Raja Ampat di Ambang Ancaman: Antara Tambang dan Kelestarian



Tangerang Selatan, Mitrapubliknews.com - Penambangan adalah aktivitas yang memanfaatkan kekayaan mineral yang ada di bumi, termasuk logam berharga seperti emas, batu bara, dan nikel. Nikel, khususnya, sangat dibutuhkan dalam sektor industri saat ini, seperti dalam produksi baterai untuk kendaraan listrik dan stainless steel. Sayangnya, kegiatan penambangan nikel sering kali berdampak negatif bagi ekosistem, terutama jika dilaksanakan tanpa mengacu pada keberlanjutan dan regulasi yang ada. Situasi ini menjadi sorotan publik di Raja Ampat, Papua Barat, yang dikenal sebagai "surga terakhir di bumi" karena keindahan bawah laut dan biodiversitasnya yang luar biasa.


Baru-baru ini, penambangan nikel yang dilakukan oleh perusahaan seperti PT Anugerah Tambang Smelter (ATS) memicu perhatian masyarakat. Perusahaan ini diduga melakukan aktivitas tambang di area yang sensitif dari segi ekologi dan memiliki nilai konservasi yang tinggi. Situasi ini menimbulkan kekhawatiran besar karena dapat merusak ekosistem laut dan hutan tropis yang menjadi habitat berbagai spesies endemik. Selain itu, kegiatan tersebut juga berdampak pada kehidupan masyarakat adat yang telah lama bergantung pada sumber daya alam tersebut.


Lebih dari sekadar masalah lingkungan, praktik penambangan di Raja Ampat juga diduga tidak mematuhi beberapa peraturan hukum di Indonesia. Contohnya, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menggarisbawahi bahwa semua kegiatan yang berdampak signifikan terhadap lingkungan harus memiliki izin lingkungan dan melewati proses AMDAL yang transparan dan partisipatif. Namun, proses AMDAL dalam kasus ini dipertanyakan kejelasannya dan berujung pada penolakan dari masyarakat sekitar. 


Di samping itu, penambangan di kawasan hutan lindung tanpa izin resmi juga melanggar UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Karena Raja Ampat adalah bagian dari kawasan konservasi darat dan laut, aktivitas ini berpotensi melanggar UU Nomor 5 Tahun 1990 terkait Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem.


Menyikapi kenyataan ini, kita sebagai mahasiswa tidak hanya diam saja. Kita memiliki tanggung jawab penting untuk menyuarakan ketidakadilan dan kerusakan lingkungan yang terjadi. Kita dapat memulai dengan mendalami studi akademis mengenai dampak sosial dan ekologis dari penambangan di Raja Ampat, lalu menyebarkan informasi tersebut kepada masyarakat melalui diskusi di kampus, media sosial, atau forum mahasiswa. Selain itu, kita dapat bergabung dalam gerakan advokasi bersama organisasi lingkungan seperti JATAM dan Greenpeace Indonesia, atau mendukung upaya komunitas adat lokal yang berjuang untuk wilayah mereka. Tindakan kecil seperti merancang petisi, menulis artikel opini, dan mendesak transparansi dalam proses perizinan tambang dapat memberikan dampak signifikan jika dilakukan secara bersama-sama.


Dalam menangani permasalahan ini, pemerintah baik pusat maupun daerah seharusnya segera mengkaji ulang dan menghentikan aktivitas penambangan yang tidak sesuai dengan hukum serta berpotensi merusak ekosistem Raja Ampat. Kekayaan alam dan budaya di Papua perlu dilindungi, bukan diorbankan demi ambisi industri ekstraktif. Alternatif pembangunan seperti ekowisata, perikanan berkelanjutan, dan konservasi lebih cocok untuk dikembangkan di kawasan ini karena sesuai dengan karakteristik geografis dan sosial masyarakat setempat. Kita tidak boleh membiarkan "surga terakhir" ini hancur hanya demi keuntungan yang bersifat sementara.


Raja Ampat adalah karunia yang tak terhingga, sebuah "surga terakhir di dunia" yang patut kita lestarikan bersama. Mengizinkan keindahan alam dan warisan budayanya musnah demi keuntungan sementara adalah suatu pengkhianatan terhadap generasi yang akan datang. Saatnya kita, sebagai rakyat dan pemimpin, bersatu untuk melindungi harta ini dan menjamin bahwa pembangunan di Indonesia sejalan dengan prinsip keberlanjutan dan keadilan.


Opini ini  saya susun mengacu pada Undang-Undang No. 32 Tahun 2009, UU No. 41 Tahun 1999, dan UU No. 5 Tahun 1990, serta didukung oleh informasi dari Greenpeace Indonesia, Mongabay, JATAM, dan BBC Indonesia yang telah membahas isu tambang nikel di Raja Ampat dalam laporan mereka.(*/red).

Penulis Opini 

By; Arvandho Salam, Mahasiswa Universitas Pamulang

Pemdes Laksana Mengadakan Bintek LKD, di Villa Jimmers Mountain resort Bogor



Bogor, Mitrapubliknews.com -Pemerintahan Desa Laksana mengadakan Bimbingan Teknis Lembaga Kemasyarakatan Desa yang berlokasi di Villa Jimmers Mountain resort Bogor selama 2 hari, Minggu (15-06-2025).


"Tajudin Derajat Kepala Desa Laksana, yang mengadakan kegiatan Bimtek lembaga kemasyarakatan desa,(LKD), yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas, dan Aparatur Desa, yang pesertanya  RT, RW, staf desa,  perangkat Desa, pos yandu,  pemberdayaan kesejahteraan keluarga,(PKK), Karang Taruna, Lingkungan Masyakat,(LINMAS),  dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat,(LPM), yang di hadiri, Suhaemi Ketua BPD, Aiptu H.Sumadi Binamas, H.M.Supriatna Camat Pakuhaji, Iwan Setiawan S.ip, DPMDD Kabupaten Tangerang, Jojo Sudarjo S.sos DPMDD Kabupaten Tangerang, dan Dian, Pendamping Desa, yang acara Bintek ini di adakan di villa jimmers mountain resort Bogor selama 2 hari, dari tanggal 15 sampai dengan 16, Juni 2025, dan alhamdulliah acara Bintek ini sudah di Laksanakan 3 kali, dan mudah mudahan peserta Bintek ini dapat menambah wawasan yang luas dalam lingkup pemerintahan Desa Laksana, agar supaya Desa Laksana lebih maju lagi terutama di bidang aparatur pemerintahan desa dan bekerja sesuai dengan tupoksinya. Pungkasnya.




