Jakarta|Mitrapubliknews.com  -  Ketua Umum PWI Pusat Akhmad Munir, didampingi Ketua Dewan Kehormatan Atal S. Depari secara resmi mengumumkan susunan pengurus PWI Pusat periode 2025–2030.

Keputusan tersebut ditetapkan dalam rapat koordinasi Pengurus PWI Pusat yang digelar di Hall Dewan Pers, Senin (15/9/2025).

Akhmad Munir yang akrab disapa Cak Munir menyebut kepengurusan kali ini sebagai “kabinet persatuan” yang diharapkan dapat semakin solid dan kompak untuk mengawal peran masyarakat pers di tengah tantangan disrupsi media.

Wartawan harus teguh dalam menjunjung tinggi Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu, pengurus PWI akan hadir mendampingi seluruh anggota agar menjaga komitmen tersebut. Diharapkan dengan kepengurusan ini, PWI dapat turut membangun ekosistem pers nasional yang sehat, menghadirkan wartawan kompeten yang menyajikan informasi akurat dan benar,” ujar Cak Munir.

Munir menganalogikan informasi yang disajikan wartawan sebagai “makanan bergizi” bagi publik.

“Dengan informasi yang sehat, masyarakat tentu akan lebih kuat dan cerdas, dibandingkan jika terus-menerus disuguhi hoaks dan disinformasi di tengah derasnya arus informasi digital,” tambahnya.

*Tokoh Pers Nasional Duduki Struktur Strategis*

Cak Munir, wartawan senior sekaligus Direktur Utama LKBN ANTARA, ini akan didampingi oleh Atal S. Depari sosok wartawan senior yang juga mantan Ketum PWI Pusat periode 2018-2023.

Lalu, Zulmansyah Sekedang, mantan Ketua Umum PWI versi KLB yang merupakan mantan Ketua PWI Riau dua periode menjabat sebagai Sekretaris Jenderal. Posisi Bendahara Umum dipercayakan kepada Marthen Selamet Susanto, Pemimpin Redaksi Koran Jakarta. Adapun Zulkifli Gani Ottoh, mantan Ketua PWI Bidang Organisasi kembali didaulat di posisi yang sama.

Dewan Penasihat PWI Pusat akan dipimpin oleh Suryopratomo, mantan Pemimpin Redaksi Kompas dan Metro TV yang kini menjabat sebagai Duta Besar RI untuk Singapura.

Sementara itu, Ilham Bintang, pendiri Cek & Ricek dan pelopor jurnalisme infotainment serta mantan Ketua Dewan Kehormatan PWI, menempati posisi Wakil Ketua Dewan Penasihat.

Posisi Sekretaris Dewan Penasihat diisi oleh Sasongko Tedjo, mantan Pemred Suara Merdeka, yang juga mantan Ketua Dewan Kehormatan PWI Pusat.

Jajaran anggota Dewan Penasihat terdiri dari tokoh-tokoh besar dengan latar belakang dan keahlian yang beragam. Hadir Karni Ilyas, jurnalis senior sekaligus pendiri Indonesia Lawyers Club. Tribuana Said, putra pendiri Harian Waspada Ani Idrus dan pendiri LPDS. Nama besar lain yang bergabung adalah Dahlan Iskan, pendiri Jawa Pos Group yang juga pernah menjabat sebagai Dirut PLN dan Menteri BUMN.

Kehadiran jurnalis perempuan senior juga mewarnai Dewan Penasihat melalui Retno Pinasti, Pemimpin Redaksi SCTV dan Indosiar. Kemal Effendi Gani, Pemimpin Umum dan Pemred Majalah SWA. Asro Kamal Rokan, mantan Pemred Republika yang, kini menjabat Presiden ISWAMI.

Struktur ini juga diperkuat oleh Agung Dharmajaya, Wakil Ketua Dewan Pers yang dikenal sebagai pakar regulasi media dan penyiaran. Sementara itu, Iman Brotoseno, Dirut TVRI sekaligus sutradara film, menambah warna latar belakang pengurus PWI. Lalu ada Hendrasmo, Dirut RRI sekaligus doktor Ilmu Politik yang sebelumnya pernah berkarier di BBC.

