua Karang Taruna Kota Tangerang, Aditya Pratama, dalam rangka mempererat hubungan kelembagaan serta membuka peluang kolaborasi antar daerah.

Kegiatan yang berlangsung di Kota Tangerang, Provinsi Banten ini turut didampingi oleh Ketua Karang Taruna Kelurahan Karang Sari, Rd. Dzikry Ahmad. Pertemuan berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban.

Silaturahmi ini menjadi momentum penting dalam memperkuat komunikasi, berbagi pengalaman, serta menyelaraskan program kerja kepemudaan yang berdampak bagi masyarakat di masing-masing daerah.

Dalam kesempatan tersebut, Aidin, ST menyampaikan bahwa kunjungan ini merupakan bagian dari upaya membangun jaringan Karang Taruna yang lebih solid secara nasional.

“Kami ingin menjalin hubungan yang lebih erat antar Karang Taruna di berbagai daerah, sehingga dapat saling bertukar ide, program, dan inovasi dalam pemberdayaan pemuda,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Karang Taruna Kota Tangerang, Aditya Pratama, menyambut baik kunjungan tersebut dan menegaskan pentingnya kolaborasi lintas daerah dalam memperkuat peran pemuda.

“Sinergi seperti ini sangat penting untuk memperluas wawasan dan meningkatkan kualitas program Karang Taruna, khususnya dalam menghadapi tantangan sosial di era saat ini,” ungkapnya.

Selain mempererat silaturahmi, pertemuan ini juga membahas berbagai potensi kerja sama ke depan, mulai dari program sosial, pemberdayaan ekonomi pemuda, hingga pengembangan kapasitas organisasi.

Melalui kegiatan ini, diharapkan Karang Taruna di berbagai daerah dapat semakin solid, inovatif, dan berperan aktif dalam pembangunan masyarakat, khususnya dalam memberdayakan generasi muda sebagai agen perubahan.

CAPTION FOTO (FINAL):

Ketua Karang Taruna Kota Bau Bau, Aidin, ST (kiri), bersama Ketua Karang Taruna Kota Tangerang, Aditya Pratama (tengah), dan Ketua Karang Taruna Kelurahan Karang Sari, Rd. Dzikry Ahmad (kanan), saat kegiatan silaturahmi di Kota Tangerang, Provinsi Banten, Kamis (9/4/2026). (*/red).

Kota Tangerang | Mitrapubliknews.com - Kodam Jaya, Tangerang - Satgas Penanganan Sampah Koramil 02/Btc, Kodim 0506/Tgr menyasar tumpukan sampah yang ada di Jalan Pembangunan 1 Kelurahan Batu Sari, Kecamatan Batuceper, Kota Tangerang, Kamis (09/04/2026).

Sampah yang tercecer di kanan dan kiri jalan diangkut secara bertahap agar akses masyarakat kembali nyaman dan aman dilalui.

Personel Satgas Penanganan Sampah Koramil 02 Batuceper bersama warga dan Dinas Lingkungan Hidup membersihkan tumpukan sampah tanpa ragu - ragu demi kenyamanan warga masyarakat.

Komandan Koramil 02 Batuceper Mayor Inf Kurniawan mengatakan, Satgas Darurat Sampah menjadi salah satu tim yang bergerak cepat dalam merespons kondisi tersebut. Tim kerja diterjunkan untuk mendukung pemerintah daerah dalam operasi pembersihan lingkungan.

“Personel gabungan turun ke lapangan untuk menuntaskan penumpukan sampah yang ada di kanan kiri jalan,” ujarnya.

Ia menambahkan, langkah tersebut merupakan tindak lanjut arahan pimpinan atas dalam menjalankan program Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, langkah cepat dan kolaboratif menjadi kunci utama dalam penanganan situasi darurat sampah.

Penanganan, lanjutnya, tidak hanya sebatas pembersihan sesaat. Satgas memastikan seluruh titik penumpukan sampah ditangani secara bertahap hingga tuntas.

“Kami tidak berhenti pada satu hari kerja. Penanganan akan terus dijadwalkan sampai seluruh titik bersih dan kembali tertata,” tegasnya.

Melalui aksi cepat tersebut, diharapkan kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan juga semakin meningkat, sehingga persoalan serupa tidak terus berulang.

(Red)

​TANGERANG – Mitrapubliknews.com - Warga RT 01 RW 08 Kelurahan Jurumudi Lama, Kecamatan Benda, Kota Tangerang, melayangkan protes keras dan menuntut penutupan segera Tempat Pembuangan Sampah (TPS) liar yang berlokasi di atas lahan pinggir jalan tol milik Departemen PUPR/Dinas Bina Marga. 

