Tangerang Pakuhaji | Mitrapubliknews.com – Himpunan Jurnalis Tangerang Raya (JTR) menerima informasi dari warga Desa Buaran Bambu, Kecamatan Pakuhaji, terkait adanya dugaan pelanggaran aturan dalam pengangkatan perangkat desa.

Dalam informasi tersebut, Kepala Desa Buaran Bambu Mulyati diduga mengangkat anak kandungnya, Aldi S.A.P sebagai Kaur Keuangan Desa dan suaminya Anda Suhanda sebagai Tenaga Pelaksana, tanpa melalui proses seleksi terbuka.

"Ini kami laporkan karena khawatir ada benturan kepentingan. Kaur Keuangan kan pegang uang desa/APBDes. Kalau dijabat keluarga Kades, rawan," ujar salah satu warga yang enggan disebutkan namanya, Jum'at (31/7/2026).

Diduga Langgar 2 Aturan

Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 51 dan Permendagri No. 67 Tahun 2017 Pasal 3, Kepala Desa dilarang mengangkat perangkat desa yang memiliki hubungan keluarga sedarah/semenda sampai derajat kedua.

Sementara Perbup Tangerang No. 21 Tahun 2018 Pasal 4 ayat 2 huruf g juga menegaskan hal yang sama untuk wilayah Kabupaten Tangerang.

Selain itu, PP No. 11 Tahun 2019 mewajibkan setiap pengangkatan perangkat desa dikonsultasikan dan mendapat persetujuan Camat.

Desak Evaluasi SK  

Warga mendesak Camat Pakuhaji, DPMD Kab. Tangerang, dan Inspektorat untuk segera melakukan pemeriksaan dan meninjau ulang SK pengangkatan tersebut.

"Kami minta prosesnya dikembalikan sesuai aturan. Buka seleksi umum biar warga lain juga punya kesempatan," tegasnya. 

Hingga berita ini diturunkan, JTR masih berupaya mengkonfirmasi kepada Kepala Desa Buaran Bambu dan Kantor Kecamatan Pakuhaji.

Kades Buaran Bambu, Mulyati belum bersedia memberikan tanggapan atas konfirmasi yang tim media lakukan.

Ketua Umum JTR, Ahmad Putra melalui Wakil Ketua Umum M. Irfansyah alias Ngkong mengatakan, pihaknya sudah meminta waktu pertemuan melalui chat WA dan telepon, namun belum ada respon.

"Kita akan kawal terus masalah ini hingga ke Inspektorat, agar keuangan daerah bisa sampai ke masyarakat dengan semestinya," tegas Irfansyah.

Dia juga mengaku sudah menghubungi Camat Pakuhaji Mohammad Supriatna S.Sos., M.M., atau yang dikenal dengan sebutan Camat Evi guna konfirmasi atas jabatan anak Kades tersebut.

"Kita sudah kirim pesan untuk audiensi dan konfirmasi, apakah Camat mengetahui masalah ini atau tidak, guna klarifikasi yang sebenarnya," imbuh dia.

JTR menilai transparansi dalam pengangkatan perangkat desa penting untuk mencegah potensi penyalahgunaan wewenang dan menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintahan desa.

"Kita membuka pintu seluas-luasnya bagi Kades Buaran Bambu untuk melakukan hak jawabnya atas kabar ini, sesuai dengan peraturan undang-undang pers, jika memang ada yang perlu disampaikan," tutup Irfansyah.

(Tim JTR)

TAPUNG HULU | Mitrapubliknews.com – Aliansi strategis lintas sektor bergerak cepat merespons jeritan masyarakat terkait hancurnya infrastruktur jalan vital yang menghubungkan Desa Sumber Sari menuju Kantor Camat Tapung Hulu. Bertempat di Kantor Desa Senama Nenek, Jumat (10/07/2026), digelar musyawarah darurat skala besar guna menuntut komitmen nyata dari jajaran pemerintah, wakil rakyat, hingga belasan perusahaan raksasa yang beroperasi di wilayah tersebut.

Jalan yang berstatus sebagai jalan provinsi ini dinilai telah lama terabaikan, hingga memaksa pemangku kebijakan lokal dan dunia usaha melakukan intervensi darurat demi menyelamatkan urat nadi perekonomian dan akses pendidikan masyarakat.

Hadir langsung dalam pertempuran gagasan ini Anggota DPRD Kampar dari Fraksi PPP Hajah Jasnita Tarmizi, perwakilan Camat Tapung Hulu, Kepala Desa Senama Nenek, Kapolsek Tapung Hulu yang diwakili Aipda Romi, SH, Danramil 016/Tapung yang diwakili Serlu Suriadi, Ketua Pemuda Kecamatan, pengurus BPD, Karang Taruna, serta delegasi puncak dari belasan perusahaan kelapa sawit dan energi. Rapat krusial mengenai perawatan jalan Zona Dua ini dipimpin langsung oleh Ketua Zona, Abdoel Rachman Chan.

Anggota DPRD Kampar, Hj. Jasnita Tarmizi, dengan nada tegas mendesak agar seluruh pihak tidak terjebak dalam birokrasi yang lamban. Ia meminta pemetaan titik terparah segera dikalkulasikan agar eksekusi lapangan dapat langsung menyasar area kritis sebelum curah hujan tinggi memutus total akses jalan.

"Kita butuh jalan ini segera layak dilalui. Mari hari ini kita lakukan koordinasi, solusi, dan aksi! Bahkan jika memang mendesak, kita lakukan aksi terlebih dahulu, baru koordinasikan untuk melahirkan solusi konkrit," cetus Hj. Jasnita dengan berapi-api.

Dan Sebagai bentuk komitmen nyata, politisi PPP ini tidak hanya memberikan dukungan politis, melainkan siap menggelontorkan sumbangan dana pribadi demi menyokong biaya perbaikan jalan.

Senada dengan itu, Nuriadi Camat Tapung Hulu mengungkapkan bahwa keluhan mendalam warga Tapung Hulu sebenarnya telah sampai ke meja Bupati Kampar dan mendapatkan respons positif. Saat ini, Kepala UPT PUPR Bina Marga terus mengupayakan perawatan maksimal. Namun, keterbatasan anggaran menuntut seluruh stakeholder untuk kembali menghidupkan roh gotong royong dan berpartisipasi penuh.

Dukungan penuh juga mengalir dari aparat penegak hukum. Kapolsek Tapung Hulu melalui perwakilannya menegaskan, kelayakan jalan ini adalah harga mati agar aktivitas sosial, ekonomi, serta keselamatan anak-anak sekolah yang melintas dari Desa Sumber Sari menuju Kantor Camat tidak lagi terancam oleh kubangan lumpur dan kerusakan jalur.

Sebagai wilayah yang dikelilingi industri perkebunan skala besar, kontribusi perusahaan menjadi sorotan utama dalam rapat. Sebanyak 11 entitas bisnis dan asosiasi pengusaha peron dikepung untuk memberikan kepastian kontribusi materiil maupun alat berat:

• SPBUN Sei Lantai (Wagino): Meski secara wilayah tidak melintasi jalur tersebut, secara ksatria menyatakan siap berkontribusi meminjamkan alat berat dan menyumbang material sebanyak 10 armada truk.

• Asum PTPN IV Regional III Perkebunan Sei Kencana: Berkomitmen penuh menerjunkan alat berat vital berupa Bomag (vibratory roller) dan Grader untuk pematangan lahan.

• PTPN IV Regional III: Siap menyuplai material tanah krokos dan segera melayangkan hasil keputusan untuk persetujuan final manajemen puncak.

• PT. SMP Energi Gandewa: Totalitas mendukung dengan menyiagakan 3 unit alat berat yang siap siaga (standby) selama hari kerja di lokasi proyek.

• PT. Lindai Jaya Lestari, PT. Multi Agrindo Sawit Sejahtera, & PT. Makmur Palma Lestari: Ketiganya menyatakan komitmen mutlak untuk menyumbang material perbaikan, di mana volume teknisnya akan disesuaikan dalam waktu dekat.

