Tangerang | Mitrapubliknews.com -- MAPUCA ( Mangrove Pulo Cangkir), Selama sepuluh tahun MAPUCA hadir menggerakan  mengkonvarsi  Manggrove, Edukasi lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat di pesisir pantai barat daya pulau Cangkir kecamatan Kronjo Kabupaten Tangerang, Rabu (22/07/2026).

Haji Heru Pendiri Manggrove Pulo Cangkir bersura setiap bibit Mangrove yang ditanam adalah ikhtiar melindungi pantai dari abrasi, kata Heru 

"Kami menjaga keaneka ragaman hayati, ekologis konservasi sumber daya alam, rehabilitasi hutan lindung, serta mewariskan lingkungan yang lestari bagi generasi yang akan datang," ucapnya.

Kami berharap agar Gerakan Peradaban RAKSAWARUGA bisa dikenal oleh masyarakat luas untuk sejarah peradaban tanah leluhur Banten yakni dengan Menjaga, merawat, melindungi dan melestarikan untuk peradaban Banten. Pungkasnya. (*/Redaksi).

Tangerang | Mitrapubliknews.com -- Umat Islam di Indonesia, termasuk warga Kabupaten Tangerang, akan menyambut datangnya Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah pada Senin sore, 15 Juni 2026. Momen pergantian tahun dalam kalender Hijriah ini menjadi kesempatan bagi umat Muslim untuk melakukan introspeksi diri sekaligus memperbanyak ibadah dan doa.

Berbeda dengan perayaan pergantian tahun Masehi yang identik dengan berbagai hiburan, Tahun Baru Islam lebih banyak diisi dengan kegiatan religius seperti pengajian, dzikir, muhasabah, hingga membaca doa akhir tahun dan doa awal tahun. Tradisi ini masih banyak dijalankan oleh masyarakat di berbagai daerah, termasuk di Kabupaten Tangerang dan sekitarnya.Senin(15/06/2026).

Doa akhir tahun dibaca sebagai bentuk permohonan ampun kepada Allah SWT atas segala kesalahan dan kekhilafan yang telah dilakukan selama satu tahun terakhir. Sementara itu, doa awal tahun dipanjatkan sebagai harapan agar diberikan keberkahan, perlindungan, dan kemudahan dalam menjalani kehidupan selama setahun ke depan.

Bagi masyarakat yang ingin mengamalkannya, doa akhir tahun biasanya dibaca menjelang berakhirnya bulan Zulhijah atau sebelum masuk waktu Maghrib yang menandai pergantian tahun Hijriah. Sedangkan doa awal tahun dibaca setelah masuk waktu Maghrib pada malam 1 Muharram.

Dalam tradisi Islam, membaca doa akhir tahun bukan sekadar ritual tahunan. Doa ini mengandung permohonan ampun atas berbagai dosa yang mungkin dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja selama satu tahun terakhir.

Melalui doa tersebut, seorang Muslim diajak untuk mengevaluasi perjalanan hidupnya, memperbaiki kesalahan, serta memperkuat komitmen untuk menjadi pribadi yang lebih baik di masa mendatang.

Selain doa akhir tahun, umat Islam juga dianjurkan membaca doa awal tahun setelah masuk waktu Maghrib pada malam 1 Muharram.

Doa ini berisi harapan agar Allah SWT memberikan perlindungan dari godaan setan, menjaga diri dari perbuatan buruk, serta membimbing setiap langkah agar lebih dekat kepada-Nya.

Bacaan doa awal tahun yang umum diamalkan adalah:

"Allâhumma antal abadiyyul qadîmul awwal. Wa 'alâ fadhlikal 'azhîmi wa karîmi jûdikal mu'awwal. Hâdzâ 'âmun jadîdun qad aqbal. As'alukal 'ishmata fîhi minas syaithâni wa auliyâ'ih, wal 'auna 'alâ hâdzihin nafsil ammârati bis sû'I, wal isytighâla bimâ yuqarribunî ilaika zulfâ, yâ dzal jalâli wal ikrâm.