"Keberadaan gunungan sampah di Jalan Abdurahman Saleh,Kecamatan Benda ,Kota Tangerang ini sudah berjalan lama sejak peresmian jalan tol tahun 2022 , dinilai telah mencapai taraf yang membahayakan kesehatan dan kenyamanan warga sekitar.

​Ruslan Abdulgani, Ketua LSM Komando  Corong Aspirasi Rakyat Kota Tangerang sekaligus warga terdampak, menyatakan bahwa kondisi ini sudah tidak bisa ditoleransi lagi, Ia menekankan tiga dampak utama yang saat ini mencekik warga sekitar:

*Polusi Udara yang Ekstrem*: Bau busuk yang menyengat tercium hingga ke pemukiman warga sepanjang hari, merusak kualitas udara dan kenyamanan hidup.

*​Krisis Kesehatan (ISPA)*: Sejumlah warga mulai mengeluhkan gangguan pernapasan. "Warga sudah ada yang terjangkit ISPA (Infeksi Saluran Pernapasan Akut). Ini bukti nyata bahwa sampah ini adalah bom waktu bagi kesehatan kami," tegas Ruslan.

*​Ancaman Banjir dan Sanitasi*: Lokasi yang berada di dataran tertentu membuat sampah berserakan hingga masuk ke dalam rumah warga saat hujan deras turun dan menyebabkan genangan, membawa kuman penyakit langsung ke ruang tamu warga.

​"Kami meminta Pemerintah Kota Tangerang, khususnya Dinas Lingkungan Hidup dan pihak terkait dari Departemen PUPR, untuk segera merespons keluhan ini. Jangan tunggu sampah lebih banyak lagi. Lahan milik negara seharusnya dijaga, bukan dibiarkan menjadi sarang penyakit bagi rakyat," ujar Ruslan Abdulgani.

​Warga berharap ada tindakan nyata berupa pembersihan total (pengangkutan sampah) serta pemagaran atau pengawasan ketat di lokasi tersebut agar oknum-oknum tidak bertanggung jawab berhenti membuang sampah di lahan tersebut.

​Hingga berita ini diturunkan, warga masih menunggu kepastian dan respons cepat dari pihak berwenang untuk meninjau lokasi dan melakukan penutupan permanen terhadap TPS liar tersebut.

​Kontak Media/WA:

Ruslan Abdulgani - 0895-3655-25789

Ketua LSM Komando Kota Tangerang / Perwakilan Warga Jurumudi,Kecamatan Benda, Kota Tangerang.

(Red)

TANGERANG | Mitrapubliknews.com – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Tangerang melakukan kunjungan ke PDAM Tirta Benteng Kota Tangerang sebagai upaya memperkuat sinergi antara insan pers dan penyelenggara layanan publik pada kamis (9/4/2026).

Ketua PWI Kota Tangerang, R. Herwanto, menegaskan bahwa kunjungan tersebut bertujuan membangun komunikasi yang lebih terbuka sekaligus memperkuat peran pers dalam fungsi kontrol sosial.

“PWI siap mengawal pelayanan PDAM agar tetap transparan, akuntabel, dan berpihak kepada masyarakat,” ujarnya.

Dalam pertemuan itu, seluruh jajaran pengurus PWI Kota Tangerang turut hadir.

Sejumlah hal dibahas, mulai dari pentingnya keterbukaan informasi hingga peran media dalam menyampaikan aspirasi dan keluhan pelanggan secara berimbang.

PWI juga menyatakan kesiapannya menjadi jembatan komunikasi antara masyarakat dan PDAM, terutama dalam mendorong perbaikan layanan air bersih yang selama ini kerap menjadi perhatian publik.

Sementara itu, Direktur PDAM Tirta Benteng, Doddy Effendi, menyambut baik kunjungan tersebut dan menilai sinergi dengan media sebagai bagian penting dalam peningkatan kinerja pelayanan.

“Jurnalis adalah salah satu pilar demokrasi. Peran media tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga mengawasi dan memberi masukan kepada kami,” kata Doddy.

Ia menegaskan, PDAM Tirta Benteng membuka diri terhadap kritik dan saran dari media sebagai bahan evaluasi untuk terus berbenah.

“Kami terbuka dalam segala hal. Masukan dari rekan-rekan jurnalis menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” tambahnya.

Pertemuan ini diharapkan menjadi langkah awal penguatan kolaborasi antara PWI Kota Tangerang dan PDAM Tirta Benteng, khususnya dalam mendorong pelayanan air bersih yang lebih baik, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan warga.

(Red)

TANGERANG | Mitrapubliknews.com – Langkah Pemerintah Kota Tangerang melibatkan lebih dari 150 perusahaan dalam forum tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) untuk mendorong pembangunan berkelanjutan mendapat sorotan dari kalangan masyarakat.

