Bekasi Kota | Mitrapubliknews.com – Pelantikan Ketua RW 05 Kelurahan Kaliabang Tengah, Kecamatan Bekasi Utara, masa bakti 2026–2031, berlangsung khidmat di halaman parkir Masjid Jami Nurul Ula RW 05 pada Jumat malam (12/6/2026).

Acara diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang dipimpin oleh ibu-ibu PKK RW 05. Suasana penuh semangat kebangsaan dan kebersamaan mewarnai seluruh rangkaian kegiatan yang dihadiri berbagai unsur masyarakat dan pemerintahan.

Hadir dalam kegiatan tersebut Camat Bekasi Utara Ikhwanudin Rahmat, A.MTr.D., Lurah Kaliabang Tengah H.Ahmad Hidayat S Ag M.M , Bhabinkamtibmas Kelurahan Kaliabang Tengah, Kassi Pemtrantib  Marasi Pas, ST, kader Posyandu, PKK, jajaran pengurus RW 05, para Ketua RT 01 hingga RT 09 beserta pengurusnya, tokoh masyarakat, tokoh agama, karang taruna ,serta tamu undangan lainnya.

Dalam prosesi pelantikan, Kasi Pemtrantib Kelurahan Kaliabang Tengah, Marasi Pas, ST, membacakan Surat Keputusan (SK) pengangkatan Ketua RW 05 masa bakti 2026–2031 sebagai dasar resmi pelaksanaan pelantikan.

Ketua Panitia Pelaksana Pemilihan RW 05, Bang Arief Syaripuddin, S.Pd., dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada seluruh warga dan panitia yang telah berpartisipasi sehingga seluruh rangkaian proses pemilihan hingga pelantikan dapat berjalan dengan lancar, aman, dan kondusif.

Selanjutnya, Camat Bekasi Utara Ikhwanudin Rahmat, A.MTr.D., menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam membangun lingkungan yang aman, tertib, serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada warga.

Pada kesempatan tersebut, Ketua RW 05 terpilih, H. Triyatna,SE Msi menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat, Ia berkomitmen untuk menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab serta mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama membangun RW 05 menjadi lingkungan yang lebih maju, harmonis, dan sejahtera.

Pelantikan ini menjadi momentum awal bagi kepengurusan RW 05 masa bakti 2026–2031 untuk memperkuat kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan pelayanan masyarakat yang lebih baik sekaligus meningkatkan semangat gotong royong di tengah kehidupan warga.

(Agus kanit)

Kabupaten Bogor | Mitrapubliknews.com - Camat Tenjo kabupaten Bogor provinsi Jawa barat di duga sulit di temui untuk di mintai klarifikasi tentang  penataan ruang pembangunan kantor kecamatan dan pembangunan parkiran kendaraan kecamatan Tenjo kabupaten Bogor, Rabu (10 Juni 2026).

Saat LSM ARBER melayangkan surat terkait anggaran dana penataan kantor kecamatan dan pembangunan parkiran kendaraan pada hari kamis tanggal 04 mei 2026. 

"Pihaknya mengagendakan bertemu Awak LSM dan media pada hari Senin jam 8 pagi  saat awak media dan LSM datang mencoba menemui camat tenjo di kantor kecamatan Tenjo di arahkan untuk menunggu oleh satpol PP kecamatan.

Maaf pak pak camat sedang rapat tidak bisa di ganggu kemungkinan selesai rapat dan bisa di temui di jam 12 siang," ungkap.

Lalu Awak media dan LSM pun menunggu sampai jam 12 siang sesuai arahan yang di sampaikan jajaran satpol pp yang bertugas di kecamatan Tenjo.

"Namun bukan camat yang menghampiri malah kasi pelayanan umum (Pak.Asep) dan menerangkan bahwa pak camat sedang ada urusan di kantor desa Tenjo untuk menertibkan angkutan umum yang berada di sekitar stasiun Tenjo," Ujarnya

Di tempat terpisah LSM ARBER dan Awak media menjelaskan. Kalo misalkan sedang sibuk tidak bisa bertemu harusnya jangan buat janji jadi kami tidak menunggu dan datang ke kantor kecamatan Tenjo.

"Sebagai pelayan publik kepala kecamatan harusnya bisa menjadi contoh bagi masyarakat, bawahan, serta jajaran pejabat publik yang lain nya supaya tidak ingar janji. Ujarnya"

Harusnya sesuai  Kerangka hukum transparansi anggaran di Indonesia diatur secara utama melalui tiga undang-undang: UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. 

"Aturan-aturan ini mewajibkan pemerintah untuk menyajikan informasi anggaran (APBN/APBD) secara jelas, akurat, dan dapat diketahui publik. Kepada awak media dan LSM serta masyarakat luas yang ikut mengawasi anggaran dana pelayanan publik supaya tidak menyimpang sebagai mana mestinya," pungkasnya.

(Red)

 KOTA TANGERANG | Mitrapubliknews.com– Momentum Hari Konsumen Nasional (Harkonas 2026) dimanfaatkan PDAM Tirta Benteng untuk memperkuat pelayanan kepada masyarakat. 

Suasana di kantor pelayanan pada senin (20/4/2025) tampak berbeda, ketika pelanggan yang datang untuk mengurus administrasi maupun pembayaran disambut hangat dengan pengalungan bunga dan bingkisan.

Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Direktur Utama PDAM Tirta Benteng, Doddy Effendi. Bersama jajaran manajer dan staf, ia turun langsung menyapa pelanggan satu per satu, sekaligus membuka ruang diskusi secara langsung di area pelayanan.

Dalam suasana santai, pelanggan menyampaikan berbagai pengalaman mereka. Sejumlah pelanggan mengaku puas terhadap kemudahan layanan dan respons petugas. 

Namun, beberapa lainnya juga menyampaikan kendala, mulai dari distribusi air yang belum stabil di waktu tertentu hingga penanganan keluhan yang dinilai perlu ditingkatkan.

“Pelanggan adalah nyawa dari perusahaan ini. Momentum Harkonas ini menjadi pengingat bagi kami untuk terus mendengar dan memperbaiki layanan,” ujar Doddy Effendi.

Ia menegaskan bahwa seluruh masukan yang disampaikan pelanggan akan menjadi bahan evaluasi. PDAM Tirta Benteng, kata dia, telah menyiapkan langkah konkret, termasuk melalui unit reaksi cepat untuk merespons keluhan masyarakat secara langsung di lapangan.

“Kami memiliki unit reaksi cepat agar setiap laporan bisa segera ditindaklanjuti. Tidak boleh ada keluhan yang dibiarkan tanpa penanganan,” tegasnya.

Doddy juga menyampaikan bahwa langkah ini sejalan dengan visi Wali Kota Tangerang dalam mendorong pelayanan publik yang responsif, berkualitas, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

“Kami ingin pelayanan tidak hanya cepat, tetapi juga terasa manfaatnya oleh masyarakat. Ada kedekatan, ada komunikasi, dan ada solusi,” lanjutnya.

Kegiatan berlangsung dalam suasana hangat dan ditutup dengan sesi foto bersama antara jajaran direksi dan pelanggan. 

Momentum Harkonas 2026 ini menjadi cerminan komitmen PDAM Tirta Benteng dalam menghadirkan pelayanan yang lebih humanis sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat melalui perbaikan layanan yang berkelanjutan. (*/ red).

‎Kabupaten Tangerang | Mitrapubliknews.com – Camat Kemiri, Rudi Hadikarsono, resmi dilantik sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) pada Selasa, (14 April 2026).

"Prosesi pelantikan berlangsung di Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang.

Pelantikan tersebut dilakukan langsung oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang, serta dihadiri oleh Kepala Bagian Tata Pemerintahan (Kabag Tapem) beserta jajaran dan Asisten I Kabupaten Tangerang.

Dengan dilantiknya Rudi Hadikarsono sebagai PPATS, diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, khususnya dalam bidang administrasi pertanahan di wilayah Kecamatan Kemiri. Selain itu, pelantikan ini menjadi langkah strategis dalam mendorong tertib administrasi pertanahan serta memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah.

Dalam sesi wawancara usai pelantikan, Rudi HK menyampaikan rasa syukur sekaligus komitmennya dalam menjalankan amanah yang diberikan. “Saya mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan.

"Ini adalah tanggung jawab besar yang harus dijalankan dengan penuh integritas, InsyaAllah saya akan bekerja secara profesional dan transparan demi memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, khususnya dalam bidang pertanahan,” ucap camat.

Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah kecamatan, desa, serta instansi terkait dalam memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat," Ujarnya.

Harapan saya, dengan adanya peran PPATS ini, masyarakat dapat lebih mudah dalam mengurus administrasi pertanahan secara cepat, tepat, dan sesuai dengan aturan yang berlaku,” pungkasnya.

‎

‎(Red) 

Kota Tangerang | Mitrapubliknews.com – Pemerintah Kota Tangerang kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional dengan meraih penghargaan TOP BUMD Award 2026 predikat Bintang 5. 

Capaian ini disebut sebagai hasil sinergi kuat berbagai pihak dalam mendorong kinerja badan usaha milik daerah.

Wali Kota Tangerang, H. Sachrudin, menyampaikan apresiasi atas kolaborasi yang terbangun antara pemerintah daerah, BUMD, dan masyarakat.

“Alhamdulillah melalui Perumda Tirta Benteng dengan sinergi pentahelix yang kuat, Pemerintah Kota Tangerang meraih penghargaan TOP BUMD Award 2026 dengan predikat Bintang 5. Terima kasih kepada seluruh jajaran dan masyarakat atas doa serta dukungannya,” ujarnya senin (13/2026).

Ia menambahkan, penghargaan tersebut diharapkan menjadi motivasi untuk terus memperkuat kolaborasi dalam mendorong kemajuan daerah.

“Penghargaan ini menjadi motivasi bagi kita semua agar terus berkolaborasi bersama untuk kemajuan Kota Tangerang,” tambahnya.

Direktur Utama Perumda Tirta Benteng, Doddy Effendi, menegaskan bahwa capaian ini merupakan hasil kerja kolektif seluruh jajaran perusahaan dalam meningkatkan kualitas pelayanan.

“Penghargaan ini adalah buah dari komitmen kami dalam meningkatkan pelayanan air bersih kepada masyarakat. Ke depan, kami akan terus berinovasi dan menjaga kualitas layanan agar kepercayaan publik tetap terjaga,” katanya.

Sementara itu, Dewan Pengawas Perumda Tirta Benteng, Yetti Rohaeti, menilai penghargaan tersebut mencerminkan tata kelola perusahaan yang berjalan dengan baik.