H.M.Supriatna Camat Pakuhaji, memberikan motivasi kepada peserta Bintek LKD, dalam kegiatan Bintek ini, saya menghimbau kepada Ketua RT, RW, Kadus, dan Perangkat Desa Laksana, pelayanan masyarakat itu penting sekali apabila masyarakat ada yang membuat KTP, KK, dan  Akte Kelahiran tolong di dahulukan karena pembuatan administrasi tersebut sekarang sudah ada di kantor Kecamatan Pakuhaji, dan tidak usah kita pergi ke Pemda Kabupaten Tangerang, lalu pembuangan sampah harus tertib dan ada tempat bak sampahnyanya, di setiap rumah warga dan bsk sampah yang ada di pinggir jalan agar tidak berceceran dan jangan buang sampah sembarangan, karena pembuangan sampah ini juga program Bupati Kabupaten Tangerang dan jangan lupa Tingkatkan pos kamling, buatkan pos kamling di setiap RT, agar Masyakat merasa aman dan tentram , imbuhnya.


Di tempat yang sama Jojo Sudarjo S.IP,  DPMDD Kabupaten Tangerang sebagai moderator memberikan pemaparan tentang LKD, bahwa LKD itu adalah lembaga partisipasi masyarakat dan ada 6,  diantaranya yaitu, RT, RW, pos yandu, LPM, PKK, dan Karang Taruna, dan ke 6 lembaga itu saling sinerji dengan lembaga desa diantaranya 1. Pemerintahan Desa, 2. BPD, 3. Bundes, 4. LKD, 5. Lembaga Ada, 6. Kerja sama Desa, dan pekerjaannya masing masing tupoksinya, yang sudah di atur oleh Permendagri no 18 tahun 2018 tentang LKD dan lembaga adat dan Permendagri no 84 tahun 2015, Tentang susunan organisasi  dan tata kerja pemerintahan desa. Untuk itu LKD dan Lembaga Desa saling sinerji dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Tegasnya.


(muldowva)

Pastikan Akuntabilitas : Tim Dalproggar Kodam Jaya Sambangi Korem 052WKR

TNI PORLI



TANGERANG - Mitrapubliknews.com - Korem 052/Wijayakrama menerima kunjungan kerja Tim Pengendalian Program dan Anggaran (Dalproggar) Kodam Jaya/Jayakarta dalam rangka pengawasan dan evaluasi pelaksanaan program kerja dan anggaran Semester I Tahun Anggaran 2025. Tangerang (16/6/2025).

Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Ketua Tim Dalproggar, Asisten Perencanaan Kodam Jaya (Asrendam Jaya) Kolonel Inf Chandra Ariyadi P, S.I.P., M.Tr.(Han).



Rombongan Tim Dalproggar disambut  oleh Kepala Seksi Perencanaan (Kasiren) Korem 052/Wkr, Kolonel Inf Rahmad Saerodin, S.I.P. Dalam sambutannya, Kasiren Korem 052/Wkr mengucapkan selamat datang kepada Ketua Tim beserta anggota tim.

“Kami menyambut baik kedatangan Tim Dalproggar Kodam Jaya/Jayakarta. Korem 052/Wkr siap mendukung dan membantu sepenuhnya dalam penyediaan data serta dokumen yang dibutuhkan untuk kelancaran kegiatan pengendalian program dan anggaran ini,” ujar Kasiren.

Kasiren juga menyampaikan harapannya agar melalui kegiatan ini seluruh program yang dijalankan oleh Korem 052/Wkr dapat dipastikan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik dari sisi perencanaan, pelaksanaan, maupun pertanggungjawaban. Di akhir sambutannya, Kasiren menyampaikan permohonan maaf apabila dalam pelaksanaan kunjungan terdapat kekurangan atau hal-hal yang kurang berkenan.



Sementara itu, Ketua Tim Dalproggar Kolonel Inf Chandra Ariyadi P, S.I.P., M.Tr.(Han), dalam sambutannya mengucapkan terima kasih atas sambutan dan dukungan yang diberikan oleh Korem 052/Wkr.

“Kunjungan ini bertujuan untuk memeriksa dan memastikan bahwa apa yang telah dilaksanakan dan dilaporkan oleh Korem 052/Wkr sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalproggar ini bukan untuk mencari kesalahan, tetapi lebih kepada fungsi pengawasan dan pembinaan agar pelaksanaan program dan anggaran lebih tertib, efektif, dan akuntabel,” jelas Kolonel Chandra.

Beliau juga menekankan bahwa kegiatan Dalproggar ini memiliki tujuan dan manfaat strategis, yaitu sebagai bentuk pengendalian internal agar pelaksanaan program selaras dengan arah kebijakan komando atas. Oleh karena itu, ia mengimbau agar seluruh staf Korem dapat memanfaatkan momen ini sebaik-baiknya melalui keterbukaan dan kerjasama aktif selama kegiatan berlangsung.

Rangkaian kegiatan kunjungan berjalan lancar dan diharapkan kegiatan ini dapat meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan program kerja Korem 052/Wkr di masa mendatang, Pungkasnya.


(*/Red)

Tinjau Booth Pelayanan Kesehatan Gratis, Kapolri Tegaskan Komitmen Pelayanan Maksimal

Kapolri



JAKARTA - Mitrapubliknews.com - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menghadiri kegiatan puncak Bakti Kesehatan (Baktikes) yang digelar di Polres Metro Bekasi, Senin (16/6/2025). 

Dalam kesempatan tersebut, Jenderal Sigit meninjau langsung sejumlah booth pelayanan kesehatan gratis yang disediakan untuk masyarakat.

Bakti Kesehatan merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan jajaran Polri secara serentak mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2025 dalam rangka menyambut Hari Bhayangkara ke-79, dengan mengusung tema Polri Untuk Masyarakat.



Dalam kunjungannya, Kapolri memantau langsung proses pelayanan kesehatan bagi warga, termasuk para pengemudi ojek online. Total terdapat 5.000 peserta yang mendapatkan layanan kesehatan gratis di Lapangan Polres Metro Bekasi, dengan melibatkan sekitar 200 tenaga medis.

“Secara khusus, pelaksanaan Baktikes di Lapangan Polres Metro Bekasi menyediakan layanan kesehatan untuk 5.000 peserta dengan didukung sebanyak 200 tenaga kesehatan,” ujar Kapolri.



Selama dua pekan pelaksanaan Bakti Kesehatan, Polri juga telah menyalurkan puluhan ribu bantuan sosial kepada masyarakat. Jenderal Sigit menyampaikan bahwa pihaknya membagikan 68.311 paket sembako, 5.000 paket imunitas berisi obat-obatan dan vitamin, serta 2.500 kacamata gratis. Selain itu, bantuan bagi penyandang disabilitas juga disalurkan berupa 100 kursi roda, 29 alat bantu dengar, 75 kruk, 50 alat tulis braille, 10 alat bantu penyangga sendi kaki, dan 10 tongkat tunanetra.