• PT. Sugi Indah Sejati Grup & PT. Inti Kamparindo Sejahtera: Menyatakan dukungan penuh dan siap berkontribusi aktif dalam perawatan dan perbaikan jalan zona dua

• PT. Sarana Inti Pratama & PT. Subur Arum Makmur I: Menyatakan mendukung dan segera membawa hasil rapat ini kepada pimpinan tertinggi melalui surat pengantar resmi dari pemerintah desa guna pencairan bantuan material.

• Koordinator Pengusaha Peron: Memastikan sumbangan material akan segera mengalir setelah konsolidasi internal antar-pemilik peron sawit selesai dilakukan.

Rapat maraton tersebut akhirnya melahirkan keputusan mutlak tanpa kompromi. Eksekusi perbaikan jalan dari Desa Sumber Sari menuju Kantor Camat Tapung Hulu resmi ditetapkan berjalan selama satu bulan penuh, terhitung mulai 10 Juli hingga 10 Agustus 2026.

Guna menghindari praktik manipulasi dan menjamin kualitas pengerjaan di lapangan, forum sepakat menyerahkan kendali teknis dan pengawasan penuh kepada Pengurus Karang Taruna Desa Senama Nenek. Tidak main-main, pergerakan di lapangan juga akan dimonitoring secara ketat oleh pengurus BPD Senamanenek dan Pemerintah Desa.

Langkah agresif lintas elemen ini menjadi sinyal keras bagi pihak-pihak terkait bahwa infrastruktur publik bukan lagi perkara tawar-menawar, melainkan kewajiban moral yang harus dituntaskan secara instan demi kemaslahatan masyarakat luas. (*/Red).

​KAMPAR | Mitrapubliknews.com --  GWI Geram! kecam arogansi Pemdes Sumber Sari Kampar yang abai lambang negara dan alergi kritik jurnalistik.Dugaan pembangkangan hukum dan buruknya pelayanan publik di tubuh Pemerintahan Desa (Pemdes) Sumber Sari, Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, akhirnya terbongkar secara gamblang. Sikap antikritik yang sempat dipertontonkan oleh Sekretaris Desa (Sekdes) berinisial SG kini berbuntut panjang dan memicu gelombang kemarahan dari organisasi pers.Selasa (7/7/2026).

​Gabungan Wartawan Indonesia (GWI) mengutuk keras arogansi oknum perangkat desa tersebut. Ketua GWI, Syamsul Bahri, mengaku sangat geram dan menyayangkan sikap jajaran Pemdes Sumber Sari yang dinilai bertindak sesuka hati tanpa menghormati hukum dan profesi jurnalis.

​"Kami sangat mengecam dan geram melihat kelakuan oknum Pemerintah Desa Sumber Sari. Institusi publik seharusnya menjadi contoh kepatuhan hukum, bukan malah mempertontonkan arogansi birokrasi, abai terhadap lambang negara, dan alergi terhadap fungsi kontrol sosial wartawan," tegas Syamsul Bahri dengan nada tinggi saat memberikan keterangan kepada media, Selasa (7/7/2026).

*​Mengabaikan Peringatan TNI dan UU Lambang Negara*

​Fakta mengejutkan mencuat setelah diketahui bahwa jauh sebelum ketegangan antara jurnalis dan pihak desa meledak, koordinasi intensif telah dilakukan oleh pihak pers bersama aparat penegak hukum. Tepat pada tanggal 3 Juni 2026, jurnalis telah mengirimkan laporan dan berkoordinasi langsung mengenai kondisi Bendera Merah Putih yang robek dan lusuh di kantor desa melalui pesan singkat WhatsApp kepada Babinsa Desa Sumber Sari.

​Mendapat laporan valid tersebut, Hendri selaku Babinsa Desa Sumber Sari langsung merespons cepat demi menjaga marwah lambang negara. Dirinya langsung melayangkan imbauan kepada jajaran Pemdes agar bendera tersebut segera diturunkan dan diganti dengan yang baru. Langkah ini penting mengingat adanya sanksi pidana 1 tahun penjara dan denda Rp100 juta bagi pelaku yang sengaja mengibarkan bendera rusak, sesuai UU No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara.

​Namun ironis, otoritas Pemdes Sumber Sari terkesan menunjukkan sikap abai dan memandang sebelah mata peringatan dari mitra TNI tersebut.

​"Bang, sudah saya ingatkan itu, enggak ada responsnya Bang," ujar Hendri kecewa, membongkar fakta bahwa pihak desa terindikasi sengaja membiarkan kain lusuh dan robek itu tetap berkibar di tiang resmi milik negara.

*​Panik Usai Dikonfirmasi, Pemdes 'Ganti Baju'*

​Sikap abai Pemdes Sumber Sari barulah runtuh setelah jurnalis mendatangi kantor desa untuk melakukan fungsi kontrol sosial. Kendati sempat dihadapi dengan aksi defensif dan dipenuhi intonasi tinggi oleh oknum Sekdes berinisial SG—yang menuding wartawan sengaja "mencari-cari kesalahan" dan membesar-besarkan masalah—pihak desa nyatanya langsung kelabakan.

​Sesaat setelah jurnalis meninggalkan lokasi dengan membawa bukti rekaman konfirmasi, pihak desa langsung buru-buru menurunkan bendera robek tersebut dan menggantinya dengan Bendera Merah Putih yang baru. Langkah tergesa-gesa ini menjadi indikasi kuat bahwa tudingan "cari-cari kesalahan" yang dilontarkan oknum Sekdes hanyalah tameng untuk menutupi kelalaian fatal mereka sendiri.

​Sikap tendensius dan dugaan pelecehan profesi yang dipertontonkan oleh oknum Sekdes berinisial SG kini memicu gelombang kecaman dari berbagai lintas organisasi pers nasional. Menilai jurnalisme investigasi yang sah secara hukum diserang dengan narasi negatif, oknum Sekdes SG didesak untuk segera mengambil sikap ksatria.

​Aparatur publik tersebut diminta untuk segera menyampaikan permohonan maaf secara terbuka melalui media massa kepada seluruh wartawan di Indonesia. Tindakan verbalnya yang menuduh institusi pers bekerja mencari kesalahan merupakan bentuk arogansi yang mencederai kemerdekaan pers sebagaimana dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

​Syamsul Bahri menegaskan, profesi jurnalis bukanlah objek yang bisa diintimidasi dengan argumen emosional ketika instansi publik kedapatan melanggar aturan. Jika dalam waktu dekat oknum Sekdes SG tidak menunjukkan iktikad baik untuk meminta maaf atas pernyataan tendensiusnya, GWI bersama tim kuasa hukum tidak menutup kemungkinan akan membawa persoalan dugaan pelanggaran UU Lambang Negara dan pelecehan profesi ini ke ranah hukum yang lebih tinggi, serta mengonsolidasikan aksi solidaritas pers di berbagai wilayah. 

(*/Red).

Tangerang | Mitrapubliknews.com -- Pekerjaan rehabilitasi Puskesmas pembantu (Pustu)di Desa Tanjakan, Kecamatan Rajeg, yang berada di bawah naungan Dinas kesehatan, kabupaten Tanggerang, diduga tidak sesuai dengan spesifikasi teknis.pasalnya meski hanya bersifat rehabilitasi, kualitas pekerjaannya sangat buruk dan segi teknis.

Proyek tersebut menjadi sorotan tajam di kalangan media, setelah tim langsung kelokasi pada tanggal,25 Juni 2026.

Berdasarkan impormasi pada papan proyek, Kegiatan tersebut bersumber dari APBD tahun 2026, dengan nilai kontrak sebesar ,Rp,391,351,800.dengan pelak sana ,PT, Nusa Cipta lestari .dengan waktu pelaksana ,60 hari kalender,sejak.9 Juni 2026 ,sampai ,7 AGS 2026.sesuai nomor kode paket,;1086068600.

Temuan di lapangan.Bersama awak media, Menemukan sejumlah dugaan ketidak sesuaian dalam pelaksanaan pekerjaan di lapangan antara lain.

Pekerja tidak menggunakan alat pelindung (APD)seperti helem proyek,dan tidak tersedia P3K di lapangan kerja.tdak ada pengawasan aktip dari, pihak pekerja,dan dari pihak konsultan.