“Capaian ini menunjukkan tata kelola perusahaan yang semakin profesional. Kami akan terus mendorong pengawasan yang konstruktif agar perusahaan tetap transparan dan akuntabel,” ungkapnya.

(Red)

Kota Tangerang | Mitrapubliknews.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang terus mematangkan arah pembangunan ke depan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Tahun 2027 yang resmi dibuka Wakil Wali Kota Tangerang, H. Maryono, Selasa (7/4/2026).

Dalam forum strategis tersebut, Pemkot turut menggandeng Kementerian Perhubungan (Kemenhub) guna memperkuat konsep pengembangan kota berbasis aerotropolis, yakni pembangunan yang terintegrasi dengan kawasan bandara.

Kegiatan ini menghadirkan Direktur Jenderal Integrasi Transportasi dan Multimoda Kemenhub RI, M. Risal Wassal, sebagai pembicara utama. Ia memaparkan pentingnya integrasi moda transportasi dalam mendukung pertumbuhan kota modern.

Maryono menegaskan, posisi strategis Kota Tangerang sebagai wilayah penyangga sekaligus lokasi Bandara Internasional Soekarno-Hatta menjadi peluang besar yang harus dioptimalkan.

“Melalui Musrenbang RKPD 2027 ini, kami fokus mematangkan konsep aerotropolis. Kami juga mengapresiasi seluruh stakeholder dan masyarakat yang telah memberikan masukan demi kemajuan Kota Tangerang,” ujarnya.

Sementara itu, M. Risal Wassal menilai Kota Tangerang memiliki visi pembangunan yang jelas dan terarah. Menurutnya, konsep aerotropolis yang tengah disiapkan dinilai memiliki potensi besar untuk diwujudkan.

“Kota Tangerang punya misi kuat menjadi kota aerotropolis. Perencanaannya sudah terlihat matang, dan kami optimistis didukung oleh sumber daya manusia yang mumpuni. Kemenhub siap memberikan dukungan,” katanya.

Melalui kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat, Musrenbang ini diharapkan mampu menghasilkan dokumen perencanaan yang komprehensif, adaptif, dan responsif terhadap tantangan global.

Sebagai bagian dari agenda, Pemkot Tangerang juga memberikan penghargaan kepada sejumlah perangkat daerah dengan kualitas Rencana Kerja (Renja) terbaik Tahun 2026. Penghargaan tersebut diberikan kepada DP3AP2KB, Kecamatan Ciledug, Dinas Kesehatan, Dinas PUPR, serta Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

Penghargaan ini diharapkan mendorong peningkatan kinerja serta memacu inovasi program yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.

(Red)

Kota Tangerang | Mitrapubliknews.com — Ketua DPRD Kota Tangerang, Rusdi Alam, menyoroti sejumlah persoalan utama yang memengaruhi arah pembangunan Kota Tangerang, mulai dari transportasi, pengelolaan sampah, hingga keterbatasan anggaran daerah.

Menurutnya, persoalan transportasi masih menjadi tantangan yang perlu dibenahi secara serius. 

Keberadaan Bandara Soekarno-Hatta dinilai Rusdi belum memberi dampak optimal terhadap pertumbuhan kota karena belum terintegrasi dalam konsep pembangunan yang matang.

“Bandara ada di wilayah kita, tapi dampaknya terhadap pertumbuhan kota belum terkonsep dengan jelas. Harus ada rumusan integrasi yang konkret,” ujarnya saat kegiatan penyelenggaraan Musrenbanh RKPD tahun 2027 diruang Al Amanah selasa (7/4/2026).

Ia menilai perencanaan pembangunan perlu melihat keterkaitan wilayah yang lebih luas, termasuk Tangerang Raya dan Jabodetabek, agar potensi yang ada bisa dimanfaatkan secara maksimal.

Di sisi lain, Rusdi juga menyinggung perubahan kondisi lingkungan yang semakin terasa. Ia mengingat bagaimana ruang terbuka dan kualitas lingkungan di masa lalu jauh lebih baik dibandingkan saat ini.

“Hari ini anak-anak tumbuh di lingkungan yang berbeda. Ruang bermain berkurang, kualitas air menurun. Ini perlu menjadi perhatian dalam setiap kebijakan pembangunan,” katanya.

Terkait pengelolaan sampah, Rusdi mendorong adanya sistem yang dimulai dari sumber, dengan melibatkan masyarakat hingga tingkat lingkungan. 

Ia juga membuka peluang pemanfaatan teknologi untuk mendukung sistem tersebut.

“Pengelolaan sampah harus dimulai dari rumah. Pemilahan dari sumber perlu diperkuat, termasuk dengan dukungan aplikasi agar lebih efektif,” ujarnya.

Dari sisi anggaran, Rusdi mengungkapkan bahwa sebagian besar APBD Kota Tangerang terserap untuk pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan belanja pegawai. Kondisi ini membuat ruang fiskal untuk program strategis menjadi terbatas.

“Lebih dari 60 persen anggaran terserap untuk kebutuhan dasar. Dampaknya, ruang untuk mendorong program ekonomi dan infrastruktur menjadi terbatas,” jelasnya.

Ia menilai perlu ada keseimbangan antara pemenuhan pelayanan dasar dan penguatan ekonomi masyarakat, agar daya beli meningkat dan masyarakat memiliki kemampuan lebih dalam memenuhi kebutuhannya.