Sementara itu, Dewan Pakar dipimpin oleh Dhimam Abror, mantan Pemred Jawa Pos dan Bola, bersama Nurjaman Mochtar mantan pemred SCTV, sebagai Sekretaris. Hadir pula jurnalis muda seperti Alfito Deannova Pemred Detik.com mengisi posisi anggota Dewan Pakar serta Aiman Witjaksono sebagai Wakil Ketua Departemen Hukum & HAM.

Dengan struktur yang solid dan representatif ini, PWI Pusat periode 2025–2030 diharapkan mampu menjadi jangkar stabilitas sekaligus motor inovasi dalam dunia pers nasional. Sinergi antara pengalaman panjang, keahlian khusus, serta semangat pembaruan menjadi fondasi utama dalam menjalankan amanah organisasi, demi terciptanya ekosistem media yang sehat, cerdas, dan berdaya saing di era digital.

_Susunan Pengurus PWI Pusat Masa Bakti 2025-2030_

*DEWAN PENASIHAT*

Ketua : Suryopratomo

Wakil Ketua : Ilham Bintang

Sekretaris : Sasongko Tedjo

Anggota : Karni Ilyas

: Tribuana Said

: Dahlan Iskan

: Retno Pinasti

: Kemal Effendi Gani

: Asro Kamal Rokan

: Agung Dharmajaya

: Iman Brotoseno

: Firdaus

: Hendrasmo

: Sutrimo

: M.Noeh Hatumena

: Imawan Mashuri

: Basril Basyar

*DEWAN KEHORMATAN*

*Ketua : Atal S. Depari*

Wakil Ketua : Herbert Timbo Siahaan

Sekretaris : Nurcholis MA Basyari

Anggota : Banjar Chairuddin

Diapari Sibatangkayu

Helmi Burman

Usman Kansong

Zacky Antony

Muhammad Syahrir

*DEWAN PAKAR*

Ketua : Dhimam Abror

Sekretaris : Nurjaman Mochtar

Anggota : Wahyu Muryadi

: Heddy Lugito

: Eduard Depari

: Effendi Ghazali

: Sujiwo Tejo

: Yulian Warman

: Hidayat Arsani

: Gories Mere

: Alfito Deannova

: Helena Rea

: Syahdanur

: Reva Deddy Utama

: Raldi Doy

: Muhammad Amru

: Andrian Tuswandi

: Rudi Hidayat

: Edi Saputra Hasibuan

*Ketua Umum : Akhmad Munir*

Bidang Organisasi

Ketua : Zulkifli Gani Ottoh

Wakil Ketua : Djoko Tetuko Abdul Latif

Bidang Pembinaan Daerah

Ketua : Mirza Zulhadi

Wakil Ketua I : Novrizon Burman

Wakil Ketua II : Sarjono

Bidang Pendidikan

Ketua : Agus Sudibyo

Wakil Ketua I : Suprapto

Wakil Ketua II : Zarman Syah

Bidang Kerjasama dan Kemitraan

Ketua : Ariawan

Wakil Ketua I : Abdullah Sammy

Wakil Ketua II : Kadirah

Wakil Ketua III : Amy Atmanto

Bidang Hubungan Luar Negeri

Ketua : Irfan Junaidi

Wakil Ketua : Budhiana Kartawijaya

*Bidang Multimedia dan IT*

Ketua : Hilman Hidayat

Wakil Ketua I : Agus Salim Alwi Hamu

Wakil Ketua II : Merdi Sofansyah

Bidang Media & Penyiaran

Ketua : Auri Jaya

Wakil Ketua I : Danang Sanggabuana

Wakil Ketua II : Dede Apriadi

Bidang Pembelaan & Pembinaan Hukum

Ketua : Anrico Pasaribu

Wakil Ketua : Octap Riadi

*Sekretaris Jenderal*: *Zulmansyah Sekedang*

Wakil Sekretaris Jenderal I : Haryo Ristamaji

Wakil Sekretaris Jenderal II : Iskandar Zulkarnain

*Bendahara Umum* : Marthen Selamet Susanto

Wakil Bendahara Umum I : Herlina Anis

Wakil Bendahara Umum II : Sumber Rajasa Ginting

*KOMISI-KOMISI* :