Gary Vebrian, aktivis sekaligus penggiat sosial asal Ciledug, menilai forum tersebut memiliki potensi besar, namun masih memerlukan penguatan pada aspek perencanaan dan tata kelola agar manfaatnya lebih terasa luas.

“Perusahaan di Kota Tangerang jumlahnya besar, tapi program CSR yang terlihat masih didominasi bantuan sembako,” ujar Gary, Selasa (8/4/2026).

Menurutnya, pola tersebut menunjukkan perlunya pergeseran pendekatan dari bantuan jangka pendek menuju program yang lebih berorientasi pada pemberdayaan masyarakat. 

Ia menekankan pentingnya penggunaan social mapping dan asset assessment dalam menyusun program.

“Dengan pendekatan berbasis data, program CSR bisa lebih tepat sasaran dan berkelanjutan,” katanya.

Selain itu, Gary juga menyoroti pentingnya transparansi dalam pengelolaan CSR. Ia menilai keterbukaan informasi menjadi faktor penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap program yang dijalankan.

“Transparansi perlu diperkuat agar publik mengetahui bagaimana program dirancang dan disalurkan,” ujarnya.

Terkait partisipasi perusahaan, ia menyebut masih terdapat ketimpangan kontribusi.

Dari ribuan perusahaan yang beroperasi di Kota Tangerang, keterlibatan aktif dalam program CSR dinilai belum merata.

“Kalau partisipasi masih terbatas, dampak yang dihasilkan juga tidak akan optimal,” tambahnya.

Ia juga mendorong agar forum CSR dapat difungsikan lebih optimal sebagai ruang koordinasi antarperusahaan, termasuk dalam menentukan arah program dan target yang jelas.

Masukan tersebut menjadi catatan di tengah upaya memperkuat peran CSR sebagai salah satu instrumen pembangunan daerah. Diperlukan perencanaan yang matang, transparansi, serta kolaborasi yang kuat agar potensi CSR dapat dimanfaatkan secara maksimal.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak terkait.

(Red)

Kota Tangerang | Mitrapubliknews.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang terus mematangkan arah pembangunan ke depan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Tahun 2027 yang resmi dibuka Wakil Wali Kota Tangerang, H. Maryono, Selasa (7/4/2026).

Dalam forum strategis tersebut, Pemkot turut menggandeng Kementerian Perhubungan (Kemenhub) guna memperkuat konsep pengembangan kota berbasis aerotropolis, yakni pembangunan yang terintegrasi dengan kawasan bandara.

Kegiatan ini menghadirkan Direktur Jenderal Integrasi Transportasi dan Multimoda Kemenhub RI, M. Risal Wassal, sebagai pembicara utama. Ia memaparkan pentingnya integrasi moda transportasi dalam mendukung pertumbuhan kota modern.

Maryono menegaskan, posisi strategis Kota Tangerang sebagai wilayah penyangga sekaligus lokasi Bandara Internasional Soekarno-Hatta menjadi peluang besar yang harus dioptimalkan.

“Melalui Musrenbang RKPD 2027 ini, kami fokus mematangkan konsep aerotropolis. Kami juga mengapresiasi seluruh stakeholder dan masyarakat yang telah memberikan masukan demi kemajuan Kota Tangerang,” ujarnya.

Sementara itu, M. Risal Wassal menilai Kota Tangerang memiliki visi pembangunan yang jelas dan terarah. Menurutnya, konsep aerotropolis yang tengah disiapkan dinilai memiliki potensi besar untuk diwujudkan.

“Kota Tangerang punya misi kuat menjadi kota aerotropolis. Perencanaannya sudah terlihat matang, dan kami optimistis didukung oleh sumber daya manusia yang mumpuni. Kemenhub siap memberikan dukungan,” katanya.

Melalui kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat, Musrenbang ini diharapkan mampu menghasilkan dokumen perencanaan yang komprehensif, adaptif, dan responsif terhadap tantangan global.

Sebagai bagian dari agenda, Pemkot Tangerang juga memberikan penghargaan kepada sejumlah perangkat daerah dengan kualitas Rencana Kerja (Renja) terbaik Tahun 2026. Penghargaan tersebut diberikan kepada DP3AP2KB, Kecamatan Ciledug, Dinas Kesehatan, Dinas PUPR, serta Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

Penghargaan ini diharapkan mendorong peningkatan kinerja serta memacu inovasi program yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.

(Red)

Kota Tangerang | Mitrapubliknews.com - DPRD Kota Tangerang membentuk empat panitia khusus (pansus) untuk membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Tahun 2025. 

Namun langkah tersebut menuai sorotan tajam karena dinilai tidak akan memiliki ketajaman pengawasan apabila tidak menjadikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai rujukan utama.