Selain itu, ia mengingatkan bahwa kondisi ekonomi global turut memengaruhi pendapatan daerah, sehingga penyusunan target dan program harus disesuaikan dengan kondisi yang ada.

Untuk mengatasi keterbatasan anggaran, Rusdi mendorong organisasi perangkat daerah lebih aktif mengakses program dari pemerintah pusat.

“Kita perlu membuka peluang dari program pusat. Tidak semua bisa ditopang oleh APBD,” tegasnya.

Rusdi berharap, perencanaan pembangunan ke depan mampu memberikan arah yang jelas dan berdampak langsung bagi masyarakat, sekaligus menjaga keseimbangan antara pertumbuhan kota dan kualitas lingkungan.

(Red)

Kabupaten Tangerang | Mitrapubliknews.com – DPRD Kabupaten Tangerang menggelar Rapat Paripurna dengan agenda Penyampaian Pandangan Umum Fraksi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2025, Senin (30/03/2026).

Dalam rapat tersebut, fraksi-fraksi DPRD secara umum mengapresiasi capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Tangerang sepanjang tahun 2025. Namun demikian, sejumlah catatan strategis juga disampaikan sebagai bahan perbaikan dan peningkatan kinerja pemerintah daerah ke depan.

Ketua DPRD Kabupaten Tangerang, Muhamad Amud, menyampaikan bahwa rapat paripurna ini merupakan bagian dari mekanisme evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah selama satu tahun anggaran.

“Pada hari ini DPRD Kabupaten Tangerang melaksanakan Rapat Paripurna Pandangan Umum Fraksi terhadap LKPJ Kepala Daerah Tahun Anggaran 2025. Secara umum, fraksi-fraksi memberikan apresiasi atas capaian target kinerja di tahun 2025,” ujar Amud.

Ia menegaskan, berbagai masukan dan saran yang disampaikan fraksi merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD dalam rangka mendorong peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

“Catatan dan masukan dari fraksi-fraksi merupakan wujud pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD, sekaligus sebagai bahan perbaikan bagi pemerintah daerah,” tambahnya.

Lebih lanjut, Amud menjelaskan bahwa pembahasan LKPJ akan dilanjutkan secara lebih mendalam dalam agenda berikutnya bersama DPRD dan Pemerintah Kabupaten Tangerang, guna memastikan evaluasi dilakukan secara komprehensif dan berbasis data.

“Pembahasan lebih lanjut akan dilakukan dalam waktu dekat bersama seluruh anggota DPRD dan pemerintah daerah agar evaluasi dapat dilakukan secara lebih detail dan terukur,” jelasnya.

Sementara itu, Bupati Tangerang, Moch. Maesyal Rasyid, menyampaikan komitmennya untuk menindaklanjuti seluruh masukan yang disampaikan oleh DPRD.

“Seluruh masukan yang disampaikan akan kami tindak lanjuti, dan hasilnya akan kami sampaikan secara formal pada pembahasan selanjutnya dalam rapat paripurna berikutnya,” ujar Maesyal.

Ia juga menegaskan bahwa proses pembahasan LKPJ merupakan bagian penting dari mekanisme evaluasi tahunan terhadap pelaksanaan pembangunan daerah.

“Hasil pembahasan LKPJ ini nantinya akan menjadi dasar rekomendasi DPRD kepada pemerintah daerah dalam rangka peningkatan kinerja pembangunan di tahun berikutnya,” pungkasnya.

(Red)

Kota Tangerang  | Mitrapubliknews.com - Usai acara Konsultasi Publik RKPD Kota Tangerang, Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ( Bappeda ) Hj. Yeti Rohaeti, A.P., M.Si., menjawab kekhawatiran yang diberikan oleh Ketua DPRD Kota Tangerang, H. Rusdi Alam tentang PAD ( Pendapatan asli Daerah ).

Menurut Rusdi, PAD Kota Tangerang masih memiliki resiko karena mengingat adanya inflasi yang akan berjalan di tahun 2026, Rabu ( 21/01) dalam Konsultasi Publik RKPD tahun 2027. 

Kenaikan PAD yang direncanakan hanya 1 Milyar rupiah di tahun 2027, dikhawatirkan tak mampu memenuhi target pencapaian yang direncanakan.

Atas kekhawatiran ini, Hj. Yeti Rohaeti menjelaskan bahwa semua itu sudah diperhitungkan dan dikondisikan anggarannya.

"Adanya pengurangan anggaran ke daerah sebesar Rp 400 Milyar dari Pemerintah Pusat memang memiliki dampak bagi kita," katanya.

Namun begitu, Pemkot Tangerang juga berhasil mendapatkan tambahan pendapatan sebesar Rp 141 Milyar dari sektor lain guna menutupinya.

"Anggaran APBD yang kita miliki itu sebanyak Rp 5,4 Trilyun ya, dan sudah kita fokuskan dalam usaha pencapaian program prioritas yang ada di dalam RPJMD," terangnya.

"Meski terjadi kekurangan, tapi program - program prioritas itu sudah tercukupi," tukasnya.

Sedangkan mengenai usulan untuk mendapatkan PAD tambahan lewat jalur pembayaran distribusi sampah, yang dibarengi dengan pembayaran PDAM, dia menyatakan bahwa itu semua tergantung regulasi yang ada.