Artinya: Tuhanku, Kau yang Abadi, Qadim, dan Awal. Atas karunia-Mu yang besar dan kemurahan-Mu yang mulia, Kau menjadi pintu harapan. Tahun baru ini sudah tiba. Aku berlindung kepada-Mu dari bujukan Iblis dan para walinya di tahun ini. Aku pun mengharap pertolongan-Mu dalam mengatasi nafsu yang kerap mendorongku berlaku jahat. Kepada-Mu, aku memohon bimbingan agar aktivitas keseharian mendekatkanku pada rahmat-Mu. Wahai Tuhan Pemilik Kebesaran dan Kemuliaan.

Melalui doa tersebut, umat Muslim berharap tahun baru yang datang menjadi momentum untuk meningkatkan kualitas ibadah, memperbaiki akhlak, serta memperoleh keberkahan dalam kehidupan sehari-hari.

Dengan memasuki tahun baru Hijriah, umat Islam diharapkan mampu meninggalkan kebiasaan buruk di masa lalu dan memulai lembaran baru yang lebih baik, penuh keberkahan, serta semakin dekat kepada Allah SWT. (*/red).

TANGERANG | Mitrapubliknews.com – Hasil survei independen terbaru yang dilaksanakan oleh lembaga Tangerang Bureau Research & Consulting (TBRC) menempatkan LSM Komando Corong Aspirasi Rakyat ( KCAR ) sebagai organisasi masyarakat sipil paling berpengaruh dan paling dipercaya masyarakat di Tangerang Raya, Banten. Kamis 28 Mei 2026.

Dalam pengukuran tersebut, lembaga ini meraih predikat LSM Terpopuler dengan angka capaian *78,6%*, disertai tingkat kepercayaan publik mencapai *76,2%* — nilai tertinggi dibandingkan lembaga sejenis yang beroperasi di wilayah yang sama.

Angka prestisius ini menegaskan posisi LSM Komando berada di puncak organisasi penyalur aspirasi, tempat masyarakat menaruh harapan untuk menyampaikan pendapat, keluhan, dan usulan demi kemajuan daerah. Di balik keberhasilan besar itu, terdapat satu prinsip mendasar yang menjadi kekuatan utama sekaligus pembeda utama dengan organisasi lain: _kemandirian keuangan mutlak_.

Dipimpin oleh Ketua Umum *M.O. Rodhi, SH*, LSM Komando menerapkan aturan tegas: *nol rupiah dana dari APBD*, dan sama sekali tidak menerima bantuan keuangan dari pihak atau lembaga luar negeri. Seluruh kegiatan, program, dan gerakan sosial sepenuhnya dibiayai dari kekuatan internal serta partisipasi sukarela para anggota, tanpa ketergantungan apa pun kepada sumber daya eksternal yang berpotensi mengikat kebebasan berpendapat.

“Bagi kami, kemandirian adalah prinsip. Kami menolak dana APBD maupun sumbangan asing. Suara rakyat yang kami bawa harus murni, jernih, dan bebas. Tidak boleh ada sedikit pun pengaruh kepentingan politik, kekuasaan pemerintah, atau agenda negara lain. Jika kami terima dana dari mereka, berarti kami sudah menjual kebebasan kami dan mengkhianati kepercayaan yang diberikan masyarakat,” tegas M.O. Rodhi, SH. di Posko Komando Tangerang 28/5/26.

Pendirian tegas ini justru menjadi alasan utama masyarakat semakin percaya dan mendukung. Bagi warga, keberadaan LSM Komando menjadi jaminan bahwa apa yang disampaikan benar-benar mewakili kehendak rakyat, bukan pesanan atau keuntungan pihak tertentu.