Kami berharap pihak Dinkes segera memeriksa dan turun ke lapangan melihat kinerja PT Nusa Cipta lestari. yang diabaikan konsultan  tersebut .

Sampai berita ini di turunkan, kami dari media mitrapubliknews.com. Mencoba menghubungi melalui telepon seluler, atau WhatsApp tidak ada tanggapan resmi yang diterima dari pihak pelaksana. (*/D.shiotang).

Bekasi Kota | Mitrapubliknews.com - Pemasangan polisi tidur (speed bump) di ruas Jalan Arteri Kaliabang Tengah, Kecamatan Bekasi Utara, menjadi sorotan publik karena diduga tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keberadaan fasilitas pengendali kecepatan tersebut menuai perhatian setelah dilakukan penelusuran oleh Pokja Wartawan Satria Utara pada Kamis malam (18/6/2026).

Berdasarkan hasil konfirmasi kepada pihak Sekolah Gala Juara, pihak sekolah menyatakan tidak mengetahui adanya pemasangan polisi tidur yang berada tepat di depan lingkungan sekolah. Bahkan, pihak sekolah mengaku tidak pernah memberikan persetujuan atas pemasangan tersebut.

Sebagai alternatif untuk meningkatkan keselamatan pengguna jalan, pihak sekolah justru mengusulkan agar pemerintah memasang zebra cross atau menetapkan kawasan tersebut sebagai Zona Selamat Sekolah (ZoSS) sesuai ketentuan yang berlaku.

Sementara itu, saat ditemui Pokja Wartawan Satria Utara, Ketua RT 008 RW 023 Cluster Sriwedari, Kelurahan Pejuang, Helen, mengakui bahwa pemasangan polisi tidur tersebut dilakukan atas inisiatif pribadi dengan menggunakan dana pribadi.

«“Betul, pemasangan polisi tidur tersebut saya yang pasang dengan uang pribadi, dan saya yang menyuruh tukang untuk memasangnya. Tujuannya untuk mencegah kecelakaan kendaraan umum,” ujar Helen.»

Helen juga menyampaikan bahwa sebelum pemasangan dilakukan, dirinya telah memperoleh izin dari pihak Pamor Kelurahan Pejuang yang disebut bernama Nana.

Meskipun bertujuan meningkatkan keselamatan pengguna jalan, pemasangan polisi tidur di jalan umum tetap harus mengacu pada aturan dan standar teknis yang telah ditetapkan pemerintah. Pembuatan secara mandiri tanpa melalui prosedur yang berlaku atau tanpa memperhatikan spesifikasi teknis dapat menimbulkan risiko bagi pengguna jalan dan berpotensi bertentangan dengan ketentuan hukum.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan, pemasangan alat pembatas kecepatan wajib memenuhi persyaratan teknis, memperhatikan lokasi pemasangan, serta dilaksanakan oleh instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan juga mengatur bahwa perlengkapan jalan harus dipasang sesuai standar dan kewenangan penyelenggara jalan guna menjamin keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.

Sejumlah pemerhati transportasi menilai bahwa pemasangan polisi tidur secara swadaya di jalan arteri perlu dikaji secara menyeluruh. Pasalnya, jalan arteri pada prinsipnya dirancang untuk melayani mobilitas kendaraan dengan kecepatan relatif tinggi sehingga setiap bentuk pengendalian lalu lintas harus didasarkan pada kajian teknis dari instansi yang berwenang.

Hingga berita ini diterbitkan, belum terdapat keterangan resmi dari dinas terkait mengenai legalitas maupun hasil evaluasi terhadap keberadaan polisi tidur tersebut. Masyarakat berharap pemerintah daerah segera melakukan peninjauan lapangan guna memastikan fasilitas pengendali kecepatan yang terpasang telah memenuhi ketentuan hukum serta standar keselamatan yang berlaku.

(Agus Kanit)

Serang | Mitrapubliknews.com -- Seruan Kebudayaan Serang Utara (SERUBUK) adalah Konvensi wadah yang menghimpun komunitas, Civil Society, Warga, Aktivis Lingkungan,  penggiat Budaya, pelaku seni, Pelajar, serta Mahasiswa di Utara Serang  Utara - Banten. SERUBUK di inisiatori oleh Rasyid Ridho (Ketua Lingguh Studio Banten) dan Gerakan Mahasiswa Setang Utara (GAMSUT) dan Ciujung Institute (CI). Serang, 19-20 Mei 2025.

"Sejak tanggal 19-20 Mei kemarin, kami telah melakukan agenda penting yang mudah -mudahan jadi titik lompat bersejarah dan berdampak bagi warga di Serang Utara - Banten. Lokus kegiatan dan aksi nyata kami lebih difokuskan pada inventarisasi, pendokumentasian, dan ekspedisi Sungai Ciujung Lama di kecamatan Pontang dan Tirtayasa". Ungkap Ido, ketua Linggih Studio. 

Lanjut Ido, "Kegiatan susur Sungai Ciujung Lama jadi salah satu aktivasi substantif bagi kami dan warga bantaran Sungai. Karena menyusuri Sungai Ciujung Lama dari Desa Kaserangan sampai ke Desa Pontang. Jika dihitung, jarak yang kami tempuh melalui susur Sungai Ciujung sejauh kurang lebih delapan kilometer. Dan kami mengucapkan banyak terimaka kasih kepada Komunitas Rumah Singgah Kota Serang yang memfasilitasi perahu karet dan Life Jaket". Tutupnya. 

Seruan Kebudayaan Serang Utara (SERUBUK) dilaksanakan sejak tanggal 19 Mei 2026 di Wisata Bumi Tirtayasa dengan rangkaian agenda yang menggugah peserta dan komunitas di Serang Utara. Kegiatan hari pertama SERUBUK dihadiri wakil Bupati Serang (H.Najib Hamas, S.E,M.M), Unsur Muspika Kecamatan Tirtayasa Dan Pontang, OPD di lingkungan Pemkab Serang, dan Dindikbud Provinsi Banten. 

Hari Pertama kegiatan SERUBUK menampilkan deklamasi Puisi kebudayaan Kiyai Kusen Al- Cepu, Workshop Fotografi, Diskusi dan saresehan Kebudayaan Sungai Ciujung Lama serta Pertunjukan rampak bedug Sanggar Tari Yudha Asri Pamarayan. 

Kegiatan  SERUBUK diinisiasi secara kolektif dan kolaboratif dengan skema berbasis swadaya antara komunitas Budaya, Seni, Aktivis Lingkungan, dan para penggerak Sungai Ciujung Lama. 

"Aktivasi SERUBUK berorientasi pada mengungkap kembali pengetahuan tentang Sungai Ciujung Lama sebagai endemik peradabaan Kuno. Yang di dalamnya terdapat mata rantai kehidupan warga bantaran Sungai. Sebuah landscap kehidupan komunal masyarakat bantaran Sungai Ciujung Lama yang sangat kental dengan nilai budaya, ekosistem, vegetasi, dan keterampil tradisional Warga Bantaran Sungai". Tambah Handoko Agus Ketua Panitia SERUBUK. 

Untuk diketahui bahwa Sungai Ciujung Lama menjadi sarana transportasi sejak era kesultanan Banten, beberapa data menyebut telah ada sejak kepemimpinan Sultan Ageng Tirtayasa (1650'an). Sungai ini telah menjadi jalur perdagangan dan pertemuan budaya multi etnik. Di Sungai inilah peradaban di pesisir Utara Serang Utara terbentuk. Kehidupan Kosmo dan metropolis Menjadi urat nadi berlangsungnya kehidupan masyarakat bantaran Sungai Ciujung Lama hingga saat ini. ,(*/red).

KAMPAR | Mitrapubliknews.com – Langkah taktis dan respons kilat yang ditunjukkan Kasatgas Makan Bergizi Gratis (MBG) Kabupaten Kampar, Dr. Misharti, dalam menangani skandal nasi goreng berbelatung di SDN 016 Kusau Makmur, menuai apresiasi tinggi. Pajar Saragih, selaku Ketua Insan Pers Keadilan (IPK) sekaligus Wartawan dan Pemilik  Tiga Fortal Berita Cyber yang mengawal kasus ini sejak awal, menyebut kepemimpinan Dr. Misharti layak menjadi acuan bagi pejabat publik lainnya di Indonesia.