"Itu semua harus dibuat aturannya dulu, seperti lewat Perda atau Perwal. Pemkot harus bertemu dulu dengan pihak dewan, jika memang sudah diputuskan baru bisa kita laksanakan," terangnya.

Mengenai usulan penyediaan lapangan kerja bagi kaum disabilitas, dia menerangkan bahwa kondisi ini sudah di atur oleh Disnaker.

Disnaker sudah berusaha membuka kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas, begitu pun dengan lingkungan yang ramah dan infrastruktur penunjangnya. 

"Jadi bisa dilaksanakan di tahun ini, tak perlu nunggu tahun 2027" tambahnya.

Sementara untuk forum anak dan remaja yang meminta ruang untuk kegiatan mereka, Hj. Yeti Rohaeti mengamininya langsung setelah berkordinasi dengan dinas yang bersangkutan.

"Itu pihak Dindik nya sudah mengangukan kepala ya. Jadi sebentar lagi adik-adik bisa punya ruangan lagi untuk bertemu dan berdiskusi," ucap dia pada saat acara usulan dilaksanakan. 

(Red)

Kota Tangerang | Mitrapubliknews.com - Komisi I DPRD Kota Tangerang lakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait kejelasan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) PT Sarang Teknik di wilayah RT.003 RW.001, Pabuaran, Kelurahan Manis Jaya, Jatiuwung, Kota Tangerang. RDP berlangsung di Ruang Rapat Badan Musyawarah (Banmus) pada Kamis (15/1/26).

Dipimpin langsung oleh Ketua Komisi I DPRD Kota Tangerang Junadi, Anggota Komisi I Alfian Natsir dan Kholilah. Junadi menyampaikan, RDP kali ini atas dasar laporan masyarakat Pabuaran terkait lahan yang akan digunakan oleh PT. Sarang Teknik (ST), sehingga warga diminta untuk meninggalkan tanah tersebut.

"Tadi kita sudah fasilitasi RDP kali ini, namun pihak PT. Sarang Teknik tidak hadir sehingga belum ditemukannya titik terang. Namun dalam waktu dekat kita akan undang segera untuk bisa sesegera mungkin menyelesaikan permasalahan ini," jelas Junadi.

Junadi juga akan menyiapkan langkah-langkah konkret untuk bisa menghasilkan jalan keluar yang terbaik bagi kedua belah pihak. Pihaknya juga akan mengundang beberapa pihak dari Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang untuk menemukan solusi terutama bagi warga Pabuaran.

"Kita pastikan masyarakat Pabuaran bisa menemukan jalan keluar lewat mediasi yang akan kita dampingi sampai akhir, dan dalam waktu dekat hal yang akan kita usahakan adalah mengundang pihak PT. Sarang Teknik," tegas Junadi.

Junadi berharap PT. ST bisa memberikan kepeduliannya terhadap masyarakat Kampung Pabuaran baik dalam memberikan kerohiman ataupun waktu untuk masyarakat sementara tinggal di daerah tersebut. 

(Red)

Kota Tangerang | Mitrapubliknew.com – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Banten mencatat capaian kinerja positif sepanjang tahun 2025. Seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) berhasil melampaui target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), diiringi peningkatan pelayanan publik serta penguatan penegakan hukum keimigrasian.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Banten, Felucia Sengki Ratna, menyatakan capaian tersebut merupakan hasil sinergi dan kerja keras seluruh jajaran.

“Seluruh capaian kinerja Kanwil Direktorat Jenderal Imigrasi Banten Tahun 2025 merupakan hasil kerja keras, dedikasi, dan sinergi seluruh jajaran. Alhamdulillah, seluruh UPT berhasil melampaui target PNBP yang telah ditetapkan,” ujar Felucia

Dalam Press Conference Refleksi Akhir Tahun Di Lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi Banten, di Aula Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang, Senin (22/12/2025).

Berdasarkan data resmi, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang mencatat realisasi PNBP tertinggi dengan capaian 230,92 persen dari target. Disusul Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Serang sebesar 192,33 persen, serta Kantor Imigrasi Kelas II TPI Cilegon yang mencapai 161,04 persen. Kontribusi PNBP terbesar masih didominasi oleh pelayanan paspor.

Selain capaian penerimaan negara, kinerja penegakan hukum keimigrasian juga menunjukkan angka signifikan. Sepanjang tahun 2025, Imigrasi Banten telah menangani 899 Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK).

Rinciannya meliputi 261 deportasi, 253 pencekalan, 181 pendetensian, serta 206 tindakan keimigrasian lainnya. Dari jumlah tersebut, 19 kasus ditangani melalui jalur pro justitia, dengan 3 perkara telah berkekuatan hukum tetap (inkrah), 6 kasus pada tahap SPDP, dan 10 kasus masih dalam proses prapenyidikan.

“Penguatan penegakan hukum tetap menjadi prioritas kami sebagai bentuk komitmen menjaga kedaulatan negara dan ketertiban hukum keimigrasian,” tegas Felucia.

Di bidang pelayanan publik, Imigrasi Banten juga mencatat volume layanan yang tinggi. Sepanjang 2025, sebanyak 144.573 paspor berhasil diterbitkan dari target 147.900 atau setara 97,7 persen. Sementara itu, penerbitan izin tinggal mencapai 180.442 dokumen, jauh melampaui target 52.865 atau setara 341 persen.