Jenderal Sigit menegaskan bahwa Bakti Kesehatan merupakan bagian dari komitmen Polri untuk memberikan pelayanan maksimal bagi masyarakat sekaligus mendukung program pemerintah di bidang kesehatan.

“Terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran Polri serta semua pihak yang telah mendukung pelaksanaan Baktikes ini. Semoga kegiatan ini dapat meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat serta mempererat hubungan Polri dengan masyarakat,” tutup Kapolri.


(*/Red)



Diduga Kecamatan Bekasi Utara Lalai Dalam Penerbitan Surat Akte Jual Beli Di Tanah Bersertifikat





Kota Bekasi, Mitrapubliknews.com - Program PTSL di Kota Bekasi, termasuk di Kecamatan Bekasi Utara, bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan kemudahan bagi masyarakat dalam mendapatkan sertifikat tanah. Program ini merupakan langkah penting dalam upaya pemerintah untuk mengatasi permasalahan pertanahan dan meningkatkan kepastian hukum bagi masyarakat. 
‎Target penerbitan sertifikat tanah di Kota Bekasi terhitung mulai dari tahun 2018 hingga 2022 berjumlah 107.000 bidang tanah. 
‎Namun percuma dengan adanya program PTSL yang di luncurkan oleh pemerintah Kota Bekasi tersebut dikarenakan pada tahun 2023 kecamatan Bekasi utara diduga telah lalai dalam menerbatkan Surat Akte Jual Beli (AJB) dengan No. 149/2023. tanpa melakukan pengecekan secara lengkap terlebih dahulu.
‎Surat Akte Jual Beli yang diterbitkan oleh Kecamatan Bekasi Utara tersebut diatas Tanah yang sudah bersertifikat No.1754 Atas nama Ibu. Susmiati dengan Luas Tanah 260 M2 dan di terbitkan pada 1994, yang terletak di Kavling Alia Kelurahan Harapan Jaya Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi.
‎Selaku Kuasa Hukum dari pihak Ibu Susmiati memberikan keterangan pada Awak Media Mata Bind ketika di konfirmasi dikantor Kuasa Hukum " Terkait muncul Surat Akte Jual (AJB) yang diterbitkan oleh Kecamatan Bekasi Utara, Apakah mereka tidak mengecek secara keseluruhan sebelum menerbitkan Surat Akte Jual Beli Tersebut, dan saya pun ada bukti rekaman bahwa pemilik surat (AJB) sudah dikembalikan uang sebesar Rp. 200.000.000 oleh penjual tanah" Tegas Nurachman,SH. (13/06/25).
‎Dalam menyajikan berita yang berimbang Awak Media Mata Bind melakukan konfirmasi kepada Camat Bekasi Utara dan Lurah Harapan Jaya di kantor ketika di konfirmasi Lurah dan Camat memberikan keterangan yang sama bahwasan mereka Sudah melakukan pengecekan sebelum menerbitkan Surat Akte Jual Beli (AJB) No. 149/2023.
‎Dengan Terbitnya Surat Akte Jual Beli No. 149/2023 menibulkan Konflik antara kedua belah pihak yaitu pemilik Sertifikat dengan pemilik Surat Akte Jual Beli (AJB) yang dikeluarkan oleh Kecamatan Bekasi Utara.
‎Seharusnya dengan Adanya Program PTSL yang diluncurkan oleh pemerintah Kota Bekasi, Pejabat wilayah bisa lebih hati-hati dan teliti ketika Menerbitkan Surat, agar tidak terjadi tumpang tindih surat - surat.
‎Dengan kejadian tersebut diharapkan Pemerintah Kota Bekasi bisa mengevaluasi kelalaian pejabat wilayah, agar tidak terulang kembali.
(*/A,K)

Kapolri Berikan Pelayanan Kesehatan Gratis Bagi Ribuan Orang Hari Ini

Polres



JAKARTA - Mitrapubliknews.com - Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo akan memimpin acara bakti kesehatan dalam rangka Hari Bhayangkara ke-79. Acara tersebut diselenggarakan di Polres Metro Bekasi, Senin (16/6/25).

Acara ini diselenggarakan dengan mengusung tema “Polri Untuk Masyarakat”. Kegiatan ini pun akan melibatkan 200 tenaga kesehatan.

Kadivhumas Polri Irjen Pol. Sandi Nugroho menuturkan, kegiatan ini dilaksanakan sebagai bentuk komitmen Polri memberikan pelayanan dan kepedulian terhadap masyarakat. Nantinya, akan ada pengecekan kesehatan gratis yang diberikan kepada masyarakat.

“Dalam kegiatan ini, target sasarannya adalah 5.000 orang, di antaranya adalah pengemudi ojek online (ojol). Bapak Kapolri juga akan berdialog dengan para kapolda jajaran karena kegiatan ini dilaksanakan serentak seluruh satker,” ujar Kadivhumas.



Dijelaskan Kadivhumas, pelayanan kesehatan gratis ini meliputi pemeriksaan fisik umum untuk 2.000 orang, pemeriksaan THT 1.000 orang, pemeriksaan & pengobatan spesialis 1.000 orang, pemeriksaan gigi 200 orang, pemeriksaan kacamata gratis untuk 500 orang, penyuluhan dan pelayanan KB/KIA 100 orang, pemeriksaan stunting 100 orang, pemeriksaan kesehatan kepada pasien difabel 200 orang, donor darah 500 pendonor, serta screening dan pemberian vaksinasi 500 orang.

“Selain itu akan ada khitanan massal yang diikuti 500 anak dan operasi katarak bagi 200 pasien,” ungkap Irjen Pol. Sandi.

Irjen Pol. Sandi menerangkan, kegiatan ini diharapkan bisa bermanfaat bagi masyarakat. Polri, ujarnya, akan terus berkomitmen memberikan pelayanan terbaiknya kepada masyarakat untuk generasi penerus menuju Indonesia Emas 2045, pungkasnya.


(*/Red)

Warga Ranca Labuh Ny Enah Terpaksa Pinjam Uang untuk Perbaikan dan Pengobatan Keponakan, Rumah Yang Diterjang Pohon Roboh

Rumah tertimbun pohon


KABUPATEN TANGERANG - Mitrapubliknews.com - Musibah pohon tumbang menimpa kediaman Ibu Enah, warga Kampung Ranca Labuh RT 08 RW 02, Desa Ranca Labuh, Kecamatan Kemiri, Kabupaten Tangerang, pada Sabtu (14 Juni 2025) pukul 13.30 WIB.