Komisi Pendidikan & Pelatihan

Ketua : Jufri Alkatiri

Wakil I : Anas Syahirul Alim

Wakil II : Aldi Gultom

Komisi Kompetensi Wartawan

Ketua : Firdaus Komar

Wakil : Ahmad Fauzi Chan

Komisi Pemberdayaan Wartawan Perempuan

Ketua : Henny Murniati

Wakil : Ria Dewi

Komisi Wartawan Olahraga (Siwo)

Pembina : Mahfudin Nigara

Wakil Pembina : Gungde Ariwangsa

Ketua : Suryansyah

Wakil Ketua I : Dede Isharrudin

Wakil Ketua II : Erwin Muhammad

Sekretaris : Wina Setyawatie

Wakil Sekretaris : Rudi Sahwani

Anggota : Husnie

: Syahnan Rangkuti

: Denni Risman

*DEPARTEMEN-DEPARTEMEN*

Departemen Seni, Musik, Film, dan Budaya

Ketua : Ramon Damora

Wakil Ketua I : Eko Teguh Wiyono

Wakil Ketua II : Kunni Masrohanti

*Departemen TNI dan Polri*

Ketua : Jhonny Handjojo

Wakil Ketua (Khusus Polri) : Musrifah

Wakil Ketua (Khusus TNI) : Badar Subur

*Departemen Hukum & HAM*

Ketua : Baren Antonius Siagian

Wakil Ketua I : Aiman Witjaksono

Wakil Ketua II : Ardiansyah MZ Tanjung

Wakil Ketua III : Eddy Iriawan

*Departemen Parlemen*

Ketua : Ade Chandra

*Departemen EKUIN*

Ketua : Heri Triyanto

Wakil Ketua I : Yura Syahrul

Wakil Ketua II : M. Sarwani

Departemen Pangan dan Energi

Ketua : Gaib Maruto Sigit

Wakil Ketua I : M. Arifin Mukendar

Wakil Ketua II : Rizal Afrizal

Departemen Kajian & Litbang

Ketua : Akhmad Sefudin

Wakil Ketua I : Rukman Nawawi

Wakil Ketua II : Jimmy Endey

Departemen Humas

Ketua : Hengki Lumban Toruan

Wakil Jaringan Media : Akhmad Dani

Wakil Jaringan Pewarta Foto : B Hersunu A.W

Wakil Jaringan Media Sosial : Achmad Rizal

*DIREKTORAT*

Direktur Uji Kompetensi Wartawan (UKW) : Aat Surya Safaat

Wakil Direktur : Eko Pamuji

Direktur Sekolah Jurnalisme Indonesia (SJI) : Marah Sakti Siregar

Wakil Direktur : Nizwar

Direktur Anugerah Adinegoro : Maria D. Andriana

Wakil Direktur : Eko Suprihatno

Direktur Anugerah Seni & Kebudayaan : Yusuf Susilo Hartono

Direktur Konfederasi Wartawan ASEAN (CAJ) : Ahmed Kurnia Soeriawidjaja

Wakil Direktur : Yono Hartono

Direktur Anti Kekerasan Wartawan : Edison Siahaan

Wakil Direktur : Supardi Hardy

Direktur Satgas Anti Hoax : Insan Kamil

Wakil Direktur I : Mercys Charles Loho

Wakil Direktur II : Muhtadi Putra Nusa

Direktur PWI Peduli : Yoyok Ajar

Wakil Direktur : Samsir Hamajen

Direktur Aset : Endang Werdiningsih

Wakil Direktur : Rabiatun Drakel

Direktur Pers Pancasila : Sihono HT

Wakil Direktur : Mochtar Touwe.

(*/red).

JAKARTA - Mitrapubliknew.com - Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kongres Bandung, Hendry Ch Bangun, dan Ketua Umum PWI Kongres Luar Biasa (KLB) Jakarta, Zulmansyah Sekedang, akhirnya menyepakati dan menandatangani surat keputusan (SK) berisi susunan Panitia Bersama Kongres Persatuan PWI.