Apresiasi ini diberikan bukan tanpa alasan. Di tengah maraknya fenomena pejabat yang seringkali "bungkam" atau sulit dikonfirmasi saat terjadi masalah, Dr. Misharti justru menunjukkan integritas tinggi dengan membuka ruang komunikasi yang luas bagi awak media, bahkan hingga larut malam.

Pajar Saragih mengungkapkan kekagumannya terhadap dedikasi Wakil Bupati Kampar yang juga menjabat sebagai Kasatgas MBG tersebut. Ia menceritakan bagaimana komunikasi intens dilakukan demi mencari solusi atas keselamatan pangan siswa di Tapung Hulu.

"Saya melakukan komunikasi dengan Dr. Misharti sekitar jam 23.00 hingga pukul 24.06 WIB. Sebenarnya, jika tidak direspon pun saya memaklumi karena sudah larut malam. Namun luar biasa, begitu informasi saya sampaikan, beliau langsung memberikan tanggapan serius. Tidak sekadar janji manis, esok harinya langkah nyata langsung diambil untuk menindaklanjuti kasus MBG berbelatung ini,"* tegas Pajar Saragih, Rabu (22/04/2026).

Langkah tersebut dianggap Pajar sebagai bukti nyata bahwa Dr. Misharti menghargai kerja-kerja jurnalistik dalam mengawal program strategis nasional.

Pajar Saragih, yang juga dikenal sebagai pegiat kuli tinta aktif dan sebagian  Pengurus Inti di berbagai Organisasi Pers Nasional, tidak melewatkan kesempatan ini untuk melayangkan kritik pedas bagi pejabat publik yang enggan dikonfirmasi. Ia menyindir keras kebiasaan oknum pejabat yang baru sibuk mencari pembenaran setelah berita kritis terbit, padahal sebelumnya mereka sendiri yang menutup akses informasi.

"Jangan sampai berita sudah terbit, baru sibuk mencari alasan atau menuding wartawan tidak profesional. Padahal, wartawan sudah berusaha maksimal meminta statemen tapi tidak ada respon. Sosok Dr. Misharti membuktikan bahwa pejabat publik yang bertanggung jawab tidak perlu takut menghadapi kontrol pers," cetus Pajar dengan nada tajam.

Melalui momentum ini, Insan Pers Keadilan berharap seluruh pejabat publik di Indonesia dapat mencontoh pola komunikasi Dr. Misharti. Ruang komunikasi yang terbuka antara pemerintah dan pers adalah syarat mutlak terciptanya pengawasan yang sehat, terutama pada program nasional yang menyangkut kepentingan rakyat banyak.

"Kami butuh pejabat yang solutif dan komunikatif, bukan yang pandai bersembunyi di balik meja saat ada masalah. Transparansi Dr. Misharti adalah bentuk nyata dukungan pemerintah terhadap kontrol sosial demi kepentingan masyarakat luas," tutup Pajar Saragih. ?Tim/red).

Bekasi Kota |  Mitrapubliknews.com – Kegiatan edukasi Ambulans Relawan Terintegrasi 119 digelar guna meningkatkan kapasitas serta kesiapsiagaan relawan dalam menghadapi kondisi darurat medis, jl.pangeran jayakarta Lt.4 kantor dinas kesehatan kota Bekasi 2026/04/16.

Kegiatan yang berlangsung di ruang pertemuan Kantor Dinas Kesehatan Kota Bekasi ini diikuti oleh sejumlah relawan ambulans sekota bekasi, Para peserta tampak antusias mengikuti materi yang disampaikan oleh narasumber.

Dalam kegiatan tersebut, peserta mendapatkan pemahaman terkait sistem layanan darurat 119, prosedur penanganan pasien, hingga pentingnya koordinasi dengan fasilitas layanan kesehatan.

Narasumber,Bapak Ucu Saefurohman, S.Kep., Ners., MKM, selaku Ketua Tim Kerja Tata Kelola Pelayanan Kesehatan Primer Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, menyampaikan bahwa keberadaan relawan ambulans memiliki peran penting sebagai garda terdepan dalam memberikan pertolongan pertama sebelum pasien mendapatkan penanganan lanjutan di rumah sakit.

“Relawan harus memiliki keterampilan dasar serta mampu bertindak cepat dan tepat dalam situasi darurat,” ujarnya.

Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan memperkuat sinergi antara relawan, tenaga medis, serta instansi terkait dalam mendukung Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) 119,Para peserta mengaku memperoleh banyak manfaat dari kegiatan ini, terutama dalam meningkatkan pengetahuan dan kesiapan saat bertugas di lapangan.

Dengan adanya edukasi ini, diharapkan para relawan ambulans dapat memberikan pelayanan yang lebih optimal, profesional, dan responsif dalam membantu masyarakat yang membutuhkan pertolongan darurat.

(Agus Kanit)

Bekasi kabupaten | Mitrapubliknews.com – Panitia Lebaran Bekasi menyatakan kesiapan mereka dalam menggelar perayaan yang sarat dengan nuansa budaya Betawi. Kegiatan ini rencananya akan diselenggarakan di Kampung Gabus, sebagai bentuk pelestarian sekaligus pengenalan budaya lokal kepada masyarakat luas,saung Komjen Desa Srijaya, kampung gabus 2006/03/25.

Tokoh jawara Kampung Gabus, Baba HK. Damin Sada, yang juga bertindak selaku panitia, menegaskan bahwa acara ini tidak hanya menjadi ajang silaturahmi pasca Hari Raya Idulfitri, tetapi juga momentum penting untuk mengangkat dan melestarikan tradisi Betawi yang mulai jarang terlihat.

“Kami ingin Lebaran Bekasi ini menjadi wadah bagi masyarakat untuk kembali mengenal budaya Betawi, mulai dari seni, kuliner, hingga adat istiadat yang menjadi ciri khas daerah kita,” ujar Baba HK. Damin Sada.

Berbagai rangkaian acara telah dipersiapkan, di antaranya pertunjukan seni tradisional Betawi, kuliner khas, serta kegiatan kebudayaan lainnya yang melibatkan masyarakat setempat. Panitia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk turut berpartisipasi dan meramaikan kegiatan tersebut.

Dengan adanya Lebaran Bekasi di Kampung Gabus ini, diharapkan semangat kebersamaan dan kecintaan terhadap budaya lokal semakin tumbuh, khususnya di tengah perkembangan zaman yang semakin modern.

Panitia berharap kegiatan ini dapat menjadi agenda rutin tahunan yang mampu memperkuat identitas budaya Betawi di wilayah Bekasi dan sekitarnya,acara akan digelar Minggu,04/04/2026.

(Agus Kanit)

Bekasi Kota | Mitrapubliknews com, – Dalam semangat berbagi dan mempererat tali persaudaraan di bulan suci Ramadan, Pokja Wartawan Satria Utara menggelar kegiatan santunan anak yatim bertajuk “Merajut Ukhuwah di Bulan Penuh Berkah”. Kegiatan ini dilaksanakan di Aula Kelurahan Harapan jaya Bekasi Utara pada Minggu (2026/03/15).

Acara tersebut dihadiri oleh Ketua Pokja Wartawan Satria Utara Alfian, Lurah Harapan Jaya Heru Prasetyo, Ketua Panitia Suryadi, Ustad Taufik Hidayatuloh, M.Pd selaku penceramah, Ketua LPM Kelurahan Harapan Jaya Matsahi, serta seluruh pengurus dan anggota Pokja Wartawan Satria Utara.