Dalam upaya pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (TPPM), Kanwil Imigrasi Banten membentuk 25 Desa Binaan Imigrasi (DBI). Program ini menitikberatkan pada pengawasan keimigrasian berbasis masyarakat serta peningkatan literasi keimigrasian di tingkat desa.

Dari sisi tata kelola anggaran, realisasi anggaran Kanwil Imigrasi Banten tahun 2025 tercatat 99,80 persen dari total pagu sebesar Rp4,16 miliar. Sementara realisasi anggaran di tingkat UPT berada pada kisaran 95 hingga 97 persen, menunjukkan efektivitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran.

Sejumlah prestasi kelembagaan juga diraih. Kantor Imigrasi Kelas II TPI Cilegon memperoleh predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), sedangkan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang meraih peringkat ketiga Video Profil Instansi Terbaik di tingkat UPT.

Menutup laporan kinerja 2025, Felucia menegaskan komitmen Imigrasi Banten untuk terus melakukan perbaikan berkelanjutan.

“Ke depan, kami berkomitmen memperkuat tata kelola organisasi, meningkatkan kualitas layanan, serta memastikan fungsi keimigrasian memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, daerah, dan negara,” pungkasnya.

(*/Red)

Kabupaten Tangerang I Mitrapubliknews.com - Kunjungan Bupati Kabupaten Tangerang bersama Dirut dari PDAM, dalam kegiatan silaturahmi sekaligus sosialisasi langsung mensambangi masyarakat terdampak diwilayah TPA Jatiwaringin, yang mana akan prioritaskan Program PSEL ( Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik), dalam rangka memberikan Air Bersih dan Sembako untuk 250 orang yang telah disiapkan dan dilaksanakan diKampung Pulo Desa Tanjakan Mekar Kecamatan Rajeg disambut baik oleh warganya,  Jum'at 19 Desember 2025. 

"Dalam kegiatan dihadiri langsung Bupati Kabupaten Tangerang, Direktur Utama PDAM, Kadis DLHK Kabupaten Tangerang, Camat Rajeg, Camat Mauk, Binamas, Babinsa, Kepala UPT TPA Jatiwaringin, Kepala Desa Tanjakan Mekar beserta Jajarannya, dan di ikuti masyarakat di Kampung Pulo Rt.14, Rw. 06 Desa Tanjakan Mekar Kecamatan Rajeg.

Drs. H. Maesyal Rasyid, M.Si Bupati Kabupaten Tangerang menyampaikan kepada awak media, Alhamdulillah hari ini kami datang bersama dengan Kadis LHK, juga dengan Pak Dirut PDAM, dan datang ke Desa Tanjakan Mekar, Kecamatan Rajeg yang lokasinya bersebelahan dengan TPA Jatiwaringin, tempat pembuangan air sampah. 

Dalam rangka yang pertama adalah kita akan memulai pembangunan jaringan layanan air bersih, Air bersih dari PDAM, hari ini semua peralatannya, perangkatnya dibawa, besok sudah mulai dibangun, dibangun pelayanan air bersih itu yang pertama.

Dan yang kedua kita melihat, dan diskusi dengan para masyarakat yang ada di Desa Tanjakan Mekar, ternyata ini dari awal sampai sekarang, ini mereka menunggu untuk dilayani air bersih, alhamdulillah mereka mengucapkan banyak terimakasih sekarang pelayanan air bersih, kemudian pemasangannya yang pertama adalah 250 orang," Ujarnya.

"Jadi 250 orang ini pemasangan pertama digratiskan, bahkan sampai 3 bulan ke depan setelah dia menggunakan, memanfaatkan air itu 3 bulan akan digratiskan, nanti 4 bulan kemudian mereka juga harus memiliki kewajibannya untuk membayar air, jadi pertimbangan - pertimbangan kebijaksanaan dari kami dari PMDA dan dari PDAM yang pertama pemasangannya gratis.

yang kedua 3 bulan dia gunakan juga gratis, nanti keempat bulannya dia bayar sesuai dengan penggunaannya." Imbuhnya, itu yang kedua.

Untuk yang ketiga, tadi juga ada masukan dari warga masyarakat, supaya PMDA juga membantu, ada beberapa ruas jalan yang harus diperbaiki, Insyaallah nanti tahun 2026 program PJU sekalian, dan insyaallah akan kita perbaiki disini, diKampung Pulo Desa Tanjakan Mekar Kecamatan Rajeg.

"Mudah - mudahan kampung harus mendapatkan pelayanan, bisa dinikmati, juga dimanfaatkan oleh masyarakat, supaya masyarakat juga terus mendapatkan kesehatan,  masyarakatnya terjamin, dan juga kebutuhan sehari-hari untuk pelayanan RBC ini bisa dimanfaatkan oleh mereka. Ringkas, Bupati Kabupaten Tangerang. 

Saya kira itu, dan ada juga itu dari PDAM seperti bantuan sembako, juga dibagi untuk 250 masyarakat disini," Tutupnya

Mizan

Kabupaten Tangerang | Mitrapubliknews.com - Upaya awak media tim Media Center Jayanti (MCJ) untuk melakukan konfirmasi ke Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Tangerang menemui jalan buntu. Saat awak media mendatangi kantor tersebut, resepsionis menyampaikan bahwa Kepala Bidang (Kabid) dan sejumlah staf tidak berada di tempat karena disebut sedang melayat. Selasa (16/12/25).