Angka-angka tersebut membuktikan satu hal nyata: *semakin murni dan bebas sebuah lembaga, semakin besar kepercayaan yang diterimanya*. Keberhasilan ini menjadi bukti bahwa jalan kemandirian adalah cara paling tepat untuk bekerja jujur, maksimal, dan bermanfaat langsung bagi kepentingan umum.

Dengan dukungan masyarakat yang terus tumbuh dan prinsip yang tidak akan dikompromikan, LSM Komando bertekad terus menjadi jembatan yang kokoh, adil, dan berani antara pemerintah dan rakyat. Keberadaan organisasi ini menjadi bukti nyata bahwa masih ada kekuatan masyarakat sipil yang berdiri tegak, hanya berpegang pada satu tujuan: *memperjuangkan keadilan, kesejahteraan, dan hak seluruh rakyat Indonesia*.

*Tentang LSM KOMANDO*  

Organisasi independen yang bergerak di bidang pengawasan, penyaluran aspirasi, dan pengabdian masyarakat, berdiri atas dasar semangat persatuan, kebenaran, dan keberpihakan sepenuhnya kepada kepentingan rakyat. (*/ Red).

Kabupaten Tangerang | Mitrapubliknews.com -- Hj.Dr.Corah Usman., MARS, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Balaraja Kabupaten Tangerang, Mengucapkan selamat Idul Adha 1447 H .

" Selamat berkurban Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah Semoga semangat berkorban menumbuhkan keihklasan dan mempererat tali silaturahmi di antara kita  . " Mohon maaf lahir dan bhatin." .

Itulah  kata yang tersirat ,  semangat dalam perjuangan berkorban untuk mengabdi dalam menggapai Ridho Allah , untuk mengedepankan kepentingan kesejahteraan orang lain.

" Kurban bukan sekedar menyembelih hewan, Melainkan menyembelih sifat egois dalam diri, Mari kita bersihkan hati dan luruskan niat untuk mencari ridho Allah SWT ". (*/red).

Kabupaten Tangerang | Mitrapubliknews.com -- Hj.Dr.Umie Kulsum M.M Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Pakuhaji Tangerang, Mengucapkan selamat Idul Adha 1447 H .

" Selamat berkurban Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah Semoga semangat berkorban menumbuhkan keihklasan dan mempererat tali silaturahmi di antara kita  . " Mohon maaf lahir dan bhatin." .

Itulah  kata yang tersirat ,  semangat dalam perjuangan berkorban untuk mengabdi dalam menggapai Ridho Allah , untuk mengedepankan kepentingan kesejahteraan orang lain.

" Kurban bukan sekedar menyembelih hewan, Melainkan menyembelih sifat egois dalam diri, Mari kita bersihkan hati dan luruskan niat untuk mencari ridho Allah SWT ". 

TANGERANG | Mitrapubliknews.com – Tuduhan itu selalu sama: “LSM Komando Corong Aspirasi Rakyat pasti dibiayai asing!” Narasi ini berulang setiap kali lembaga yang dipimpin M.O. Rodhi, SH itu menggebrak proyek raksasa dan kebijakan yang menindas warga kecil. Tapi benarkah? Investigasi ini menelusuri jejak finansial di balik gerakan yang disebut paling masif di Tangerang Raya.

*BANTAHAN TEGAS: NOL DANA ASING, NOL APBD*

“Tidak ada bukti valid. Kami mengandalkan sumber dana mandiri untuk jaga independensi pengawasan birokrasi.” Pernyataan Ketua Umum M.O. Rodhi, SH pada 21/05/26 di Posko Komando, Neglasari, bukan isapan jempol. Data Kesbangpol Tangerang menguatkan: LSM Komando Corong Aspirasi Rakyat *tidak tercatat sebagai penerima hibah pemerintah maupun internasional*.

Faktanya terbalik dari tuduhan. LSM ini justru menolak ketergantungan pada negara maupun asing agar tetap bisa menggigit. Lalu dari mana uang untuk advokasi publik dan edukasi warga marjinal yang jalan terus?