Dalam sambutannya, Alfian selaku Ketua Pokja Wartawan Satria Utara menyampaikan rasa syukur atas terselenggaranya kegiatan sosial tersebut. Ia menuturkan bahwa kegiatan santunan anak yatim ini merupakan bagian dari komitmen para wartawan yang tergabung dalam Pokja Satria Utara untuk terus hadir dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Puji syukur kehadirat Allah SWT yang sampai hari ini masih memberikan keberkahan kepada seluruh pengurus dan anggota Pokja Wartawan Satria Utara sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan sosial ini, Kami juga mengucapkan terima kasih atas kehadiran bapak dan ibu semua, serta memohon doa agar perjalanan Pokja Wartawan Satria Utara senantiasa diberkahi oleh Allah SWT,” ujar Alfian.

Ia juga menegaskan bahwa kegiatan sosial seperti ini tidak akan berhenti hanya pada momentum Ramadan saja. Ke depan, Pokja Wartawan Satria Utara berkomitmen untuk terus mengambil bagian dalam berbagai kegiatan sosial demi membantu masyarakat yang membutuhkan.

“Kami berharap doa dan dukungan dari semua pihak agar kami selalu diberikan kesehatan, keberkahan, umur panjang, dan kesempatan untuk terus berbuat kebaikan bagi masyarakat,” Ujarnya.

Sementara itu, Ketua Panitia Suryadi menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi sehingga kegiatan santunan anak yatim ini dapat terselenggara dengan baik dan lancar.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung terselenggaranya acara santunan anak yatim yang digelar oleh Pokja Wartawan Satria Utara. Dukungan ini sangat berarti bagi kami dalam menjalankan kegiatan sosial yang bermanfaat bagi masyarakat,” pungkasnya.

Kegiatan ini diisi dengan tausiah keagamaan, doa bersama, serta penyerahan santunan kepada anak-anak yatim sebagai bentuk kepedulian dan kebersamaan di bulan Ramadan yang penuh berkah. Melalui kegiatan ini, Pokja Wartawan Satria Utara berharap dapat terus memperkuat nilai-nilai kebersamaan, kepedulian sosial, serta mempererat ukhuwah di tengah masyarakat.

Acara kegiatan ini berjalan sukses dan hikmat diakhiri doa bersama dengan diakhiri sesi foto bersama pengurus Pokja dan seluruh anggota yang hadir.

(Agus Kanit)

Bekasi kota | Mitrapubliknews.com - Forum Warga Kota Bekasi (FWKB), Gelar Santunan 200 Anak Yatim dan Dhuafa di Bulan Ramadhan Yang Penuh Berkah, kegiatan ini dilaksanakan dikantor sekretariat DPP, Jumat (13 Maret 2026).

Kegiatan ini sudah berlangsung disetiap tahun dibulan suci ramadhan, dan kesempatan kali ini disiapkan untuk 200 Anak Yatim dan dhuafa, yang lebih menakjubkan hasil dari santunan tersebut diperoleh dari pengurus dan kebersamaan anggota Forum Warga Kota Bekasi (FWKB). 

Dikesempatan acara tersebut berjalan  dengan lancar dan sukses, sebagian para tamu undangan juga hadir Lurah Bojong Rawalumbu, camat, Koramil teluk Pucung, Yonif 202 yang diwakili provos 202, para tokoh agama, tokoh pemuda serta tokoh masyarakat lingkungan sekitar.

Acara diawali dengan kegiatan seremonial pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur'an serta nasehat dari ceramah agama.

Disela penghujung acara  panitia KSB Dede Ismail, Herniawan serta Gunawan Ismoyo saat di ditemui awak media menyampaikan," kami mengapresiasikan kepada seluruh jajaran pengurus dan anggota Forum Warga Kota Bekasi (FWKB), karena sudah menyukseskan acara tersebut semoga setiap tahunnya akan selalu konsisten agar wadah yang kita bangun bermanfaat untuk masyarakat", ucapnya.

Senda yang disampaikan ketua umum Forum Warga Kota Bekasi (FWKB), Eka Kurniawan juga menambahkan agar kita selalu tetap kompak dan solid agar silaturahmi terjalin dengan baik tidak hanya di wadah sendiri diluar pun kita harus menjalin tali silaturahmi sesama organisasi yang ada dikota Bekasi, kami selalu mengedepankan agar wadah kita ini selalu bermanfaat untuk masyarakat khususnya kota Bekasi," Ujarnya.

Di penghujung acara santunan anak yatim dan dhuafa ini berjalan dengan lancar dan hikmat ,dengan ditutup dengan doa bersama.

(Agus Kanit)

Medan |Mitrapubliknews.com --Persatuan Pedagang Pasar Medan (P3M) mendukung Polri memberantas aksi premanisme seperti pungli dan parkir liar dipasar-pasar tradisional dikota Medan dan daerah lainnya sehingga tercipta situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yg kondusif khususnya pada saat Bulan Suci Ramadhan dan Idul Fitri 1447 H.

Demikian ditegaskan Ibnu Khaldun Nasution,SE selaku Ketua Persatuan Pedagang Pasar Medan (P3M) . " Dalam hal ini kami selaku  Persatuan Pedagang Pasar Medan (P3M) berkomitmen akan selalu turut serta mendukung Polri dalam menjaga situasi Kamtibmas yang aman dan tertib khususnya memberantas aksi aksi premanisme yang sering terjadi dipasar-pasar tradisional yang ada dikota Medan ataupun daerah lainnya. Maraknya aksi premanisme yg terjadi dipasar tradisional sangat meresahkan dan merugikan para pedagang, omset penjualan menurun drastis dikarenakan masyarakat malas untuk datang berbelanja kepasar - pasar tradisional serta maraknya pungutan liar berupa jaga malam dan sewa lapak yang sangat meresahkan dan merugikan para pedagang dan pelaku UMKM "tegasnya. 

Dikatakan, sebagai wadah bagi para Pedagang Pasar Tradisional,  Persatuan Pedagang Pasar Medan (P3M) akan terus menjadikan organisasi ini sebagai wadah para Pedagang Pasar Tradisional untuk tetap menjalankan fungsinya sebagai kontrol di masyarakat khususnya dipasar tradisional demi menciptakan situasi yang aman dan tertib.

Untuk itu, Ibnu Khaldun Nasution,SE mengajak semua elemen masyarakat khususnya para pedagang Pasar Tradisional untuk bersama-sama turut serta mendukung Polri dalam memberantas aksi-aksi premanisme demi  terciptanya situasi Kamtibmas yang kondusif dilingkungan pasar tradisional sehingga meningkatkan penghasilan dan perekonomian para pedagang pasar tradisional dan pelaku UMKM lainnya.

Sebab, lanjut Ibnu Khaldun Nasution,SE Situasi Kamtibmas yang kondusif bukan hanya tanggung jawab pihak Kepolisian saja tapi merupakan tanggung jawab kita bersama. "ungkapnya. *(Rizky/Tim)*

Sumatra Utara | Mitrapubliknewes.com --Deklarasi dilakukan pada Jumat (06/03/2026) di Kantor Bonar Jalan Adi Sucipto, Medan Polonia, diiringi buka puasa bersama anak yatim-piatu dan hadiah ribuan pengurus dari berbagai kabupaten/kota

Medan, 07 Maret 2026 – Setelah sekian lama berkiprah sebagai tim relawan, Bonar Indonesia secara resmi telah diumumkan sebagai Organisasi Masyarakat pada hari Jumat tanggal 06 Maret 2026. Acara deklarasi yang berlangsung di Kantor Bonar Kelurahan Medan Polonia dihadiri oleh berbagai tokoh penting dan ratusan pengurus dari seluruh Provinsi Sumatera Utara.

Organisasi ini hadir dengan tujuan menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemimpin negara dan daerah, agar kebijakan yang dibuat dapat lebih tepat sasaran dan bermanfaat bagi kesejahteraan rakyat. Saat ini, Bonar telah memiliki Dewan Pimpinan Daerah (DPD) di Kota Medan, Simalungun, Tebing Tinggi, Binjai, dan Toba, dengan pengurus yang telah terbentuk secara menyeluruh. Tokoh terkenal hadiri, bermotivasi dan dukungan 

Acara yang juga menyertakan buka puasa bersama anak yatim-piatu dihadiri oleh:

- Pembina Bonar Indonesia, Muhammad Riki Pangeran Siregar

- Atlet UFC JK Saragih

- Kuasa hukum kondang Medan, Henry R Pakpahan, S.H

- Ketua A-PPI Sumut, Hardep (Raju)

Dalam pidatonya, Direktur hukum Bonar Indonesia Henry R Pakpahan, S.H mengungkapkan makna mendalam di balik nama BONAR – yaitu Benar, Adil, Jujur, Transparan – yang menjadi identitas masyarakat Sumatera Utara. "Kita bukan hanya ada di tanah Sumatera Utara, tetapi dalam waktu dekat akan mendeklarasikan diri sebagai Bonar Indonesia. Kita akan menjadi kekuatan yang diperhitungkan untuk kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia," tegasnya.