M. Harsono Tunggal Putra, aktivis sekaligus penggiat sosial, menilai pembahasan LKPJ tanpa LHP BPK berpotensi besar kehilangan arah dan hanya menjadi ruang formalitas yang berputar pada klarifikasi administratif tanpa daya uji yang nyata.

Ia mempertanyakan dasar pembahasan pansus yang menurutnya akan rapuh jika tidak bertumpu pada hasil audit independen BPK.

“Kalau LHP BPK saja belum dijadikan dasar utama, maka apa yang sebenarnya mau diuji? Yang terjadi hanya pengulangan penjelasan dari OPD, bukan pembuktian terhadap penggunaan anggaran,” ujar M. Harsono Tunggal Putra di Tangerang Rabu (8/4/2026).

Ia menegaskan, tanpa LHP BPK, pansus hanya akan sibuk secara prosedur namun tumpul secara substansi, karena tidak memiliki alat ukur yang sahih untuk membongkar akuntabilitas keuangan daerah.

Menurutnya, LHP BPK adalah satu-satunya instrumen audit independen yang dapat menjadi “pembeda” antara evaluasi yang serius dan pembahasan yang hanya menggugurkan kewajiban.

“Tanpa itu, pansus hanya menjadi panggung klarifikasi. Ramai di forum, tapi kosong dalam hasil pengawasan,” tegasnya.

sebelumnya  DPRD Kota Tangerang membentuk empat Panitia Khusus (Pansus) dalam Rapat Paripurna di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Tangerang, Selasa (31/3/26). 

Pembentukan ini merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Tangerang Tahun 2025 serta upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang akuntabel.

Wakil Ketua II DPRD Kota Tangerang, Arief Wibowo menjelaskan, bahwa pembahasan LKPJ di Kota Tangerang dilakukan melalui empat pansus berbasis komisi, berbeda dengan daerah lain yang umumnya hanya membentuk satu pansus. Setiap pansus dipimpin oleh ketua pansus yang diampu oleh ketua komisi dan bermitra dengan OPD terkait untuk mendalami capaian kinerja pemerintah daerah.

“Kita akan melakukan pendalaman dalam pembahasan LKPJ melalui pansus yang telah dibentuk. Pansus tersebut sudah mulai berjalan, dan selanjutnya kami akan memanggil OPD terkait sebagai mitra untuk mendalami kesesuaian antara kondisi di lapangan dengan capaian kinerja yang dipaparkan,” jelasnya saat dikonfirmasi Senin (6/4/26).

(Red)

Kabupaten Tangerang | Mitrapubliknews.com - jalan dan Saluran pembuangan air di kawasan Olek  Desa Pasir Bolang, Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, tercemar oleh limbah oli bekas (B3) yang diduga di buang perusahaan di wilayah tersebut. 

Pembuangan tersebut memicu sorotan dari kalangan aktivis lingkungan yang menilai pemerintah daerah, khususnya dinas terkait, harus segera diatasi.

Ubay, aktivis pemerhati lingkungan, mendesak Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Tangerang agar sigap meninjau langsung ke lokasi dan mengambil sikap tegas ke perusahaan yang membuang limbah sembarangan.

“Kalau benar ini limbah oli bekas, pemerintah jangan anggap sepele. Harus segera di tangani, ditelusuri sumbernya dari mana, dan bila terbukti berasal dari aktivitas perusahaan, harus ada tindakan tegas,” sebut Ubay kepada wartawan, Selasa (7/4/26).

Menurut Ubai, keberadaan cairan yang diduga limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di ruang publik bukan hanya mengganggu aktivitas warga, tetapi juga berpotensi mencemari lingkungan sekitar dan membahayakan pengguna jalan.

"Bahayanya jelas kepada lingkungan tersebut, apalagi resapan airnya dapat menimbulkan penyakit. Kawasan itu berdekatan dengan masyarakat, jangan sampai masyarakat kena dampaknya," ungkapnya. 

Selain itu, lanjut Ubay, peristiwa ini bukan yang pertama kalinya. Bulan lalu juga ada dugaan dugaan pencemaran serupa juga sempat terjadi di kawasan Olek SKL.

"Intinya harus ada pengawasan yang serius dari instansi terkait, Dinas juga jangan tutup mata, jangan diberitakan baru bergerak, harus peka, contoh yang sudah-sudah jadi acuna mereka dan ini bukan kejadian baru," ungkapnya. 

Masih kata Ubay, air limbah maupun sampah sangat menghawatirkan dan berisiko tinggi apa lagi ke masyarakat sekitar, dan lingkungan. 

"Saya berharap Dinas terkait ambil sikap tegas, dengan menutup perusahaan yang buang limbah sembarangan. Bukan Cuma PAD dampak juga harus di perhitungkan," katanya. 