Pohon besar yang tumbang menimpa atap rumahnya Ny Enah hingga menyebabkan kerusakan berat. Genteng rumah hancur, dan bagian atas rumah terbuka tanpa perlindungan.

Dalam kondisi serba terbatas, Ibu Enah terpaksa meminjam uang untuk memperbaiki atap rumahnya secara darurat. Ia khawatir jika malam turun hujan, rumahnya akan tergenang dan membahayakan keselamatan keluarga.



Saya takut kalau malam hujan, jadi saya pinjam uang buat beli genteng dan nutup atap,” ungkap Ibu Enah saat ditemui.

Tak hanya menghadapi masalah kerusakan rumah, Ny Enah juga merawat keponakannya yang bernama Haerudin, seorang anak dengan gangguan mental. Ia mengungkapkan bahwa proses pengobatan ke Puskesmas Kemiri tidak sepenuhnya gratis, bahkan jika memiliki kartu jaminan kesehatan.

Kalau ke puskesmas tetap harus bayar tebus obat, padahal udah ada kartu jaminan kesehatan. Kadang bingung, biaya berobat terus-terusan,” tutur Ny Enah.



Situasi ini mencerminkan realitas warga kurang mampu yang masih kesulitan dalam mengakses layanan dasar pascabencana dan kesehatan jiwa. Pemerintah setempat diharapkan hadir memberikan bantuan nyata.

Jay dari LBH Swastika Advokasi Nusantara menyampaikan keprihatinan dan mendorong adanya langkah cepat dari pemerintah desa, kecamatan, maupun dinas sosial dan kesehatan.

"Kami minta perhatian serius atas kasus seperti ini. Ibu Enah butuh bantuan perbaikan rumah, dan Haerudin butuh pengobatan rutin yang tidak memberatkan,” ujar Jay.

Pihaknya juga mengajak masyarakat dan para dermawan untuk turut membantu meringankan beban yang ditanggung oleh keluarga Ibu Enah.


(/*Red)

DPRD Kabupaten Tangerang Angkat Bicara Nasib Pedagang Pasar Sentiong Balaraja, Sri Panggung Lestari: Perlu Kelayakan Tempat Bagi PKL



KABUPATEN TANGERANG - Mitrapubliknews.com - Berikan tempat pengganti relokasi yang layak bagi para pedagang dalam atau pedagang luar pasar Tradisional Sentiong Balaraja yang sudah dibongkar, kami akan segera inspeksi dadakan dalam waktu dekat ini,” tegas wakil ketua komisi tiga DPRD kabupaten Tangerang, Sri Panggung Lestari pada wartawan, Jum’at 13 Juni 2025 di ruang rapat gabungan gedung DPRD.

Acara yang di moderator oleh akktivis muda, Firmansyah menggelar Diskusi Kritik dalam suasana Urun Rembuk bersama sejumlah tokoh aktivis muda, mahasiswa dan puluhan para pedagang pasar Sentiong Balaraja yang ikut hadir untuk menyampaikan keluhannya di hadapan Dewi Fortuna harapan mereka (red_ PKL), Sri Panggung Lestari dari partai PAN.

” Sangat miris penderitaan para pedagang luar pasar Sentiong pasca di bongkar tempat dagangannya tanpa adanya ganti rugi ataupun tempat pengganti yang layak buat mereka untuk berdagang kembali di dalam pasar,” ujar Sri Panggung Lestari yang sudah tiga periode menjabat sebagai anggota dewan DPRD kabupaten Tangerang pada sambutannya.




Senada juga di sampaikan salah satu pedagang pasar Sentiong mengatakan bahwa mereka siap dan mendukung Pemerintahan Daerah Kabupaten Tangerang untuk merelokasi pasar dalam waktu dekat ini namun tolong manusiakan kami sebagai manusia yang punya perasaan tidak ingin teraniaya berlama-lama.

” Keluarga kami sudah kelaparan lantaran tidak bisa berdagang di dalam pasar di karenakan sangat jorok kondisinya dengan drainase buruk serta jalannya hancur, tergenang air becek dan belum dibukanya pintu masuk utama tersebut, mohon jangan kami sampai seperti rekan-rekan pedagang pasar Kutabumi kecamatan Pasar Kemis yang sempat menjadi tersangka, teraniaya dan berdarah-darah karena memperjuangkan hak hidup dan menyuarakan pendapat di depan umum yang seharusnya di jamin oleh Negara Republik Indonesia tercinta,” terang salah satu pedagang dalam penyampaian pendapatnya di hadapan para tamu delegasi dewan dan tokoh aktifis.

“Sebaiknya segera dipecat aja Dirut Perumda dan di evaluasi kembali para pengelola PD Pasar Tradisional Sentiong Balaraja yang merusak citra GEMILANG maskot kabupaten Tangerang selama ini, BUDEK mereka,” desak pedagang pasar Sentiong.

Sedianya, Perintah Bupati, Mohd Maesyal Rasyid kepada PD Pasar NKR dalam memenuhi tuntutan para PKL itu diantaranya:

1. Membuka akses pintu masuk utama tembusan jalan Raya Besar Kresek (bekas blok GK);

2. Lahan Parkir pengunjung dan pedagang;

3. Persediaan 10 toilet umum, 5 toilet wanita dan 5 toilet untuk pria

4. Perbaikan drainase agar tidak air tergenang mengakibatkan becek bagi pengunjung pasar dan para PKL

Hal tersebut disampaikan Bupati kabupaten Tangerang, Drs. Moch. Maesyal Rasyid M.Si saat melakukan inspeksi mendadak ke pasar tradisional Sentiong kecamatan Balaraja setelah puluhan pedagang di dalam pasar melakukan aksi demonstrasi, Rabu, 4 Juni 2025.

Dalam kondisi yang krusial tersebut, para perwakilan pedagang luar dan dalam pasar Sentiong bersama Bupati Tangerang menyepakati beberapa hal untuk diperhatikan kedepannya untuk tahapan relokasi pasar Sentiong seperti:

1. Para pihak menyepakati penataan pasar sesegera mungkin

2.Para pedagang luar segera melakukan perpindahan kelokasi yang sudah disiapkan Perumda

3. Dalam rangka menyambut hari raya idul adha diharapkan pedagang luar untuk masuk kedalam pasar atau yang sudah disiapkan.