Penandatanganan dilakukan di kantor Dewan Pers, Jakarta, Jumat (13/6/2025), disaksikan Ketua Dewan Pers, Komaruddin Hidayat, Wakil Ketua Dewan Pers Totok Suryanto, anggota Dewan Pers Yogi Hadi Ismanto dan Dahlan Dahi, mediator konflik PWI.

Penandatanganan SK tersebut merupakan langkah maju menuju Kongres Persatuan yang direncanakan paling lambat 30 Agustus tahun ini, sesuai Kesepakatan Jakarta.

"Dengan lengkapnya panitia Kongres Persatuan PWI, maka SC dan OC sudah bisa langsung bekerja untuk menyiapkan Kongres. Walaupun batas akhir pelaksanaan kongres ditetapkan maksimal 30 Agustus, apabila semua sudah siap maka bisa saja kongres dapat dilakukan lebih cepat. Misalnya akhir Juli atau awal Agustus,” kata Hendry.

"Dengan sudah disepakatinya panitia kongres, semoga niat kita bersama untuk persatuan PWI kembali, dimudahkan dan dilancarkan. Saya mendoakan semua panitia SC dan OC yang sudah diberikan amanah bekerja kompak, rukun, sukses, selalu sehat dan tetap berpedoman kepada konstitusi PD PRT PWI,” kata Zulmansyah.

Dalam susunan panitia, disepakati masuk nama baru di steering committee (SC), yakni Totok Suryanto, Wakil Ketua Dewan Pers, yang mewakili unsur “netral”.

Dengan demikian, struktur SC menjadi lengkap, terdiri atas tujuh nama. Masing-masing tiga nama dari PWI Kongres Bandung dan tiga nama dari PWI KLB, plus satu nama dari unsur netral.

Ketua Dewan Pers Komaruddin Hidayat sangat menghargai usaha rekonsiliasi PWI. Menurut Komaruddin, kedua pihak harus melihat ke depan untuk menyelesaikan konflik dan mengembalikan PWI sebagai salah satu pilar penting ekosistem pers Indonesia.

Dengan terbentuknya Panitia Kongres PWI, yang terdiri atas SC dan organising committee (OC), diharapkan Kongres Persatuan PWI bisa menjadi mekanisme demokratis dan damai untuk menyelesaikan konflik di tubuh organisasi wartawan tertua di Indonesia tersebut.

SK PWI mengenai Pembentukan Panitia Bersama Kongres Persatuan PWI Tahun 2025 ditandatangani oleh masing-masing ketua umum dan sekretaris jenderal (sekjen).

Berikut susunan lengkap Panitia Kongres Persatuan:

Ketua: Zulkifli Gani Ottoh  

Wakil Ketua: Atal S Depari  

Sekretaris: IGMB Dwikora Putra 

Anggota:

1. Zacky Antoni  

2. Wina Armada Sukardi

3. Lutfil Hakim  

4. Totok Suryanto

Ketua: Marthen Selamet Susanto 

Wakil Ketua: Raja Parlindungan Pane 

Sekretaris: Tb Adhi 

Wakil Sekretaris: Firdaus Komar  

Bidang Persidangan:

1. Haris Sadikin 

2. Sarjono  

Bidang Pendanaan:

1. Muhammad Nasir  

2. Musrifah  

Bidang Akomodasi:

                1. Sarwani  

                2. Kadirah 

Bidang Transportasi:

1. Herwan Febriansyah 

2. Mercys Charles Loho

Acara yang di hadiri Ketua Umum PWI Kongres Luar Biasa, Zulmansyah Sekedang (paling kanan), berjabat tangan dengan Ketua Umum PWI Kongres Bandung, Hendry Ch Bangun (keempat dari kiri) setelah menandatangani SK Panitia Bersama Kongres Persatuan PWI di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Selasa (13/6/2025). Ikut menyaksikan, dari kiri ke kanan, Dahlan Dahi (mediator, anggota Dewan Pers), Yogi Hadi Ismanto (anggota Dewan Pers), Komaruddin Hidayat (Ketua Dewan Pers), Totok Suryanto (Wakil Ketua Dewan Pers), dan Wina Armada Sukardi (Sekjen PWI KLB)," tutupnya.