Aktifis lingkungan mendesak dinas harus segara mengungkap pihak yang diduga membuang limbah secara sembarangan dan memastikan kejadian serupa tidak berulang.

"Kalau emang dinas tersebut tutup mata bubarkan saja dan dalam hal ini saya akan laporkan ke Bupati," pungkasnya. 

Sejumlah warga pun berharap ada langkah cepat dari pemerintah daerah. Mereka meminta agar lokasi segera diperiksa, sampel cairan diuji di laboratorium, dan hasilnya diumumkan secara terbuka kepada publik.

Hingga berita terbitkan, DLHK Kabupaten Tangerang belum dapat dikonfirmasi guna klarifikasi. 

Sebelum terbitnya berita belum ada jawaban dari pihak terkait.

(Red)

Kota Tangerang | Mitrapubliknews.com — Ketua DPRD Kota Tangerang, Rusdi Alam, menyoroti sejumlah persoalan utama yang memengaruhi arah pembangunan Kota Tangerang, mulai dari transportasi, pengelolaan sampah, hingga keterbatasan anggaran daerah.

Menurutnya, persoalan transportasi masih menjadi tantangan yang perlu dibenahi secara serius. 

Keberadaan Bandara Soekarno-Hatta dinilai Rusdi belum memberi dampak optimal terhadap pertumbuhan kota karena belum terintegrasi dalam konsep pembangunan yang matang.

“Bandara ada di wilayah kita, tapi dampaknya terhadap pertumbuhan kota belum terkonsep dengan jelas. Harus ada rumusan integrasi yang konkret,” ujarnya saat kegiatan penyelenggaraan Musrenbanh RKPD tahun 2027 diruang Al Amanah selasa (7/4/2026).

Ia menilai perencanaan pembangunan perlu melihat keterkaitan wilayah yang lebih luas, termasuk Tangerang Raya dan Jabodetabek, agar potensi yang ada bisa dimanfaatkan secara maksimal.

Di sisi lain, Rusdi juga menyinggung perubahan kondisi lingkungan yang semakin terasa. Ia mengingat bagaimana ruang terbuka dan kualitas lingkungan di masa lalu jauh lebih baik dibandingkan saat ini.

“Hari ini anak-anak tumbuh di lingkungan yang berbeda. Ruang bermain berkurang, kualitas air menurun. Ini perlu menjadi perhatian dalam setiap kebijakan pembangunan,” katanya.

Terkait pengelolaan sampah, Rusdi mendorong adanya sistem yang dimulai dari sumber, dengan melibatkan masyarakat hingga tingkat lingkungan. 

Ia juga membuka peluang pemanfaatan teknologi untuk mendukung sistem tersebut.

“Pengelolaan sampah harus dimulai dari rumah. Pemilahan dari sumber perlu diperkuat, termasuk dengan dukungan aplikasi agar lebih efektif,” ujarnya.

Dari sisi anggaran, Rusdi mengungkapkan bahwa sebagian besar APBD Kota Tangerang terserap untuk pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan belanja pegawai. Kondisi ini membuat ruang fiskal untuk program strategis menjadi terbatas.

“Lebih dari 60 persen anggaran terserap untuk kebutuhan dasar. Dampaknya, ruang untuk mendorong program ekonomi dan infrastruktur menjadi terbatas,” jelasnya.

Ia menilai perlu ada keseimbangan antara pemenuhan pelayanan dasar dan penguatan ekonomi masyarakat, agar daya beli meningkat dan masyarakat memiliki kemampuan lebih dalam memenuhi kebutuhannya.

Selain itu, ia mengingatkan bahwa kondisi ekonomi global turut memengaruhi pendapatan daerah, sehingga penyusunan target dan program harus disesuaikan dengan kondisi yang ada.

Untuk mengatasi keterbatasan anggaran, Rusdi mendorong organisasi perangkat daerah lebih aktif mengakses program dari pemerintah pusat.

“Kita perlu membuka peluang dari program pusat. Tidak semua bisa ditopang oleh APBD,” tegasnya.

Rusdi berharap, perencanaan pembangunan ke depan mampu memberikan arah yang jelas dan berdampak langsung bagi masyarakat, sekaligus menjaga keseimbangan antara pertumbuhan kota dan kualitas lingkungan.

(Red)

Serang | Mitrapubliknews.com - Polda Banten melalui Subdit PPA Ditreskrimum menangani kasus dugaan tindak pidana persetubuhan dan perbuatan cabul terhadap anak yang terjadi di wilayah Waringinkurung, Kabupaten Serang, Senin (7 April 2026).