Hingga saat ini, pengelolaan pasar tradisional Sentiong kecamatan Balaraja tidak sesuai harapan dari perencanaan pemerintah kabupaten Tangerang. Hal tersebut di ketahui oleh bupati Tangerang saat melakukan tinjauan langsung menemukan sejumlah fakta yang mencengangkan saat inspeksi di lokasi, ada 600 meter lahan kosong yang didalam pasar yang mampu menampung pedagang luar untuk masuk kedalam serta fasilitas MCK wanita /pria bagi pedagang dan pengunjung pasar tidak tersedia serta yang terakhir kondisi jalan-jalan yang becek di dalam pasar.

” Saya minta segera di perbaiki, jangan pengelola pasar mau untung tapi tidak menjaga kenyamanan dan kesejahteraan warga masyarakat saya, segera di buka dulu pintu masuk yang tertutup seng itu,” tegas Bupati," Pungkasnya.


(*/Red)

Ngopi Bareng, Bersama Polsek Rajeg dan Awak Media, Guna Mencerminkan dan Mempererat silaturahmi

Polsek Rajeg Poresta Tangerang



KABUPATEN TANGERANG - Mitrapubliknews.com - Silaturahmi Ngopi Bareng, Bersama Polsek Rajeg dan jajaran awak media, Guna mencerminkan dan mempererat silaturahmi Polsek Rajeg, Menggelar kegiatan ngopi bareng dengan Awak Media, di halaman aula Polsek Rajeg, Jl. Raya Rajeg Tanjakan No.53, Mekarsari, Kec. Rajeg, Kabupaten Tangerang, Banten, Sabtu (14 Juni 2025).

Hadir dalam kegiatan ngopi Bareng ini, Kapolsek IPTU Hajaji, Kanit Reskrim Ipda Doni, dan Kasi, Jajaran Babinkamtibmas, Serta Awak Media Mitapubliknews.com (AN)

Kegiatan ngopi bareng ini bertujuan untuk menjalin komunikasi dan membangun bersinergi mempererat silaturahmi antara Polsek Rajeg dan awak media di wilayah hukum Polsek rajeg. 



Dalam pertemuan ngopi bersama, Kapolsek Rajeg IPTU Hajaji membahas dalam penyampaiannya, Sejumlah hal penting terkait aktivitas di wilayah Rajeg. Seperti Penertiban preman-preman di wilayah hukum Polsek Rajeg, Ini tidak terpatuh kepada operasi. Tidak ada edaran. harapan Masyarakat di wilayah Rajeg Terima kasih. aman, kondusif, terhindar dari penyakit masyarakat preman-preman untuk terkait di wilayah hukum Rajeg dan seluruh nya," ucap IPTU Hajaji.

Lanjut" Kanit Reskrim Ipda Doni memaparkan adanya kolaborasi  antara awak Media dan masyarakat maupun komunitas yang ada di wilayah ini dengan Polsek Rajeg. Sangat penting untuk mendapatkan informasi keluhan-keluhan masyarakat," ujar Ipda Doni

Selain itu, awak media  juga menuturkan mendukung Polsek Rajeg dalam menciptakan harkamtibmas, terutama mengenai menyampaikan laporan Keluhan-keluhan masyarakat. 

“Intinya, kita bersama siap saling mendukung dan bersinergi dalam berbagai kegiatan. Terutama untuk menjaga keamanan dan percakapan masyarakat," Pungkasnya.


(*/ANT).

Polresta Tangerang Gelar Bakti Religi di Pura Bhuwana Raksati dalam Rangka Hari Bhayangkara ke-79

Polresta kabupaten tangerang


KABUPATEN TANGERANG - Miyrapubliknews.com - Dalam rangka memperingati Hari Bhayangkara ke-79, jajaran Polresta Tangerang menggelar kegiatan Bakti Religi serentak di berbagai tempat ibadah pada Jumat pagi (13/06/2025).

Salah satunya dilaksanakan di Pura Parahyangan Agung Bhuwana Raksati, Desa Margasari, Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang.

Kegiatan bakti religi di pura tersebut dipimpin langsung oleh Wakapolresta Tangerang AKBP Christian Aer, S.H., S.I.K., didampingi oleh Kapolsek Tigaraksa AKP I Made Artana, S.H., M.H., serta melibatkan personel gabungan dari Polresta Tangerang dan Polsek Tigaraksa.



Dalam kegiatan tersebut, para personel bersama pengurus tempat ibadah bergotong-royong melakukan kerja bakti membersihkan area pura, mulai dari halaman depan, pelataran tempat persembahyangan, hingga lingkungan sekitarnya. Suasana tampak penuh kebersamaan dan kekhidmatan.

Wakapolresta Tangerang AKBP Christian Aer menyampaikan bahwa kegiatan bakti religi ini merupakan bentuk kepedulian dan semangat toleransi Polri terhadap semua elemen masyarakat, termasuk umat Hindu. "Kami ingin menunjukkan bahwa Polri hadir untuk seluruh masyarakat tanpa membedakan latar belakang agama dan budaya. Ini adalah bentuk komitmen kami dalam membangun harmoni sosial,” ungkapnya.

Kapolsek Tigaraksa AKP I Made Artana juga menambahkan bahwa melalui kegiatan ini, Polri ingin mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga lingkungan ibadah agar tetap bersih, nyaman, dan damai, Pungkasnya.


(*/Red)

Satpol PP Kabupaten Tangerang Bersama Aparat Gabungan, Segel Tempat Hiburan Malam Karaoke Dua LC Diamankan di Wilayah Kecamatan Kemiri




Kabupaten Tangerang, Mitrapubliknews.com — Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Tangerang bersama aparat gabungan dari kepolisian, TNI, Satpol PP Kecamatan Kemiri, dan Camat Kemiri Hendarto, S.STP., M.Si., melakukan inspeksi mendadak (sidak) terhadap dua lokasi tempat hiburan malam dan karaoke di wilayah Kecamatan Kemiri, Jumat malam, (13/06/2025).


Dalam sidak tersebut, dua tempat hiburan malam yang berlokasi di Desa Kemiri dan Desa Ranca Labuh langsung disegel oleh petugas. Operasi ini dipimpin oleh PPNS Rusandar dari Satpol PP Kabupaten Tangerang, didampingi oleh Plt. Kasi Satpol PP Kecamatan Kemiri, Hilman, S.H., beserta jajaran anggota Satpol PP lainnya.


Selain penyegelan, dua orang wanita yang diduga sebagai pemandu lagu (Ladies Companion/LC) turut diamankan dan langsung dibawa ke kantor Satpol PP Kabupaten Tangerang untuk proses pendataan dan pemeriksaan lebih lanjut.




Camat Kemiri, Hendarto, menyatakan bahwa penindakan ini dilakukan sebagai respon atas banyaknya keluhan masyarakat yang merasa terganggu dengan aktivitas hiburan malam yang melanggar aturan.


“Sudah banyak laporan dari warga yang masuk, dan baru kali ini kami tindak tegas,” ujar Hendarto.