*TELUSUR 3 SUMBER DANA: MESIN GERAKAN RAKYAT OLEH RAKYAT*

1. *Iuran Anggota: Tulang Punggung yang Tak Terlihat* 

   Basis anggota LSM Komando tersebar di seluruh Tangerang Raya. Mereka bukan anggota pasif. Setiap bulan, iuran sukarela mengalir untuk logistik aksi, cetak kajian hukum, hingga biaya pendampingan warga. Satu iuran mungkin kecil, tapi ribuan iuran yang loyal jadi kekuatan finansial rutin. Ini dana paling bersih: dari anggota, untuk advokasi anggota.

2. *Donasi Simpatisan: Bukti Gerakan Dipercaya Publik* 

   Saat LSM Komando gelar “Berbagi Walau Sedikit” Ramadhan 1447 H / Maret 2026 di Neglasari & Sepatan Timur, ratusan paket pangan dibagikan. Semua murni dari donasi spontan warga. M.O. Rodhi, SH terbuka ucap terima kasih ke donatur tiap kali aksi. Pola ini disengaja: agar kas LSM diisi publik, bukan konglomerat. Tujuannya agar loyalitas LSM tetap ke rakyat, bukan ke pemberi dana.

3. *Kantor Hukum Garda Republik: “Otak” yang Biayai “Otot”* 

   Ini kunci kemandirian yang tak dimiliki banyak LSM. M.O. Rodhi, SH adalah pendiri Kantor Hukum Garda Republik. Pendapatan dari layanan hukum yang ditangani pengurus dan jaringan LSM disisihkan untuk kerja sosial. Model “unit usaha internal” ini yang membuat LSM Komando bisa rilis kajian hukum kelas atas sambil tetap bagi sembako di kampung. Mereka tak perlu tunggu kucuran dana proyek untuk bicara.

*MENGAPA FITNAH DANA ASING TERUS DIGORENG?*

Investigasi kami menemukan pola: tuduhan selalu muncul setelah LSM Komando menyentuh “sarang tawon”.

*Pertama, Gerakannya Terlalu Mengganggu.* Kritik ke proyek PIK2, sebut jalan “stadium 4” sudah makan korban, bongkar pungli perizinan. Narasi dana asing dipakai untuk tanam curiga: “Ini pasti titipan, bukan suara rakyat.”

*Kedua, Skalanya Tak Masuk Akal Bagi Lawan.* Aksi serentak 2 titik, koalisi dengan FORKABI, kajian hukum tebal, edukasi warga marjinal door-to-door. Bagi pihak yang terusik, logikanya sederhana: “Mustahil LSM tanpa APBD bisa begini kalau tak ada asing di belakang.” Padahal, yang di belakang adalah iuran dan donasi rakyat.

*Ketiga, Ini Strategi Delegitimasi Klasik.* Cap “alat asing” adalah cara tercepat membunuh karakter LSM kritis. Tujuannya agar publik ragu: apakah LSM Komando benar-benar bela warga, atau bela kepentingan luar?

*EDUKASI PUBLIK: KENALI CIRI LSM INDEPENDEN*

Kasus LSM Komando jadi pelajaran bagi warga marjinal. LSM yang benar-benar independen punya 3 tanda:

1. *Sumber dananya transparan ke publik*: Iuran, donasi, usaha mandiri.

2. *Kantor dan ketuanya mudah ditemui*: Posko di Neglasari ,Pakuhaji dan Sepatan terbuka untuk laporan warga.

*KESIMPULAN : DIBIAYAI RAKYAT, MAKA BERPIHAK KE RAKYAT*

LSM Komando bisa masif dan berkelanjutan justru karena *tidak terima dana asing/pemerintah*. Tiga kakinya – iuran anggota, donasi warga, pendapatan kantor hukum internal – membuat mereka tak bisa dibungkam dengan ancaman stop dana.