Namun, informasi lain yang diperoleh awak media justru mengungkap fakta berbeda. Pada waktu yang hampir bersamaan, Diskominfo Kabupaten Tangerang diketahui tengah menggelar kegiatan “Sosialisasi Kemitraan Media” di Hotel Yasmin, Curug, Kabupaten Tangerang. Kondisi ini memicu kekecewaan sekaligus sorotan tajam dari kalangan jurnalis.

Tidak hanya dinilai mengabaikan fungsi pelayanan publik, sikap tertutup tersebut juga dianggap bertentangan dengan prinsip kebebasan pers sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Dalam Pasal 18 ayat (1) UU Pers ditegaskan bahwa setiap orang yang dengan sengaja menghambat atau menghalangi kerja jurnalistik dapat dikenakan sanksi pidana.

Selain itu, tindakan sulitnya akses konfirmasi terhadap pejabat publik juga dinilai tidak sejalan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Dalam regulasi tersebut, badan publik wajib memberikan akses informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif kepada masyarakat, termasuk kepada insan pers sebagai pilar demokrasi.

Kegiatan Sosialisasi Kemitraan Media yang digelar menjelang akhir tahun pun menuai kritik. Sejumlah jurnalis menilai acara tersebut lebih menyerupai media gathering tahunan yang berpotensi menghabiskan anggaran daerah, ketimbang menjadi forum terbuka untuk membangun kemitraan yang sehat dan setara.

Dilansir dari ExposeBanten.com, kegiatan tersebut berlangsung di Hotel Yasmin, Jalan Raya Binong, Kecamatan Curug. Acara serupa pada tahun sebelumnya juga sempat menjadi polemik karena hanya melibatkan sebagian kecil media, sehingga menimbulkan kesan eksklusivitas dan ketidakadilan dalam pola kemitraan Diskominfo dengan insan pers.

Praktik semacam ini dinilai bertolak belakang dengan semangat transparansi dan akuntabilitas publik, serta mencederai prinsip keterbukaan informasi. Padahal, Diskominfo sebagai perangkat daerah yang membidangi komunikasi dan informasi seharusnya menjadi garda terdepan dalam menjamin keterbukaan dan akses informasi publik.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak Diskominfo Kabupaten Tangerang belum memberikan klarifikasi resmi terkait ketidakhadiran pejabat di kantor, kejelasan agenda kegiatan, maupun transparansi penggunaan anggaran Sosialisasi Kemitraan Media tersebut.

(Sumut)

Kota Tangerang  | Mitrapubliknews.com – Kecamatan Neglasari mengukuhkan diri sebagai yang terbaik dengan meraih skor tertinggi dalam Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang. 

Penghargaan bergengsi ini diserahkan langsung oleh Walikota Tangerang, H. Sachrudin, pada puncak peringatan Hari Korpri yang dilaksanakan di Alun Alun Ahmad Yani, Senin (1/12/2025). 

Prestasi ini menjadi bukti nyata kesuksesan Kecamatan Neglasari dalam mengimplementasikan standar layanan publik yang efektif dan berorientasi pada kepuasan warga.

Camat Neglasari, Andhika Nugraha, menegaskan bahwa capaian ini adalah hasil dari komitmen seluruh jajaran.

"Prestasi ini adalah milik seluruh tim di Neglasari yang bekerja keras dan didukung penuh oleh warga kami. Ini adalah pengakuan atas komitmen kolektif kami untuk menyediakan layanan terbaik bagi masyarakat Kota Tangerang," kata Camat Andhika. 

Ia menjelaskan bahwa salah satu kunci keberhasilan mereka adalah fokus pada peningkatan kualitas fasilitas fisik dan pengalaman warga, menghilangkan kesan birokrasi yang kaku.

"Kami berupaya mengubah pengalaman warga. Di ruang pelayanan kami, warga tidak lagi merasa bosan saat menunggu. Kami menyediakan ruang tunggu yang sangat nyaman, dilengkapi fasilitas layaknya lounge. 

Tersedia kopi dan teh gratis yang dapat dinikmati, serta koneksi internet (Wi-Fi) yang cepat dan stabil," jelasnya. Fasilitas ini dirancang agar waktu tunggu dapat digunakan warga secara produktif. Camat Andhika menambahkan, 

"Kami menetapkan standar tinggi untuk pelayanan publik. Memastikan warga kami nyaman dan terlayani dengan cepat sudah menjadi keharusan, dan kami bangga bisa melampaui harapan itu."

Ia menyampaikan komitmen untuk masa mendatang. 

"Kedepannya, kami akan terus meningkatkan keramahan dan kecepatan pelayanan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Kami berkomitmen untuk terus berinovasi dan memastikan setiap masukan dan keluhan masyarakat Neglasari ditangani secara cepat, tuntas, dan profesional," tutupnya.

(red).

‎“Jumlah ini menjadikan Kabupaten Tangerang sebagai daerah dengan PPPK Paruh Waktu terbanyak se-Provinsi Banten, serta merupakan kekuatan strategis yang akan memperkuat kinerja pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat,” ungkap Bupati Maesyal Rasyid.

‎"Paruh waktu itu tanggung jawab dan kinerjanya jangan setengah hati. Jaga loyalitas dan semangat untuk kepentingan. Bekerjalah dengan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku, hormati atasan, hormati pimpinan," tandasnya.