Ketua Umum Bonar Indonesia, Octo GM Simangunsong, S.H menyampaikan dukungan penuh kepada pemerintah pusat dan khususnya Pemerintah Sumatera Utara yang dipimpin Gubernur Bobby Nasution. "Hidup mati kita untuk organisasi ini, hidup mati kita untuk keberhasilan dan kebesaran Bapak Bobby Nasution serta pembangunan Sumatra Utara," ucapnya dengan penuh semangat.

Sementara itu, Muhammad Riki Pangeran Siregar sebagai Pembina menjelaskan bahwa Bonar awalnya bermula dari relawan yang mendukung Bobby Nasution menjadi Gubernur Sumatera Utara. "Perjuangan itu telah berhasil, dan sekarang kita bertransformasi menjadi organisasi yang diharapkan bisa mencakup seluruh Indonesia dan menjadi organisasi yang besar," ujarnya.

Acara ditutup dengan penyerahan bingkisan kepada puluhan anak yatim-piatu dan sesi foto bersama seluruh pembina, pengurus, dan kader Bonar Indonesia. *(Rizky/tim)*

Sumatra Utara | Mitrapubliknews.com -- Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Komisariat Daerah Sumut-NAD menggelar diskusi kebangsaan bertemakan "Implementasi Nilai-nilai Pancasila Dalam Rangka Mewujudkan Persatuan dan Kesatuan Guna Terciptanya Situasi Kamtibmas yang Aman dan Kondusif, Sabtu (7/3).

Diskusi yang dihadiri puluhan kader PMKRI Sumut ini sekaligus meneguhkan  komitmen PMKRI dalam memperkuat 

semangat kebangsaan, memperkokoh persatuan, serta meneguhkan kembali nilai-nilai  Pancasila sebagai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara.

Ketua PMKRI Komisariat Daerah Sumut-NAD Sintong Sinaga, dalam pemaparannya mengatakan, dalam situasi sosial yang terus berkembang dan diwarnai berbagai tantangan kebangsaan, penguatan nilai-nilai Pancasila menjadi hal yang sangat penting.

Nilai persatuan, toleransi, dan gotong royong perlu terus ditanamkan agar masyarakat tetap memiliki kesadaran bersama dalam menjaga keharmonisan kehidupan berbangsa dan bernegara.

"Peran generasi muda, khususnya mahasiswa, dinilai sangat strategis dalam menjaga nilai-nilai kebangsaan.

Mahasiswa diharapkan mampu menjadi agen perubahan yang  tidak hanya kritis terhadap berbagai persoalan sosial, tetapi juga mampu menghadirkan 

solusi yang konstruktif bagi masyarakat,"jelasnya.

Sintong juga menyampaikan, bahwa persoalan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) bukan hanya peran kepolisian saja.

Masyarkat secara umum memiliki peran yang sama dengan kepolisian karena pribadi yang harus dijaga adalah masyarakat itu sendiri.

"Sedangkan peran mahasiswa dalam hal ini cukup krusial bagaimana membawa pesan bahwa menjaga Kamtibmas itu bukan hanya tanggungjawab kepolisian saja.

Menjaga Kamtibmas adalah kerja kolektif yang semua pihak punya peran yang sama,"ungkapnya. 

Sintong menambahkan, situasi geopolitik dunia yang sedang memanas saat ini karena adanya perang AS dan Iran harus disikapi dengan bijak oleh masyarakat kita termasuk mahasiswa. Yang perlu ditegaskan perang yang terjadi di dunia saat ini, bukan perang atau konflik agama, kondisi perang saat ini adalah konflik kemanusiaan.

"Jangan sampai isu-isu ini masuk ke Indonesia menjadi isu konflik agama. Ini jadi tugas kita bersama untuk mengedukasi masyarakat terhadap situasi yang terjadi belakangan ini,"sebutnya. *(Rizky/tim)*

Sumut, Binjai Barat | Mitrapubliknews.com -- Akhirnya Pertemuan Pasca Perdamaian Antara Pengurus Vihara Thai Seng Hut Co Dengan Warga Lingkungan 3 Kelurahan Bandar Senembah yang sudah sempat viral Beberapa Hari Yang Lalu, Kini Redaksi Sumut Terkini ID datang berjiwa besar langsung Ke Vihara Thai Seng Hut Co Dan Disambut Hangat Oleh Pihak Vihara Elton Hotman yang diinisiasi oleh Danramil 01/BK Kapten Infanteri Ebenezer Pakpahan.

Setelah Pimpinan Redaksi Media Sumut Terkini ID Haryadi didampingi Kaperwil Sumut Feri langsung Crosscheck ke lapangan, mereka mengakui bahwa saat Itu Tidak Adanya Praktek Perdukunan, Musik DJ Dan Barongsai Sampai Pagi dini hari.

"Jadi Yang Sempat Viral Ditanggal 22 Februari 2026 yang lalu, Menyatakan Saat Itu Ada Musik DJ Serta Barongsai Sampai Pagi Ternyata Tidak Benar, Jadi Saya Atas Nama Pimpinan Redaksi Media Sumut Terkini ID Meminta Maaf Karena Sudah Sempat Viral", Disampaikan Pimpinan Redaksi Haryadi Didepan Pihak Pengurus Vihara serta Danramil Bandar Sinembah Ebenezer.

Disambut Baik Juga Dari Pihak Vihara, Kabar Yang Beredar Bahwa Saudara Haryadi Meminta Sesuatu Baik Untuk Menghapus Berita Serta Meminta Perparkiran Disekitaran Vihara Thai Seng Hut Co, ternyata Itu Tidaklah Benar.

"Gak Ada Saya Mengatakan Kepada Siapapun Kalau Orang Abang Minta Parkir Serta Orang Abang Menerima Sesuatu Dari  Take Down Berita", Ucap Elton Hotman Selaku Pengurus Vihara.

Diketahui, permohonan saling memaafkan ini sebagai bentuk tanggung jawab moral redaksi atas pemberitaan yang sebelumnya menimbulkan polemik di tengah masyarakat hingga viral.

Pertemuan Tersebut Juga Dihadiri Oleh Danramil 01/BK Kapten Infanteri Ebenezer Pakpahan, Pimpinan Redaksi, Kaperwil Sumut Feri, dan mereka mewakili daripada warga yang sempat membuat heboh dunia media sosial termasuk Bapak Toni, Roni serta ibu Nurhamidah Lubis dengan Bersalaman Saling Memaafkan satu sama lain dan agar Tetap Menjaga Kerukunan Di lingkungan 3, Kelurahan Bandar Senembah, Kecamatan Binjai Barat, Kota Binjai.

Dengan adanya klarifikasi serta permohonan maaf dari kedua belah pihak, diharapkan agar dapat segera dapat mereda dan untuk dapat saling menjaga kondusifitas wilayah serta dapat memulihkan kembali nama baik Vihara Thai Seng Hut Co dan Pimpinan Redaksi Sumut Terkini ID Haryadi.

Semua pihak yang telah hadir termasuk Danramil 01/BK yang sudah memfasilitasi pertemuan saling memaafkan ini dengan baik dan sepakat untuk menjaga komunikasi serta mengedepankan Kebersamaan demi terciptanya situasi yang aman, damai dan harmonis di tengah tengah masyarakat luas. ( Rizky).