Isu dana asing bukan soal bukti. Ini soal ketakutan. Takut pada gerakan yang otaknya tak bisa dibeli, dan ototnya dibiayai langsung oleh keringat rakyat.

Selama advokasi publik dan edukasi warga marjinal masih dibiayai dari kantong rakyat sendiri, LSM Komando akan tetap jadi corong yang tak bisa disumbat. (*/red).

TANGERANG  | Mitrapubliknews.com — Hak masyarakat untuk menyampaikan kritik dan aspirasi terhadap pemerintah maupun BUMD dijamin oleh undang-undang. 

Namun kritik yang berkembang di ruang publik juga harus dibangun berdasarkan fakta dan data, bukan opini tendensius yang menggiring persepsi negatif.

Hal tersebut diungkapkan Ibnu Jandi menanggapi berbagai sorotan terhadap Perumda Tirta Benteng Kota Tangerang dan Direktur Utamanya, Doddy Effendy.

Menurut Ibnu Jandi, sepanjang yang diketahuinya, Dirut Perumda Tirta Benteng tidak pernah anti kritik ataupun menutup ruang masukan dari masyarakat.

Ia menilai kritik merupakan bagian dari kontrol sosial yang memang harus diterima oleh pejabat publik maupun pimpinan perusahaan daerah.

“Pejabat publik memang wajib siap menerima kritik. Tetapi jangan sampai kritik dipenuhi dugaan, framing, dan opini yang dibangun tanpa fakta,” ujarnya dalam siaran pers yang diterima redaksi pada Rabu (13/5/2026).

Ia mengatakan masyarakat memiliki hak penuh untuk mengawasi kebijakan dan pelayanan publik. 

Namun ia mengingatkan agar penyampaian informasi kepada publik tetap mengedepankan objektivitas dan tidak membentuk penghakiman sepihak.

Menurutnya, ketika sebuah isu terus digiring dengan asumsi, skeptis berlebihan, hingga narasi yang cenderung provokatif, maka publik juga berhak mempertanyakan integritas dan arah dari pemberitaan tersebut.

Jandi juga menyoroti pentingnya profesionalisme pers dalam menjalankan fungsi kontrol sosial sesuai Undang-Undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.

“Kalau pemberitaan dipenuhi asumsi, skeptis berlebihan, bahkan mengarah pada provokasi dan fitnah, masyarakat juga berhak mempertanyakan isi dan tujuan pemberitaan tersebut,” tegasnya.

Ia menambahkan, Undang-Undang Pers mengatur bahwa wartawan wajib bekerja profesional, akurat, independen, dan bertanggung jawab dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat.

Terkait isu deviden dan LHKPN yang sempat menjadi sorotan, Ibnu Jandi menyebut persoalan tersebut telah memiliki penjelasan dan dianggap clear. 

Sementara mengenai LHKPN pejabat Perumda Tirta Benteng, menurutnya data tersebut juga sudah tersedia secara terbuka melalui website resmi perusahaan.

“Kalau berbicara keterbukaan informasi, datanya ada dan bisa dilihat langsung. Jadi jangan membangun kesan seolah semuanya ditutup-tutupi,” katanya.

Ia menegaskan bahwa kebebasan berpendapat dan hak memperoleh informasi dijamin dalam UUD 1945, UU HAM, UU Keterbukaan Informasi Publik, serta UU Pers. 

Karena itu, ia berharap ruang demokrasi tetap diisi kritik yang objektif, informasi yang akurat, dan penyampaian aspirasi yang beretika agar masyarakat tidak terus digiring pada opini yang belum tentu sesuai fakta sebenarnya.[red]

"Garang ke Data, Elegan ke Manusia. Hasilnya Harus Manis untuk Rakyat”

Tangerang | Mitrapubliknews.com – Berbekal kepercayaan publik 76,2%, LSM Komando Corong Aspirasi Rakyat (KCAR) menyatakan evolusi peran melalui konsep _Diplomasi Kerakyatan_. Ketua Umum M. Omar Rodhi, SH menegaskan Komando kini berposisi sebagai _Jembatan Komunikasi Rakyat_ sekaligus _Mitra Strategis Pemda_, bukan lagi oposisi reaktif.