Namun, pihaknya juga menduga adanya indikasi kebocoran informasi sebelum sidak dilakukan, yang mengakibatkan sebagian aktivitas di lokasi tampak telah dihentikan lebih awal.


“Kami curiga informasi sidak ini sudah bocor. Saat tim tiba di lokasi, beberapa aktivitas tampak sudah dihentikan seolah-olah mereka telah mengetahui kedatangan petugas,” imbuhnya.


Sidak ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam menegakkan peraturan, menjaga ketertiban umum, dan menindak praktik hiburan malam yang tidak memiliki ijin atau menyalahi ketentuan yang berlaku di wilayah Kecamatan Kemiri.(*/red).

Kami Mendengar dan Peduli: RSUD Kota Tangerang Siap Bantu Cari Solusi Terbaik

Kota Tangerang



KOTA TANGERANG - Mitrapubliknews.com - Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD ) Kota Tangerang, RSUD Kebanggaan warga Kota Tangerang  mulai dari segi pelayanan sampai kebersihan, apalagi setelah dibukanya Poliklinik Sore, dengan adanya berita yang berjudul "Sungguh pilu dan Menyayat hati", yang menyita perhatian publik, manajemen RSUD Kota Tangerang menyampaikan klarifikasi serta menegaskan komitmennya dalam memberikan pelayanan kesehatan yang berkeadilan, transparan, dan berbasis regulasi, Jum'at (13 Juni 25).

Direktur RSUD Kota Tangerang melalui Humas RSUD Kota Tangerang, Fika S khayan menjelaskan, bahwa pelayanan kepada pasien atas nama Ibu Iis Maryati telah dilakukan tanpa diskriminasi sejak hari pertama masuk. Namun, status pembiayaan pasien terpaksa dikategorikan sebagai pasien umum karena tidak dapat menunjukkan identitas kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) hingga melewati batas waktu yang telah ditentukan oleh regulasi pemerintah.

“Kami memahami situasi yang dialami oleh keluarga pasien. Namun, sesuai Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) No. 28 Tahun 2014, status kepesertaan pasien harus dipastikan sejak awal masuk rumah sakit. Bila pasien berkeinginan untuk melakukan pendaftaran dan pembayaran iuran peserta JKN diberikan waktu selambat-lambatnya 3x24 jam hari kerja sejak yang bersangkutan dirawat.  Jika sampai waktu yang telah ditentukan pasien tidak dapat menunjukkan nomor identitas peserta JKN maka pasien dinyatakan sebagai pasien tunai,” jelas Fika kepada awak  media.

Lanjutnya,Pihak rumah sakit juga menyayangkan adanya miskomunikasi yang berkembang di publik terkait dugaan penolakan saat pasien ingin membayar secara bertahap.

“Kami tidak pernah menolak itikad baik dari pasien. Sesuai SOP, kami tetap mencatat nominal tagihan dan selanjutnya proses permohonan keringanan atau cicilan akan kami sampaikan kepada bagian keuangan untuk mendapat pertimbangan. Kami selalu terbuka untuk mendengarkan masukan pasien demi solusi yang manusiawi,” tegas Fika.

Dalam perjalanannya, RSUD Kota Tangerang selalu berupaya untuk tidak hanya menjadi pelaksana layanan medis, namun juga hadir sebagai mitra masyarakat dalam menghadapi keterbatasan akses dan informasi, terutama terkait administrasi jaminan kesehatan.

Salah satu program layanan RSUD Kota Tangerang, adalah SAPA CINTA, dimana program ini akan membantu memudahkan pasien yang belum memiliki jaminan Kesehatan untuk menjadi peserta JKN. 

“Hambatan yang dialami oleh pasien Ny Iis adalah karena awalnya status kependudukan ,pasien adalah warga Kabupaten Bandung dan suami pasien menyampaikan bahwa sudah ada kerabat yang akan mengurus pendaftaran JKN di sana, akan tetapi  ternyata keluarga mengalami kendala, sehingga keluarga memutuskan untuk pindah menjadi warga Kota Tangerang mengingat keluarga ini sudah 9 ( Sembilan ) bulan berdomisili di Kota Tangerang.  Namun ternyata proses mutasi tidak bisa selesai dalam waktu 3x24 jam sehingga akhirnya pasien berstatus pasien umum.

“Kami terbuka terhadap proses permohonan keringanan, Tidak ada yang menahan pasien semua berjalan sesuai dengan prosesnya, Hari Kamis kemarin adalah batas waktu terakhir pengurusan JKN dan hari ini ( Jumat) pasien sudah boleh pulang.  Semangat kami adalah melayani masyarakat dengan empati dan integritas,” ujar Fika.

Saat  berita ini diturunkan, pasien Ny Iis sudah diperbolehkan pulang dari RSUD Kota Tangerang, pasien menyampaikan sangat berterima kasih atas pelayanan yang sudah diberikan dengan cepat dan sangat professional, sehingga proses persalinan Ny. Iis dapat berjalan dengan baik dan lancar.  Suami pasien pun mengucapkan terima kasih atas pertolongan dan kebijaksanaan yang sudah diberikan oleh Direktur RSUD Kota Tangerang.

RSUD Kota Tangerang juga mendorong semua masyarakat untuk segera mendaftarkan diri dalam program JKN secara aktif dan memastikan keaktifan kepesertaan sebelum membutuhkan pelayanan, sebagai langkah preventif yang penting, pungkasnya.


(*/Red)

Bupati Tangerang Hadiri Puncak Perayaan HUT ke-144 Kecamatan Balaraja

Pemerintahan


KABUPATEN TANGERANG - Mitrapubliknews.com - Bupati Tangerang, Moch. Maesyal Rasyid, menghadiri puncak perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-144 Kecamatan Balaraja yang digelar meriah di Alun-Alun Kecamatan Balaraja, Kamis (12 Juni 25).

Dalam sambutannya, Bupati Maesyal Rasyid menyampaikan rasa syukur atas partisipasi seluruh elemen masyarakat dalam perayaan bersejarah tersebut. Ia juga mengapresiasi sinergi antara pemerintah kecamatan, unsur Forkopimcam, serta masyarakat yang telah mendukung suksesnya acara.

"Alhamdulillah, kita semua dapat berkumpul dan merayakan hari jadi ke-144 Kecamatan Balaraja. Saya berharap momentum ini dapat memperkuat rasa kebersamaan, serta membawa keberkahan dan kesehatan bagi seluruh warga," ujar Bupati.