DELI SERDANG | Mitrapubliknews.com -- PT Perkebunan Nusantara (PTPN) 1 Regional 1 menggelar kegiatan pasar murah sembako dan Safari Ramadan 1447 Hijriah sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat di sekitar wilayah perkebunan. Kegiatan tersebut dilaksanakan di halaman Masjid Al Furqon, Desa Kelumpang Kebun, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deliserdang, Kamis (5/3/2026).

Dalam kegiatan pasar murah tersebut, PTPN 1 Regional 1 menyediakan sebanyak 200 paket sembako yang dijual dengan harga Rp100.000 per paket. Paket sembako tersebut berisi 5 kilogram beras, 1 liter minyak goreng, 1 kilogram gula pasir, serta satu papan telur.

Kasubbag Humas PTPN 1 Regional 1, Rahmat Kurniawan, mengatakan kegiatan pasar murah merupakan program rutin yang telah menjadi tradisi perusahaan dalam membantu masyarakat, khususnya di bulan suci Ramadan.

Menurutnya, kegiatan tersebut bertujuan untuk meringankan beban masyarakat, terutama bagi warga yang berpenghasilan rendah di sekitar wilayah perkebunan.

“Tahun ini PTPN 1 Regional 1 menyiapkan sekitar 500 paket sembako murah. Hari ini kita distribusikan di Desa Kelumpang Kebun, kemudian dalam beberapa hari ke depan akan dilanjutkan di Tanjung Morawa,” ujarnya.

*Safari Ramadan*

Usai pelaksanaan pasar murah, kegiatan dilanjutkan dengan Safari Ramadan 1447 Hijriah di lokasi yang sama. Kegiatan ini turut melibatkan unsur Muspika, tokoh masyarakat, serta kelompok perwiridan kaum ibu.

Dalam kegiatan tersebut, PTPN 1 Regional 1 juga memberikan santunan kepada 50 orang anak yatim sebagai bentuk kepedulian sosial perusahaan kepada masyarakat sekitar.

Region Head PTPN 1 Regional 1, Wispramono Budiman, dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan Safari Ramadan merupakan agenda tahunan perusahaan yang bertujuan mempererat hubungan silaturahmi dengan masyarakat.

“Kegiatan ini tidak hanya sebagai wujud kepedulian sosial perusahaan, tetapi juga menjadi sarana mempererat silaturahmi antara PTPN 1 Regional 1 dengan masyarakat sekitar. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kinerja secara berkesinambungan,” kata Wispramono.

Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Operation Head Ganda Wiatmaja, sejumlah kepala bagian di lingkungan PTPN 1 Regional 1, pimpinan SPBUN, IKBI, Camat Hamparan Perak, Kepala Desa Kelumpang Kebun, Danramil, serta masyarakat sekitar.

Acara Safari Ramadan juga diisi dengan tausiah yang disampaikan oleh Ustaz Yahya Hasibuan, SPdI. Pada kesempatan tersebut, PTPN 1 Regional 1 turut menyerahkan bantuan berupa sajadah, Al-Qur’an, dan buku Sirah Nabawiyah kepada Badan Kemakmuran Masjid (BKM) Al Furqon.

Rangkaian kegiatan kemudian ditutup dengan pelaksanaan salat tarawih berjamaah bersama masyarakat. (Rizky).

Medan | Mirrapubliknews.com --Proses demokrasi pemilihan Kepala Lingkungan di Jalan Perwira 2, Lingkungan IX, Kelurahan Pulo Brayan Bengkel, Kecamatan Medan Timur tercoreng.

Kuat dugaan pemilihan Kepling IX yang dimenangkan Endang Fiska Dewi dengan perolehan 310 suara diintervensi oknum Camat Medan Timur yang ingin memenangkan calon petahana  titipannya, M Salim yang hanya memperoleh 115 suara.

Informasi dihimpun, Rabu (4/3) malam, kabar berhembus, sampai saat ini pihak Kecamatan Medan Timur juga tak kunjung memberikan SK kepada Endang Fiska Dewi sebagai pemenang dalam pemilihan Kepling.

Bahkan, disinyalir SK tersebut nantinya bakal diserahkan kepada M Salim yang diduga kuat sebagai orang titipan Camat dan oknum anggota DPRD.  

Bahkan, Lurah Pulo Brayan Bengkel atas perintah Camat Medan Timur diperintahkan untuk menemui Endang Fiska Dewi agar mengalah dan tidak dilantik. Sebab,, M Salim dulunya mantan kepling merupakan orang titipan Camat Medan Timur. 

Menanggapi intervensi dan kecurangan ini, salah seorang warga yang juga tim sukses Endang Fiska Dewi, Timbel, pada wartawan mengatakan, kami warga Perwira 2, Lingkungan IX merasa tidak terima. Mengapa Endang Fiska Dewi yang memperoleh 310 suara harus mengalah dengan lawannya M Salim yang hanya memperoleh 115 suara.

"Kalau aspirasi kami ini tidak ditanggapi Camat dan Kepling, kami akan melakukan aksi (unjuk rasa) ke Kantor Walikota Medan menuntuk agar Walikota mencopot Camat Medan Timur dan Lurah Pulo Brayan Bengkel,"tegasnya. 

Hal senada disampaikan warga lainnya, Jumiati yang mengatakan, tidak terima atas kecurangan ini. Sebab, Jumiati faham betul, bagaimana kinerja M Salim yang juga mantan Kepling IX.

" Sewaktu masa kepemimpinannya (M Salim) banyak hak orang yang tidak disalurkan. Bahkan banyak beras bantuan yang ditimbun sampai busuk karena tidak disalurkan kepada penerima manfaat. bahkan dulunya warga perna demo karena nimbun beras, Kami mau Bu Endang yang memimpin kembali Lingkungan IX ini,"tegasnya.

Jika seandainya, Camat Medan Timur tetap bersikeras melantik orang titipannya sebagai Kepling IX, dia dan warga lainnya akan menggelar aksi besar besaran di Kantor Walikota Medan minta agar Camat dan Lurah segera dicopot dari jabatannya.

Atas kekisruhan ini,  Endang Fiska Dewi Astuti  merasa kecewa. Bahkan keluarga besar dan pendukungnya bakal menghelar aksi spontanitas saat pelantikan dan melaporkannya ke pihak Pemko  Medan, aparat penegak hukum baik secara pidana dan perdata sampai ke PTUN dan akan memviralkan permasalahan ini.

Sementara Camat Medan Timur, Fernanda, S.STP yang dikonfirmasi wartawan, Rabu (4/3) malam mengatakan, berdasarkan Perda Kota Medan Nomor: 9 Tahun 2017 dan Perwal Kota Medan Nomor : 21 Tahun 2021 bahwa tidak ada pemilihan Kepala Lingkungan, namun yang ada adalah pengangkatan Kepala Lingkungan. "Untuk dukungan yang diperoleh oleh masing masing-masing Calon Kepala Lingkungan dari masyarakat minimal sebesar 30 % dari jumlah kepala keluarga adalah hanya salah satu syarat dalam mekanisme pengangkatan calon kepala lingkungan," jelasnya.

Namun saat disinggung apakah dulunya mantan Kepling , M Salim orang titipan Camat dan oknum anggota DPRD, Camat Fernanda menjawab tidak benar itu. 

Namun saat di tanyak awak media ,kenapa  pak camat bersikeras melantik M sallim karena dari peraturan perda M sallim tidak dapat suara 30 persen, camat Fernanda enggan berkomentar 

Keganjilan terlihat jelas, dalam Perda dan Perwal No. 9 tahun 2017  diatur soal pengangkatan dan pemberhentian  Kepala Lingkungan disebutkan salah satu syarat  untuk mencalonkan Kepling minimal harus mendapat dukungan warga sekitar 30 persen.

Sementara, diperkirakan jumlah kepala keluarga (KK) yang ada di Lingkungan IX, Perwira 2 sekitar 550 sampai 600 Kepala Keluarga. Dengan perolehan suara yang hanya sekitar 115 suara, M Salim baru mendapat dukungan sekitar 20 persen dari masyarakat artinya tidak kuorum.

Sedangkan Endang Fiska Dewi yang mendapat perolehan suara sekitar 350 KK sama dengan 55 persen. Jadi, apa gunanya Perda dan Perwal itu diterbitkan kalau tidak dipatuhi.