Saat dikonfirmasi, Kabidhumas Polda Banten Kombes Pol Maruli Ahiles Hutapea menjelaskan kronologi kejadian tersebut. "Berdasarkan Laporan Polisi pada bulan April 2026 serta informasi dari masyarakat, peristiwa ini bermula pada Mei 2025 sekira pukul 10.00 WIB. Perbuatan tersebut dilakukan pelaku berinisial MY yang berprofesi sebagai buruh harian lepas sekaligus mengajar latihan silat di kampung setempat, dengan modus menawarkan pembersihan diri kepada para korban," jelas Kabidhumas Polda Banten pada Senin (06/04). 

“Berdasarkan hasil penyelidikan, pelaku mulai beraksi sejak Mei 2025 dengan modus memandikan korban menggunakan air kembang dan melakukan pijatan dengan dalih membersihkan tubuh, pikiran, dan hati. Namun, pelaku diduga melakukan tindakan asusila. Dari hasil pemeriksaan sementara, terdapat 5 korban di bawah umur, terdiri dari 3 korban persetubuhan dan 2 korban perbuatan cabul,” lanjut Kabidhumas Polda Banten.

Kasus ini terungkap setelah salah satu korban dengan didampingi pihak keluarga melaporkan kejadian yang dialaminya pada 3 April 2026. 

Adapun barang bukti yang di sita

• 1 Lembar FC Kartu Keluarga

• 1 Lembar Akta Kelahiran

• 1 Lembar Kwitansi Visum et Repertum

• Kain

• Minyak Urut

• Ember

• Gayung

Kombes Pol Maruli menyampaikan pasal yang di kenakan kepada tersangka. "Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan Pasal 473 KUHPidana dan atau Pasal 414 KUHPidana dan atau Pasal 415 KUHPidana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, terkait tindak pidana persetubuhan dan atau perbuatan cabul terhadap anak, dengan ancaman pidana penjara paling lama 12 tahun," ujarnya. 

Polda Banten mengimbau kepada masyarakat untuk tetap waspada serta segera melaporkan kepada pihak kepolisian apabila mengetahui adanya tindak pidana, khususnya yang berkaitan dengan perempuan dan anak melalui layanan Call Center 110. 

(Red)

Tangerang | Mitrapubliknews.com – Sebagai bentuk komitmen dalam mendukung kesejahteraan masyarakat dan memperkuat kolaborasi multipihak, PLN Indonesia Power Unit Bisnis Pembangkitan (UBP) Banten 3 Lontar turut berpartisipasi dalam kegiatan bakti sosial dan bakti kesehatan yang diselenggarakan oleh TNI Angkatan Laut melalui Komando Daerah TNI AL (Kodaeral) III dalam rangka Serbuan Teritorial Tahun Anggaran 2026.

Kegiatan yang dilaksanakan di Balai Pertemuan Kecamatan Kronjo ini menjadi wujud nyata sinergi antara unsur TNI, pemerintah daerah, dunia usaha, dan organisasi masyarakat dalam memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, khususnya di wilayah pesisir.(16 Maret 2026)

Dalam kegiatan tersebut, PLN Indonesia Power UBP Lontar bersama para mitra turut mendukung penyaluran sebanyak 550 paket sembako serta layanan kesehatan gratis bagi kurang lebih 500 masyarakat. Program ini diharapkan mampu membantu meringankan beban ekonomi sekaligus meningkatkan akses layanan kesehatan bagi warga, terutama di bulan suci Ramadhan.

Manager Energi Primer PLN Indonesia Power UBP Lontar, Muhammad Effendi, menyampaikan bahwa keterlibatan perusahaan dalam kegiatan ini merupakan bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang berfokus pada peningkatan kualitas hidup masyarakat di sekitar wilayah operasional.

“Partisipasi kami dalam kegiatan ini merupakan bentuk nyata komitmen perusahaan untuk terus hadir di tengah masyarakat. Melalui kolaborasi bersama TNI AL, pemerintah daerah, dan mitra lainnya, kami berharap dapat memberikan kontribusi positif yang berkelanjutan, khususnya bagi masyarakat pesisir,” ujarnya.

Kegiatan ini dipimpin oleh Komandan Kodaeral III, Laksamana Muda TNI Uki Prasetia, S.T., M.M., yang diwakili oleh Asisten Teritorial, Kolonel Laut (P) Eka Prabawa, S.E., M.Tr.Opsla., CIQnR., CIQaR., yang menegaskan bahwa program bakti sosial dan bakti kesehatan ini merupakan bagian dari upaya memperkuat kemanunggalan TNI dengan rakyat sekaligus mendukung percepatan pembangunan daerah.

Melalui sinergi ini, PLN Indonesia Power UBP Lontar tidak hanya berperan sebagai penyedia energi listrik, tetapi juga sebagai mitra strategis dalam pembangunan sosial kemasyarakatan. Ke depan, perusahaan berkomitmen untuk terus mendorong program-program kolaboratif yang memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya di wilayah pesisir dan sekitar operasional perusahaan.