Lebih lanjut, Bupati Maesyal Rasyid mengingatkan pentingnya menjaga ketentraman dan kenyamanan lingkungan demi kelancaran aktivitas masyarakat. Ia juga menyampaikan bahwa berbagai fasilitas publik yang telah dibangun dan digunakan bersama merupakan hasil musyawarah yang dulu digagas saat dirinya masih aktif sebagai PNS di lingkungan Pemkab. Tangerang

"Saat itu kita sudah membicarakan bersama, termasuk dengan camat dan kepolisian, agar ruang publik dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kegiatan positif masyarakat. Sekarang bisa kita lihat sendiri, alun-alun ini menjadi pusat kegiatan warga, termasuk dalam perayaan HUT Balaraja," jelasnya.

Acara peringatan HUT ke-144 ini juga dimeriahkan dengan beragam kegiatan pelayanan publik seperti pelayanan kesehatan gratis, pemeriksaan administrasi kependudukan, layanan Samsat keliling, serta bazar UMKM yang menyajikan produk-produk lokal khas Balaraja.

Camat Balaraja, Willy Patria, menyampaikan trima kasihnya atas dukungan dari Pemkab Tangerang serta antusiasme masyarakat dalam menyukseskan acara HUT ke-144 Kec. Balaraja ini. 

"Saya berharap peringatan ini menjadi momentum untuk meningkatkan semangat gotong royong dan pembangunan di Kecamatan Balaraja," ujarnya.

Acara berlangsung meriah dan penuh keakraban serta ditutup dengan pemberian door prize, potong tumpeng dan peragaan busana batik khas Balaraja," Pungkasnya.


(*/red).

Disaksikan Dewan Pers, PWI Akhirnya Tandatangani Panitia Bersama Kongres Persatuan



JAKARTA - Mitrapubliknew.com - Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kongres Bandung, Hendry Ch Bangun, dan Ketua Umum PWI Kongres Luar Biasa (KLB) Jakarta, Zulmansyah Sekedang, akhirnya menyepakati dan menandatangani surat keputusan (SK) berisi susunan Panitia Bersama Kongres Persatuan PWI.

Penandatanganan dilakukan di kantor Dewan Pers, Jakarta, Jumat (13/6/2025), disaksikan Ketua Dewan Pers, Komaruddin Hidayat, Wakil Ketua Dewan Pers Totok Suryanto, anggota Dewan Pers Yogi Hadi Ismanto dan Dahlan Dahi, mediator konflik PWI.

Penandatanganan SK tersebut merupakan langkah maju menuju Kongres Persatuan yang direncanakan paling lambat 30 Agustus tahun ini, sesuai Kesepakatan Jakarta.

"Dengan lengkapnya panitia Kongres Persatuan PWI, maka SC dan OC sudah bisa langsung bekerja untuk menyiapkan Kongres. Walaupun batas akhir pelaksanaan kongres ditetapkan maksimal 30 Agustus, apabila semua sudah siap maka bisa saja kongres dapat dilakukan lebih cepat. Misalnya akhir Juli atau awal Agustus,” kata Hendry.

"Dengan sudah disepakatinya panitia kongres, semoga niat kita bersama untuk persatuan PWI kembali, dimudahkan dan dilancarkan. Saya mendoakan semua panitia SC dan OC yang sudah diberikan amanah bekerja kompak, rukun, sukses, selalu sehat dan tetap berpedoman kepada konstitusi PD PRT PWI,” kata Zulmansyah.

Dalam susunan panitia, disepakati masuk nama baru di steering committee (SC), yakni Totok Suryanto, Wakil Ketua Dewan Pers, yang mewakili unsur “netral”.

Dengan demikian, struktur SC menjadi lengkap, terdiri atas tujuh nama. Masing-masing tiga nama dari PWI Kongres Bandung dan tiga nama dari PWI KLB, plus satu nama dari unsur netral.

Ketua Dewan Pers Komaruddin Hidayat sangat menghargai usaha rekonsiliasi PWI. Menurut Komaruddin, kedua pihak harus melihat ke depan untuk menyelesaikan konflik dan mengembalikan PWI sebagai salah satu pilar penting ekosistem pers Indonesia.

Dengan terbentuknya Panitia Kongres PWI, yang terdiri atas SC dan organising committee (OC), diharapkan Kongres Persatuan PWI bisa menjadi mekanisme demokratis dan damai untuk menyelesaikan konflik di tubuh organisasi wartawan tertua di Indonesia tersebut.

SK PWI mengenai Pembentukan Panitia Bersama Kongres Persatuan PWI Tahun 2025 ditandatangani oleh masing-masing ketua umum dan sekretaris jenderal (sekjen).

Berikut susunan lengkap Panitia Kongres Persatuan:

Ketua: Zulkifli Gani Ottoh  

Wakil Ketua: Atal S Depari  

Sekretaris: IGMB Dwikora Putra 


Anggota:

1. Zacky Antoni  

2. Wina Armada Sukardi

3. Lutfil Hakim  

4. Totok Suryanto

Ketua: Marthen Selamet Susanto 

Wakil Ketua: Raja Parlindungan Pane 

Sekretaris: Tb Adhi 

Wakil Sekretaris: Firdaus Komar  


Bidang Persidangan:

1. Haris Sadikin 

2. Sarjono  


Bidang Pendanaan:

1. Muhammad Nasir  

2. Musrifah  


Bidang Akomodasi:

                1. Sarwani  

                2. Kadirah 


Bidang Transportasi:

1. Herwan Febriansyah 

2. Mercys Charles Loho

Acara yang di hadiri Ketua Umum PWI Kongres Luar Biasa, Zulmansyah Sekedang (paling kanan), berjabat tangan dengan Ketua Umum PWI Kongres Bandung, Hendry Ch Bangun (keempat dari kiri) setelah menandatangani SK Panitia Bersama Kongres Persatuan PWI di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Selasa (13/6/2025). Ikut menyaksikan, dari kiri ke kanan, Dahlan Dahi (mediator, anggota Dewan Pers), Yogi Hadi Ismanto (anggota Dewan Pers), Komaruddin Hidayat (Ketua Dewan Pers), Totok Suryanto (Wakil Ketua Dewan Pers), dan Wina Armada Sukardi (Sekjen PWI KLB)," tutupnya.


(*/Red)


Bupati Tangerang Tangerang Agro Festival Dorong Inovasi Pertanian dan Kemandirian Pangan

Bupati kabupaten tangerang


KABUPATEN TANGERANG - Mitrapubliknews.com - Bupati Tangerang, Moch. Maesyal Rasyid secara resmi membuka Tangerang Agro Festival ke-2 yang mengusung tema “Menumbuhkembangkan Minat Masyarakat di Sektor Pertanian dengan Inovasi Teknologi dan Wirausaha untuk Mewujudkan Ketahanan Pangan yang Mandiri” di Balai Pelatihan Pertanian PuskAgro, Kecamatan Sepatan, Jumat (13 Juni 25).