‎

Kabupaten Tangerang | Mitrapubliknews.com - Pemerintah Kabupaten (pemkab) Tangerang melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang menyelenggarakan kegiatan Gerakan Ibu Hamil Sehat yang bertema “Generasi Sehat, Masa Depan Hebat” dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-61, di Gedung Serbaguna (GSG) Puspem Kabupaten Tangerang. Rabu (12/11/25).

Acara yang dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Tangerang, Intan Nurul Hikmah diikuti oleh 105 ibu hamil yang berasal dari 7 Puskesmas , yakni Puskesmas Tigaraksa, Pasir Nangka, Jambe, Cikupa, Pasir Jaya, Cisoka, dan Puskemas Panongan serta Kader Motivator Kesehatan Ibu dan Anak (MKIA) yang menjadi pendamping ibu hamil untuk setiap kegiatan pelayanan kesehatan di tingkat desa.

Dalam sambutannya, Wabup Intan menandaskan bahwa kebahagiaan dan kesehatan ibu hamil merupakan hal yang sangat penting sebagai fondasi lahirnya generasi unggul dan berdaya saing di masa depan. 

"Generasi yang hebat hanya dapat lahir dari ibu yang sehat dan bahagia, serta mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas sejak masa kehamilan," 

Dia menambahkan, pemerintah daerah terus berkomitmen untuk menurunkan angka kematian ibu dan bayi, mencegah Stunting sejak dini, serta memastikan setiap ibu hamil mendapatkan pendampingan, asupan gizi yang baik, dan pemeriksaan rutin di fasilitas kesehatan. 

Pihaknya sangat mendukung Gerakan Ibu Hamil Sehat tersebut yang bisa dijadikan sebagai ajang edukasi kesehatan kepada para ibu hamil dengan lebih menghibur dan menyenangkan.

"Kegiatan ini juga menjadi ajang edukasi kesehatan yang lebih menghibur seperti parade ibu hamil sehat. Parade ini juga menjadi media edukatif yang merepresentasikan panduan-panduan untuk kesehatan ibu hamil yang dikemas menjadi lebih menarik dan menghibur," ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang,Sri Indriyanti, dalam laporannya menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor.

“Membangun kesehatan bukan hanya tugas pemerintah daerah, tetapi juga tanggung jawab bersama seluruh masyarakat. Mari kita dukung para ibu agar semakin sadar pentingnya gizi seimbang, pemeriksaan kehamilan teratur, serta pola hidup bersih dan sehat,” ujarnya.

Lanjut dia, pihaknya bersama OPD terkait dan masyarakat terus berupaya mencegah munculnya kasus stunting baru dengan meningkatkan kualitas layanan kesehatan ibu hamil, memperluas akses pemeriksaan kehamilan di fasilitas kesehatan, serta memperkuat edukasi dan pemberdayaan masyarakat melalui kader dan posyandu.

"Dengan semangat Hari Kesehatan Nasional ke-61 ini, Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang menegaskan kembali komitmennya untuk melahirkan generasi Kabupaten Tangerang yang sehat, cerdas, dan bebas stunting demi terwujudnya masyarakat yang lebih sejahtera dan berdaya saing," pungkasnya.

Selain edukasi kesehatan, para peserta juga menerima pemberian makanan tambahan bergizi berupa ikan segar dan olahan ikan yang disediakan dengan dukungan dari Dinas Perikanan Kabupaten Tangerang.

(*/red).

Kota Bekasi | Mitrapubliknews.com -- Pemaerintah Kota Bekasi melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagperin), kembali menggelar program operasi Pasar 2025, dengan mengambil tempat di halaman kantor Kelurahan Harapan Mulya, Kecamatan Medan Satria. Rabu, 12/11/2025.

Sekretaris Kelurahan (Sekel) Harapan Mulya, Ardhi, A.Md, mengatakan, sebelum kegiatan ini digelar pihaknya telah memberikan informasi melalui grup whatsapp petugas pamor dan pengurus RW, untuk mensosialisasikan kegiatan operasi Pasar tersebut kepada masyarakat di Kelurahan Harapan Mulya, ucap Ardhi.

Kegiatan ini bertujuan menjaga stabilitas harga pasar dengan melibatkan banyak pihak, Sehingga dapat membantu masyarakat dalam menghadapi kenaikan harga bahan pokok saat menjelang akhir tahun 2025.

Komoditas yang tersedia pada program Operasi Pasar 2025 yang digelar di halaman Kantor Kelurahan Harapan Mulya, meliputi berbagai kebutuhan bahan pokok dalam bentuk satuan maupun paketan, seperti; beras, minyak goreng, gula pasir, telur ayam, terigu, deterjen, Dan jenis produk UMKM, dengan harga rata-rata di bawah pasaran.

Lebih jauh Ardhi menjelaskan, Dengan adanya operasi pasar ini, Pemerintah Kota Bekasi berharap daya beli masyarakat tetap terjaga, Serta inflasi di wilayah Kecamatan Medan Satria dan sekitarnya dapat ditekan menjelang natal 2025 dan tahun baru  2026, ujarnya.

Pemerintah juga terus berupaya menjaga ketersediaan stok dan kestabilan harga di pasaran, Mengacu kegiatan serupa juga akan dilaksanakan di beberapa Kecamatan lain sepanjang menjelang akhir tahun, tegasnya lugas.

(Agus Kanit)