Konsep ini ditopang 3 pilar. *Pertama, Filosofi Jembatan*: memastikan aspirasi rakyat seperti perbaikan Jalan Stadium 4 Teluknaga tidak berhenti di meja draf, melainkan jadi realisasi di lapangan. *Kedua, Mitra Strategis*: Komando berperan sebagai “mitra kritis” dengan menyuplai data lapangan yang akurat kepada pemerintah. *Ketiga, Pagar Data Hukum*: independensi dijaga dengan fakta dan argumen hukum, bukan lobi kosong. “Yang bicara bukan saya pribadi, yang bicara data,” tegas Rodhi di posko Komando Kota Tangerang 10/5/26.

Tolok ukur keberhasilan Diplomasi Kerakyatan, menurut Rodhi, sangat sederhana: “Habis ngopi dengan Bupati, besoknya Jalan Pakuhaji dicor atau tidak? Kalau dicor, rakyat menang. Kalau hanya foto silaturahmi, berarti jembatan roboh dan Komando dituduh _'masuk angin'_.”

Rodhi menambahkan, evolusi ini menargetkan Komando naik kelas menjadi _Think-Tank Kebijakan Rakyat_. “Meja kopi boleh manis. Data kami tetap pahit. Dan hasilnya harus manis untuk rakyat. Satu Jiwa – Satu Komando!”, pungkasnya. (*/ red)

Tangerang | Mitrapubliknews.com – Polemik mengenai boleh tidaknya seorang Kepala Desa merangkap profesi sebagai advokat kembali mengemuka. Berdasarkan regulasi yang berlaku, Kepala Desa tidak diperkenankan menjalankan profesi tersebut selama masih menjabat. Sabtu, (09/05/2026).

Ketentuan ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pasal 29 menegaskan, Kepala Desa dilarang merangkap jabatan sebagai pejabat negara, pegawai negeri sipil, anggota TNI/Polri, maupun jabatan lain yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan.

Sementara itu, profesi advokat diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Pasal 3 ayat (1) huruf g menyebutkan, advokat tidak boleh merangkap jabatan sebagai pejabat negara atau pegawai negeri.

Dengan demikian, Kepala Desa yang berstatus sebagai pejabat pemerintahan desa otomatis tidak bisa sekaligus berpraktik sebagai advokat. Jika ingin menjalani profesi advokat, maka yang bersangkutan harus melepaskan jabatan Kepala Desa terlebih dahulu.

Aturan ini dimaksudkan agar setiap pejabat publik fokus menjalankan tugas dan kewajibannya, sekaligus menjaga independensi profesi advokat.(*/red).

TANGERANG | Mitrapubliknews.com --Dewan Pimpinan Pusat LSM Komando Corong Aspirasi Rakyat (KCAR) menyampaikan apresiasi atas dinamika hubungan kelembagaan yang konstruktif dengan jajaran Pemerintah Daerah se-Tangerang Raya. 1 Mei 2026.

Dihormati Karena Data. Dipercaya Karena Solusi. Bersinergi Karena Tujuan Sama: Rakyat Sejahtera

Menyikapi analisis obyektif yang berkembang di kalangan birokrasi, DPP LSM Komando memandang hal tersebut sebagai cerminan kedewasaan demokrasi lokal, di mana fungsi kontrol sosial dan eksekutif berjalan seiring dalam koridor saling menghormati.

Berdasarkan penelusuran ke kalangan Pemda Kota/Kab. Tangerang & Tangsel, sinergi LSM Komando dengan pemerintah daerah terjalin dalam 4 dimensi positif:

 4 DIMENSI SINERGI LSM KOMANDO – PEMDA TANGERANG RAYA

 1. SEBAGAI MITRA CHECK AND BALANCE YANG KONSTRUKTIF

Pemerintah daerah memandang LSM Komando sebagai mitra koreksi yang berbasis data.