Warga minta agar Camat Medan Timur menganulir keputusannya yang berniat untuk mengangkat M, Salim sebagai Kepling IX. Sebab warga yang lebih tahu siapa sosok pemimpin yang tepat untuk memimpin Lingkungannya, bukan Lurah atau Camat.

Informasi adanya dugaan suap dan sogok menyogok dalam pengangkatan Kepling IX Pulo Berayan Bengkel oleh Camat dan Lurah

Berhembus isu dugaan sallim suap camat dan lurah dalam penerbitan SK pengangkatan kepling IX pulo Brayan bengkel. *(Rizky/Tim)*

Binjai | Mitrapubliknews.com -- Mediasi perdana konflik Klenteng Thai Seng Hut Co di Binjai Barat bersama Warga lingkungan 3 yang digelar pada Rabu (4/3/26) dihadiri langsung oleh Ketua Pengurus Klenteng Elton Hotman bersama rekannya dan kubu warga yang berseteru di Kantor Kelurahan Bandar Sinembah, Kec. Binjai Barat, Kota Binjai.

Turut hadir diantaranya; Camat, Kapolsek, Danramil, Kesbangpol, Lurah Bandar Sinembah, FKUB, Satpol PP, perwakilan Kementerian Agama, dan lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Kemudian acara mediasi dibuka oleh Bapak Camat Binjai Barat Romi Surya Dharma. Meskipun masing-masing kubu masih bersikeras terkait konflik di Acara mediasi tersebut diketahui alot dengan pendapatnya masing-masing.

Pasalnya Elton Hotman mewakili Pengurus Klenteng dalam kesempatan tersebut mengusulkan agar warga lingkungan 3 tidak membuat fitnah dan bolak balik Ia menyebutkan terkait penggunaan musik DJ dan lain sebagainya termasuk penggunaan petasan yang besar.

Sementara itu warga yang sempat menggeruduk tempat ibadah kaum etnis Tionghoa tersebut memaksa agar penggunaan petasan yang besar di Klenteng tersebut ditiadakan.

Saat mediasi alot berlangsung, Pemimpin Rapat Mediasi yang difasilitasi oleh Camat dan Kapolsek Binjai Barat AKP Sulthony S.SH, menjelaskan untuk arahan dan bimbingannya, Berharap ada komunikasi yang baik kepada warga sekitaran.

Sebab, menurut Kapolsek, Klenteng Thai Seng Hut Co adalah ikon umat Etnis Tionghoa di Binjai Barat yang harus dijaga keberlanjutannya, dan paling tidak 3 hari sebelum kegiatan penggunaan petasan/mercon kedepannya agar mengurus izinnya kepada pihak Polsek maupun Polres.

Sempat terjadi perdebatan Antara warga dengan pihak klenteng karena perbedaan pandangan satu sama lainnya, hingga akhirnya tercapai kesepakatan bersama.

Untuk Kesepakatan bersama diambil keputusan Terkait masalah petasan atau waktu diadakan acara bakar petasan agar dikoordinasikan sebelumnya kepada pihak terkait di Kelurahan Bandar Sinembah, kemudian pihak klenteng mengadakan pesta kembang api 3 kali dalam setahun setelah hasil kesepakatan.

Secara pasti inti dalam rapat mediasi disaksikan muspika bahwa, Warga lingkungan 3 dan pihak klenteng bersedia untuk terus menjaga toleransi dan kerukunan antar umat beragama.

"Penyelesaian kesepakatan yang adil dan transparan akan menjadi kunci agar Klenteng Thai Seng Hut Co tetap menjadi tempat ibadah yang dapat dinikmati oleh semua umat tanpa ada perpecahan akibat kepentingan seseorang serta adu domba dengan warga sekitar", tutup Elton Hotman kepada awak media yang bertugas di lokasi.(Rizky/Tim)

Bekasi Kota | Mitrapubliknews.com,– Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bekasi mengingatkan seluruh pemilik dan pengelola penginapan di wilayah Kota dan Kabupaten Bekasi untuk melaporkan keberadaan Warga Negara Asing (WNA) melalui Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA).

Imbauan tersebut tertuang dalam surat resmi bernomor WM.11.IMI.8.TI.08.07-3908 yang diterbitkan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Jawa Barat. Dalam surat tersebut ditegaskan bahwa kewajiban pelaporan berlaku bagi seluruh pengelola hotel maupun tempat lain yang difungsikan sebagai lokasi penginapan.

APOA merupakan aplikasi resmi milik Direktorat Jenderal Imigrasi yang digunakan untuk melaporkan keberadaan orang asing. Aplikasi ini dapat diakses secara daring melalui laman resmi imigrasi dan menjadi sarana utama dalam mendukung pengawasan keimigrasian.

Pelaporan dilakukan saat WNA melakukan proses check-in dan check-out, dengan batas waktu maksimal 1×24 jam sejak kedatangan. Ketentuan tersebut menjadi bagian penting dalam upaya pengawasan serta penegakan hukum di bidang keimigrasian.

Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian (Inteldakim) Imigrasi Bekasi menyampaikan bahwa kepatuhan pengelola penginapan dalam melaporkan WNA sangat membantu proses pengawasan. “APOA merupakan sarana resmi pelaporan keberadaan orang asing. Kepatuhan pengelola penginapan di wilayah Bekasi dalam melaporkan WNA sangat membantu Imigrasi Bekasi dalam melakukan pengawasan keimigrasian,” ujarnya.

Lebih lanjut dijelaskan, pengelola penginapan yang tidak memenuhi kewajiban pelaporan dapat dikenakan sanksi pidana berupa kurungan maksimal tiga bulan atau denda hingga Rp25 juta. Ketentuan tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana telah diubah dalam UU Nomor 6 Tahun 2024 Pasal 72 ayat (1) dan (2).

Surat edaran ini diterbitkan pada 2 Maret 2026 di Bekasi sebagai bentuk penguatan pengawasan terhadap keberadaan orang asing di wilayah kerja Imigrasi Bekasi.

(Agus Kanit)

Bekasi Kota | Mitrapubliknews.com,- Dalam rangka menyambut Ramadahan 1447 Hijriyah dan mempererat tali silaturahmi, Pokja Wartawan Satria Utara (Medan Satria - Bekasi Utara) menggelar silaturahmi, Minggu (15/02/2026) di rumah Ketua Pokja Wartawan Satria Utara di bilangan Harapan Jaya.

Dalam acara silaturahmi yang hampir dihadiri seluruh pengurus dan anggota Pokja Wartawan Satria Utara dilaksanakan doa bersama dan ramah tamah.

Berbagai rencana dalam upaya menjaga keberlangsungan wadah wartawan yang tinggal di wilayah Medan Satria - Bekasi Utara ini, beebagai rencana menjadi topik dalam gelaran silaturahmi ini.

Salah satu rencana yang digulirkan pada masa puasa nanti, Pokja Wartawan Satria Utara akan menggelar Buka Bersama dan Pengukuhan Pengurus Pokja Wartawan Satria Utara.

"Ini penting, karena momen ini dapat dijadikan sebagai sarana mengikat tali silaturahmi yang telah terbangun," kata Alfiyan Ketua Pokja Wartawan Satria Utara.

Dikatakan Alfiyan, untuk merealisasikan rencana buka bersama dan pengukuhan bersama anak yatim, dibentuk juga panitia pelaksana kegiatan. Hal ini agar kegiatan dapat berjalan sesuai rencana.

"Panitia harus terbentuk guna menjalankan rencana ini. Sehingga nantinya dapat terakomodir dengan baik," tambah Alfiyan.

Setelah melakukan voting terbentuk panitia pelaksana buka bersama anak yatim dan pengukuhan pengurus Pokja Wartawan Satria Utara di antaranya, Ketua Panitia Suryadi, Sekretaris Doski dan Bendahara Yanso.

"Dengan telah terbentuknya kepanitiaan ini, saya berharap panitia dapat menjalankan tugasnya, sehingga acara yang nantinya digelar berjalan sesuai rencana," pungkas Alfiyan.

(Agus Kanit)