(*/Red)

JAKARTA. Mitrapubliknews.com -Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyiaran kembali menjadi perdebatan panas setelah Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat, Aliansi Jurnalis Independen (AJI), dan Asosiasi Video Streaming Indonesia (AVISI) menyampaikan catatan kritis dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komisi I DPR RI. 

Pertemuan yang digelar di Senayan, Senin (5/5/2025), ini bertujuan menyerap masukan dari para pemangku kepentingan media terkait revisi UU Penyiaran, terutama menyangkut regulasi konten multiplatform dan digital.

Ketua Umum PWI Pusat, Zulmansyah Sekedang, menegaskan bahwa revisi UU ini harus menjamin kemerdekaan pers sebagai pilar demokrasi. 

"Jangan sampai pengawasan media berubah menjadi sensor yang membungkam kebebasan berekspresi," tegas Zulmansyah Sekedang didampingi Sekjen Wina Armada Sukardi dan sejumlah pengurus PWI.

Komisi I DPR RI: RUU Penyiaran Harus Adaptif, Bukan Membatasi

Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, menegaskan bahwa Panitia Kerja (Panja) RUU Penyiaran tidak ingin membuat regulasi yang kaku. 

"Kami ingin mendengar langsung dari para pelaku media seperti PWI, AJI, dan AVISI. RUU ini harus menjawab tantangan industri penyiaran modern tanpa mengabaikan prinsip kebebasan pers," ujarnya.

Dave menambahkan, DPR berkomitmen untuk menampung seluruh masukan sebelum RUU dibahas lebih lanjut. Poin krusial yang menjadi perhatian antara lain:

- Potensi tumpang tindih dengan UU Pers No. 40/1999.

- Pengaturan konten digital yang dinilai terlalu intervensif.

- Kewenangan berlebihan lembaga pengawas yang bisa mengancam independensi media.

Catatan Kritis PWI: Ancaman Sensor dan Pembatasan Ruang Redaksi

Dalam paparannya, PWI Pusat menyoroti beberapa pasal yang dinilai berpotensi membatasi kebebasan pers:

1. Pasal 27 tentang kewenangan pengawasan konten yang multitafsir.

2. Pasal 35 yang mewajibkan media menyensor konten "bermasalah" tanpa definisi jelas.

3. Pasal 42 yang memberi kewenangan besar pada negara dalam pencabutan izin siaran.

"Jika tidak hati-hati, RUU ini bisa menjadi alat represi baru," tegas Ketua Umum PWI Pusat Zulmansyah Sekedang. "Kami minta DPR memastikan UU ini tidak bertentangan dengan konstitusi dan prinsip kemerdekaan pers."

AJI dan AVISI Desak Perlindungan Konten Kreator Digital

Tak hanya PWI, perwakilan AJI dan AVISI juga menyampaikan kekhawatiran serupa. 

Mereka menekankan bahwa RUU Penyiaran harus melindungi konten kreator digital tanpa membebani dengan regulasi berlebihan.

"Platform digital berkembang pesat. Regulasi harus fleksibel, bukan menghambat inovasi," kata perwakilan AVISI.

Sementara itu, AJI menegaskan bahwa UU Penyiaran tidak boleh digunakan untuk membatasi pemberitaan kritis. 

"Kami menolak segala bentuk kriminalisasi jurnalis dengan dalih pelanggaran penyiaran," tegas perwakilan AJI.

Arah Revisi RUU Penyiaran: Perlindungan Publik vs Kebebasan Pers

Komisi I DPR RI berjanji akan mempertimbangkan semua masukan sebelum RUU dibahas di tingkat Panitia Kerja (Panja). 

Beberapa poin yang akan menjadi fokus:

✅ Menghindari tumpang tindih regulasi antara UU Penyiaran dan UU Pers.

✅ Memastikan perlindungan kebebasan pers sambil menjaga etika jurnalistik.