Percepatan Infrastruktur: Masukan terkait kondisi jalan Pakuhaji menjadi bahan evaluasi Dinas Bina Marga/PUPR untuk menentukan skala prioritas perbaikan. Kolaborasi data mempercepat respons. 

Penguatan Tata Kelola: Atensi terhadap transparansi KKPR & perizinan industri menjadi pengingat bersama untuk menjaga akuntabilitas. Bagi birokrat berintegritas, ini membantu mencegah potensi temuan audit BPK.

 2. JEMBATAN KOMUNIKASI PUBLIK YANG EFEKTIF

Di tingkat kewilayahan, LSM Komando berperan aktif sebagai penyambung aspirasi warga.

Pemetaan Masalah Riil: Data lapangan mengenai keluhan limbah Benda atau alih fungsi lahan menjadi input berharga bagi Camat/Lurah dalam merumuskan kebijakan yang tepat sasaran.

Respon Cepat Berbasis Informasi: Komunikasi yang terukur dengan media membantu pemerintah daerah memberikan klarifikasi dan tindakan lebih cepat. Seperti pada penanganan isu administrasi pendidikan di SMP Sepatan, sinergi informasi mendorong penyelesaian dalam 3x24 jam.

 3. MITRA DALAM AKSI SOSIAL & STABILITAS WILAYAH

Apresiasi diberikan atas program Komando yang komplementer dengan agenda pemerintah".

Menjangkau Warga: Kegiatan “Berbagi walau sedikit” turut membantu Dinas Sosial menjangkau kelompok masyarakat yang membutuhkan.

Menjaga Kondusivitas: Komitmen LSM Komando mengedepankan *dialog formal* dalam menyalurkan aspirasi dinilai berkontribusi menjaga iklim investasi dan ketertiban wilayah. *Musyawarah menjadi pilihan utama".

 4. PROFESIONALISME FORMAL-LEGAL.

Dari sisi Kesbangpol, struktur dan kepatuhan administratif LSM Komando menjadi contoh tata kelola organisasi yang baik.

Struktur Jelas: Hierarki DPP-DPW-DPD yang rapi memudahkan koordinasi kelembagaan dengan pemerintah.

Basis Hukum Kuat: Kehadiran M.O. Rodhi, SH & tim hukum  memastikan setiap masukan yang disampaikan memiliki rujukan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan, sehingga diskusi kebijakan menjadi lebih terarah.

 "SIKAP RESMI DPP LSM KOMANDO CAR"

Ketua Umum DPP LSM Komando, M. Omar Rodhi, SH menegaskan:

Survei kepercayaan 76,2% adalah amanah rakyat sekaligus tanggung jawab moral untuk terus bersinergi. Pemerintah daerah yang bersih adalah mitra kami. Data yang kami sampaikan adalah bahan kerja bersama.

“LSM Komando berkomitmen menjadi jembatan yang kokoh: menyalurkan aspirasi rakyat ke atas, dan memastikan jawaban pemerintah turun ke bawah dalam bentuk kerja nyata. Tujuan kita sama: Tangerang Raya yang adil, sejahtera, dan bermartabat".

“Kami percaya, ketika kritik berbasis data dan solusi, maka hasilnya adalah perbaikan. Mari kita jaga ruang dialog ini. Karena meja kopi bisa jadi meja kerja untuk rakyat.”, pungkasnya.

" LSM Komando CAR senantiasa terbuka untuk kolaborasi data, audiensi, dan kerja bersama seluruh OPD se-Tangerang Raya demi percepatan pelayanan publik".

Analisis di atas disarikan dari wawancara dengan berbagai pemangku kepentingan di Tangerang Raya, April 2026, sebagai bahan refleksi bersama untuk penguatan kemitraan. (*/ red).