Narahubung:

Farid Setiawan

Assistant Manager Umum

PT PLN Indonesia Power UBP Banten 3 Lontar

farid.setiawan@plnindonesiapower.co.id

+62 812-9550-4326

Sekilas Tentang PLN Indonesia Power

PT PLN Indonesia Power adalah Generation Company terbesar se-Asia Tenggara Sub Holding BUMN kelistrikan yaitu PT PLN (Persero). PLN Indonesia Power selalu berkomitmen untuk menjadi perusahaan energi yang berbasis teknologi, inovasi, dan berorientasi pada masa depan menuju The NEW PLN 4.0 UNLEASHING ENERGY and BEYOND. (*/red).

Kota Tangerang | Mitrapubliknews.com – Dalam suasana Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah, jajaran pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Tangerang melaksanakan kegiatan halal bihalal dengan mengunjungi kediaman Wakil Wali Kota Tangerang, H. Maryono, pada Senin (6/4/2026).

Kunjungan tersebut dipimpin langsung oleh Ketua PWI Kota Tangerang, Herwanto, bersama jajaran pengurus sebagai bentuk silaturahmi sekaligus mempererat hubungan antara insan pers dengan Pemerintah Kota Tangerang.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua PWI Kota Tangerang Herwanto memperkenalkan satu per satu jajaran pengurus PWI Kota Tangerang kepada Wakil Wali Kota Tangerang. Ia juga menyampaikan bahwa PWI siap bersinergi dan mendukung program pembangunan di Kota Tangerang melalui pemberitaan yang berimbang dan membangun.

“Kami dari PWI Kota Tangerang bersilaturahmi dalam momentum halal bihalal sekaligus memperkenalkan jajaran pengurus. Kami berharap sinergi antara PWI dan Pemerintah Kota Tangerang dapat terus terjalin dengan baik demi bersama-sama membangun Kota Tangerang,” ujar Herwanto.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Tangerang H. Maryono menyambut baik kedatangan para pengurus PWI Kota Tangerang. Ia menilai silaturahmi antara pemerintah dan insan pers sangat penting dalam menjaga komunikasi dan kolaborasi yang positif.

“Kami menyambut baik kedatangan pengurus PWI Kota Tangerang dalam rangka silaturahmi halal bihalal ini. Pemerintah Kota Tangerang tentu membutuhkan dukungan dari rekan-rekan media dalam menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat,” kata Maryono.

Ia juga berharap PWI dapat terus menginformasikan kepada publik berbagai program Pemerintah Kota Tangerang yang telah berjalan maupun yang sedang dilaksanakan, agar masyarakat mengetahui perkembangan pembangunan di Kota Tangerang.

“Kami berharap PWI dapat membantu mengungkapkan dan menyampaikan kepada publik program-program Pemerintah Kota Tangerang yang telah dijalankan, sehingga masyarakat mengetahui dan merasakan manfaat pembangunan yang dilakukan pemerintah,” tambahnya.

Kegiatan halal bihalal tersebut berlangsung penuh keakraban dan diakhiri dengan ramah tamah serta foto bersama antara pengurus PWI Kota Tangerang dan Wakil Wali Kota Tangerang. 

Silaturahmi ini diharapkan dapat semakin memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan insan pers dalam membangun Kota Tangerang yang lebih maju dan berdaya saing.

(Red)

Kabupaten Tangerang | Mitrapubliknews.com – Dugaan pelanggaran disiplin kembali mencuat di lingkungan pendidikan. Seorang oknum guru di SMP Negeri 1 Jayanti, Kabupaten Tangerang, Banten, diduga kedapatan sedang tidur saat jam kerja berlangsung pada Senin (6/4/2026) sekitar pukul 11.30 WIB.

Temuan tersebut disampaikan langsung oleh Ketua DPC LSM KPK Nusantara, Endang Supriatna yang akrab disapa Eden. Saat itu, ia mendatangi sekolah untuk melakukan konfirmasi terkait kegiatan studi tour yang tengah menjadi perhatian.

Namun, dalam kunjungan tersebut, Eden mengaku melihat secara langsung seorang guru yang sedang rebahan atau tidur santai di dalam lingkungan sekolah, padahal masih dalam jam kerja aktif.

“Ini sangat disayangkan. Guru seharusnya memberikan contoh yang baik, bukan malah santai atau tidur di saat jam kerja,” ujar Eden kepada awak media.

Peristiwa tersebut terjadi di SMP Negeri 1 Jayanti yang berlokasi di Kampung Jayanti Timur, Desa Cikande, Kecamatan Jayanti, tepatnya di Jalan Raya Serang Km 34, Kabupaten Tangerang.