✅ Mengakomodir perkembangan teknologi tanpa over-regulasi.

Akankah RUU Penyiaran Jadi Ancaman Atau Solusi?

Pertemuan ini menjadi babak awal perdebatan panjang tentang masa depan regulasi media di Indonesia. 

Di satu sisi, pemerintah ingin melindungi publik dari konten berbahaya, di sisi lain, jurnalis dan kreator khawatir RUU ini akan disalahgunakan untuk membatasi kebebasan berekspresi.

"Kami akan terus memantau proses revisi ini. PWI siap kembali memberikan masukan jika diperlukan," ucap Ketua Umum PWI Pusat Zulmansyah Sekedang mengingatkan.

Sementara itu, Komisi I DPR RI memastikan akan membuka ruang dialog lanjutan sebelum RUU disahkan. "Kami ingin hasil akhirnya adil bagi semua pihak," pungkas Dave Laksono.

Deskripsi//

PWI, AJI, dan AVISI kritik RUU Penyiaran dalam RDPU DPR. Khawatir ancaman kebebasan pers, mereka desak revisi yang lebih demokratis. (*/red).

KEBON SIRIH,-- mitrapubliknews.com,---Rapat persiapan Hari Pers Nasional (HPN) 2024 yang dihadiri Ketua Umum PWI Pusat Hendry Ch Bangun dan Sekjen PWI Sayid Iskandarsyah, menjadwalkan “soft launching” HPN di Bundaran Hotel Indonesia (HI) tanggal 12 November 2023 mendatang. Hendry mengajak wartawan beramai-ramai memperkenalkan HPN 2024 kepada masyarakat.

“Soft launching HPN 2024 diadakan untuk memperkenalkan Hari Pers Nasional kepada masyarakat. Saya mengajak wartawan meramaikan acara itu. Kita akan membentangkan spanduk dan jalan sehat di Bundaran HI,”ujar Ketua Umum PWI Pusat Hendry Ch Bangun di Kantor PWI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta, Rabu (1/11).

HPN 2024 mendatang adalah HPN pertama Kepengurusan PWI Pusat di bawah kepemimpinan Hendry Ch Bangun. Puncak acara HPN 2024 akan berlangsung tanggal 9 Februari 2024 di Taman Impian Jaya Ancol (TIJA), Jakarta.

Dalam rapat yang dipimpin Wasekjen PWI Pusat, Raja Pane dibahas pula berbagai persiapan acara-acara HPN yang kali ini mengusung tema “Mengawal Transisi Kepemimpinan Nasional dan Keutuhan Bangsa”.

Hendry berpendapat promosi HPN 2024 harus digencarkan, baik lewat pemberitaan di media massa maupun konten-konten di media sosial dengan berbagai platform, seperti Youtube, podcast, Twitter, Instagram, video-video pendek, live streaming dan sebagainya. “Kita ingin HPN kali ini berbeda dan gaung-nya makin kuat,”tambahnya.

Salah satu acara HPN 2024 yang akan ditayangkan secara “live streaming” adalah dialog kebangsaan yang akan menampilkan tiga pasang capres-cawapres.

Hendry mengatakan, dialog kebangsaan itu penting sekaligus untuk menunjukkan jatidiri PWI Merah Putih, yakni organisasi profesi wartawan yang berwawasan kebangsaan dan terus mempromosikan nilai-nilai keberagaman dan perjuangan bangsa Indonesia.

Diharapkan penyelenggaraan HPN 2024 juga memberikan inspirasi kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lain melalui penghargaan Anugerah PWI. Penghargaan ini akan diberikan kepada beberapa tokoh muda yang telah berjasa kepada lingkungan, Pendidikan dan UMKM.

Rapat Persiapan HPN 2024 juga menyepakati perlunya memberikan Pena Emas kepada tokoh masyarakat yang dinilai berjasa kepada bangsa negara serta memberikan perhatian untuk kemajuan dunia pers. “Kita juga harus memperhatikan usulan dari daerah-daerah. Pena Emas itu usulan dari daerah,”tambah Hendry. (*/Eben).