KOTA TANGERANG | Mitrapubliknews.com - Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Tangerang Herwanto yang akrab dipanggil Wanto bersama segenap pengurus dan anggota mengucapkan: “Selamat Hari Raya Idul Fitri 1447 H " Mohon maaf lahir dan bathin", Semoga kemenangan dan keberkahan selalu menyertai kita semua, Jum'at (20/03/2026).

Lanjut Wanto,Semoga silaturahmi kita tetap terjaga dan semakin erat. Sucikan hati dengan dzikir, cerahkan hati dengan memaafkan,

"Taqobbalallaahu minnaa wa minkum shiyaamana washiyaamakum kullu aamiin wa antum fii khoir. Mohon maaf sebesar-besarnya dan semoga kita bisa bertemu dengan Ramadhan di tahun depan. Aamiin. “ ucap Ketua PWI Kota Tangerang. (*/red).

Tangerang | Mitrapubliknews.com -- Tudingan atau pandangan bahwa sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) seperti Komando Corong Aspirasi Rakyat terlibat dalam politik praktis sering kali muncul ketika sebuah organisasi aktif dalam melakukan advokasi kebijakan atau pengawasan pemerintah.

Dalam dinamika sosial-politik, batasan antara "pengawasan publik" dan "politik praktis" memang sering kali menjadi subjek diskusi yang hangat.

Menurut Ketua Umum LSM Komando M.O.Rodhi,SH, pandangan bahwa politik adalah seni membentuk opini publik sebenarnya sejalan dengan konsep komunikasi politik. 

Bagi LSM Komando, membentuk opini publik adalah instrumen utama untuk menekan pembuat kebijakan dan menggalang dukungan masyarakat agar aspirasi tertentu didengar oleh pemerintah.

Dijelaskannya ,edukasi Politik adalah mengubah cara pandang masyarakat terhadap isu-isu lokal, seperti transparansi perizinan atau kualitas infrastruktur (misalnya, menyoroti kerusakan jalan dan carut marut perzinan sebagai isu prioritas).

Lebih jauh,pendiri Kantor Hukum Garda Republik ini memaparkan sebuah LSM dianggap masuk ke ranah politik praktis jika kegiatannya sudah mengarah pada : Dukungan eksplisit kepada kandidat atau partai politik tertentu dalam Pemilu/Pilkada.

Untuk menjawab tudingan LSM Komando terlibat politik praktis , kami membebaskan setiap anggota untuk menentukan aspirasi poltiknya masing-masing.

" Di LSM Komando ada mantan anggota DPRD Kota/ Kabupaten Tangerang,Caleg dari berbagai partai politik tertentu ", ujarnya di Posko Komando Neglasari, Kota Tangerang (13/3/26).

Terpisah,Kepala Divisi Hukum & Advokasi Publik LSM Komando  Saepudin,SH ,menyatakan di wilayah seperti Tangerang Raya atau Banten, di mana dinamika pembangunannya sangat cepat, kritik tajam terhadap kebijakan perizinan atau proyek infrastruktur sering kali disalahartikan sebagai serangan politik.

Secara ideal, LSM berfungsi sebagai check and balance. Jika sebuah organisasi tetap konsisten pada isu-isu publik—seperti menuntut perbaikan jalan yang rusak atau transparansi birokrasi—maka aktivitas tersebut lebih tepat dikategorikan sebagai advokasi sosial kemasyarakatan daripada politik praktis, meskipun prosesnya melibatkan pembentukan opini publik , tambahnya.

Kontroversi biasanya mereda karena LSM Komando mampu menunjukkan  kritik yang disampaikan berdasar pada temuan lapangan yang objektif. " Untuk itu kami akan tetap kritis terhadap kebijakan yang merugikan rakyat, siapapun pejabat yang berkuasa ",tutup Aep yang juga seorang Advokat ini. (+/red).