Lebih lanjut, Eden juga mengungkapkan bahwa pihaknya telah berupaya melakukan konfirmasi kepada pihak sekolah, baik kepala sekolah maupun wakil kepala sekolah, melalui pesan WhatsApp. Namun, hingga berita ini diturunkan, keduanya belum memberikan tanggapan.

“Kami sudah beberapa kali mencoba menghubungi kepala sekolah dan wakilnya untuk meminta klarifikasi, tetapi tidak ada respons sama sekali. Ini tentu menimbulkan tanda tanya besar,” tegasnya.

Menurut Eden, sikap bungkam dari pihak sekolah justru memperkuat dugaan adanya pembiaran terhadap perilaku yang tidak mencerminkan profesionalisme tenaga pendidik.

Ia menekankan bahwa disiplin kerja merupakan hal mendasar yang harus dijunjung tinggi oleh setiap guru, mengingat peran mereka sebagai teladan bagi siswa.

“Guru itu digugu dan ditiru. Kalau gurunya saja tidak disiplin, bagaimana dengan muridnya? Ini harus menjadi perhatian serius bagi dinas terkait,” tambahnya.

Hingga saat ini, belum ada keterangan resmi dari pihak SMP Negeri 1 Jayanti maupun instansi pendidikan setempat terkait insiden tersebut.

Publik pun berharap adanya evaluasi dan tindakan tegas apabila terbukti terjadi pelanggaran disiplin.

Kasus ini menjadi pengingat pentingnya pengawasan dan penegakan aturan di lingkungan pendidikan, guna menjaga kualitas dan integritas dunia pendidikan di Indonesia.

Narasumber : Dpc lsm kpk  Nusantara kabupaten Tangerang.

(Red)

‎

‎
‎Alhamdulillah dengan adanya wadah ini bisa merajut silaturahmi juga untuk para pemuda bisa berkolaborasi juga dalam melestarikan Cimande tari kolot Karuhun Banten, Alhamdulillah dengan pelopor ketua Yaman TTKKBI bisa terus berjaya di Kabupaten Tangerang, salam untuk ketua umum mudah-mudahan kita selalu support untuk TTKKBI di Kabupaten Tangerang," ujar aji.
‎

‎                               (Ant)

KOTA TANGERANG | Mitrapubliknews.com - Pedagang Kaki Lima (PKL) yang kian menjamur dan memakan badan jalan di sekitar pasar anyar Kota Tangerang seakan tak terlihat oleh pemerintah setempat dan terkesan ada pembiaran. 

Pasalnya lokasi keberadaan PKL tersebut  tak jauh dari Kantor Kecamatan Tangerang dan Kantor Satpol PP Kota Tangerang, seolah kegiatannya terus berjalan dengan normal baik disiang maupun malam hari. 

Salah satu pemerhati pasar Ayub saat ditemui mengatakan selama ini langkah yang dilakukan oleh aparatur pemerintah hanya buang-buang karena tindakan langkah tegas tidak dilakukan. 

"Pihak kecamatan dan Satpol PP jangan hanya buang energi seolah hanya formalitas dalam melakukan penertiban. Karena sebenarnya dari para pedagang yang diluar mau jika diarahkan semua untuk berjualan di dalam pasar, " Ujar Ayub saat ditemui Jum'at (3/4/2026) sore. 

Lebih jauh ia mengutarakan bahwa saat ini akibat pedagang banyak memilih jualan di luar berdampak kepada para pedagang yang ada di dalam pasar anyar sehingga bahkan memilih ikutan berjualan di luar di badan jalan mengikuti pedagang lainnya. 

"Sebenarnya menyikapi ini mudah asal ada langkah tegas dari pemerintah yang punya kebijakan, karena pedagang yang di luar juga mau untuk berjualan di dalam pasar dan tidak menentang keinginan pemerintah kota Tangerang," Paparnya. 

Bahkan mereka lanjutnya, senang dan mau jika semua kumpul bareng-bareng berjualan di dalam pasar yang sudah disediakan. Namunkembali lagi tergantung ketegasan pemerintah dalam menyikapi persoalan PKL di badan jalan tersebut. 

Tidak hanya itu, selama ini setiap dilakukan operasi penertiban pedagang pada tutup lapak dagangannya. Namun setelah petugas pergi dagangannya digelar kembali. 

"Kalau pas ada operasi ya lapak pada tutup, namun setelah petugas pergi ya kembali buka. Jadi seakan hanya disisir sekilas info habis itu ya ditinggal, " Bebernya. 

Bahkan Ayub juga pernah menyarankan kepada pihak kecamatan dan PD pasar agar membuat posko pemantauan namun tak juga berjalan. 

Diketahui, akibat sepinya pembeli di dalam pasar yang telah disiapkan pemerintah, para pedagang yang ada  di dalam lebih memilih ikutan berjualan di luar mengikuti pedagang lainnya. (*/red).