Pada kesempatan tersebut, Bupati Maesyal Rasyid mengatakan Tangerang Agro Festival  ini tidak hanya mendorong inovasi pertanian namun menguatkan kemandirian pangan

"Agro Festival ini bukan sekadar acara seremonial, melainkan bentuk nyata kepedulian pemerintah daerah terhadap pentingnya regenerasi petani yang mendorong inovasi pertanian dan juga penguatan ketahanan pangan," ungkap Bupati Maesyal Rasyid



Kegiatan ini digelar oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tangerang dibuka dengan senam sehat bersama anak-anak sekolah sebagai simbol upaya pembentukan generasi muda yang tangguh sejak dini dalam gaya hidup sehat dan sadar gizi.

Anak-anak kita ini calon pemimpin masa depan. Mereka perlu dikenalkan pada pentingnya makanan bergizi, olahraga, dan juga potensi sektor pertanian,” ujarnya 

Dia juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, BUMD, hingga kelompok tani untuk mencetak regenerasi petani muda yang siap menghadapi tantangan global. Kolaborasi ini nantinya juga diimplementasikan untuk program pemanfaatan lahan-lahan desa yang tidak produktif untuk kegiatan pertanian yang lebih bermanfaat.

“Kita sudah bersepakat dengan para kepala desa di 246 desa untuk memanfaatkan lahan tidak produktif demi mendukung ketahanan pangan lokal,” tuturnya

Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Asep Jatmika, menjelaskan bahwa kegiatan tahun ini dirancang lebih edukatif, partisipatif, dan produktif serta disesuaikan dengan tantangan global.

“Kami terus berupaya menjawab tantangan seperti perubahan iklim, krisis pangan, dan minimnya regenerasi petani dengan inovasi serta energi baru,” jelas Asep.

Dia menambahkan beberapa program yang diluncurkan dalam Tangerang Agro Festival ke-2 antara lain: pelayanan kesehatan hewan dan vaksinasi rabies gratis, kontes ayam ketawa sebagai bentuk promosi budidaya ternak, gerakan pangan murah, pameran produk unggulan lokal dari 8 Balai Penyuluhan Pertanian (BPP), serta kampanye konsumsi gizi seimbang melalui pembagian bubur kacang hijau bergizi.

"Tangerang Agro Festival ini juga menjadi ruang promosi hasil pertanian lokal, serta ajang edukasi bagi siswa-siswi dan kelompok tani muda," imbuhnya

Pihaknya juga berkomitmen menjadikan kegiatan ini sebagai agenda berkelanjutan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis pertanian, memperkuat ketahanan pangan, dan menjaga stabilitas harga pangan di daerah," pungkasnya.


 (*/red).

Bupati Tangerang Letakan Batu Pertama Pembangunan Mako Polsek Sepatan

Bupati kabupaten tangerang


KABUPATEN TANGERANG - Mitrapubliknews.com - Bupati Tangerang, Moch. Maesyal Rasyid, secara resmi melakukan peletakan batu pertama pembangunan Gedung Mako Polsek Sepatan, di Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang, Jumat (13 Juni 25).

Dalam sambutannya, Bupati Maesyal Rasyid mengatakan bahwa pembangunan Mako Polsek Sepatan merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Tangerang dalam mendukung tugas Polri dalam memberikan pelayanan, perlindungan, dan pengayoman kepada masyarakat.

“Bangunan ini hadir sebagai bukti nyata semangat kita melayani, melindungi, dan mengayomi masyarakat. Dengan gedung yang representatif, pelayanan kepolisian akan lebih optimal dan masyarakat bisa merasa aman serta nyaman dalam beraktivitas,”ucap Bupati Maesyal Rasyid



Pihaknya juga menyampaikan terima kasih kepada Kapolres Metro Tangerang atas sinergi dan langkah cepat dalam mewujudkan pembangunan tersebut. Diketahui bahwa proses hibah lahan baru diberikan pada tahun 2023, namun pelaksanaan pembangunan dapat direalisasikan pada pertengahan 2025.

Kapolres Metro Tangerang, Kombes Pol Zain Dwi Nugroho, menyampaikan bahwa pembangunan Mako Polsek Sepatan sangat penting karena wilayah kerja Polsek Sepatan mencakup dua kecamatan, yakni Sepatan dan Sepatan Timur. Pihaknya juga mengungkapkan rencana ke depan untuk mendirikan Polsek tambahan di wilayah Sepatan Timur bekerja sama dengan pihak pengembang," ucapnya.

“Kami berharap dukungan dari pemerintah daerah terus berjalan. Apalagi tantangan keamanan di wilayah Pantura ini cukup besar, terutama maraknya tawuran remaja. Diperlukan kehadiran aktif Polri bersama unsur TNI, Kecamatan, hingga RT dan RW,” ujar Kapolres Metro Zain Dwi Nugroho

Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Tata Ruang dan Bangunan, Hendri Hermawan, dalam laporannya menyebutkan bahwa pembangunan Gedung Mako Polsek Sepatan akan berlangsung selama 190 hari kalender, mulai tanggal 11 Juni hingga 17 Desember 2025.

Gedung Polsek Sepatan tersebut dibangun di atas lahan sekitar 1.664,03 m², dengan luas bangunan mencapai 559,5 m². Gedung utama sekitar 405 m², gedung pelayanan SKCK: 99 m², musholla: 39 m², ruang genset: 16,5 m².

“Kami berharap pembangunan ini berjalan lancar, tepat waktu, dan sesuai dengan standar kualitas yang ditetapkan. Kehadiran Mako Polsek ini diharapkan akan meningkatkan kehadiran dan pelayanan Polri di tengah masyarakat,” ungkap Hendri.

Acara tersebut turut dihadiri Kapolres Metro Tangerang Kota, Kombes Pol Zain Dwi Nugroho, Kepala Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kabupaten Tangerang, Hendri Hermawan, para kepala OPD, camat, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan,"Pungkasnya.


(*/red).

Rayakan Idul Adha Dengan Berbagi, PLN Indonesia Power UBP Lontar Bagikan Hewan Qurban Kepada Masyarakat Ring 1 Lontar, 06 Juni 2025



KABUPATEN TANGERANG - Mitrapubliknews.com - Hari Raya Idul Adha yang juga dikenal sebagai Hari Raya Kurban atau Lebaran Haji, adalah salah satu hari besar dalam agama Islam yang diperingati setiap tanggal 10 Dzulhijjah dalam kalender Hijriah. Perayaan ini berlangsung dengan penuh khidmat dan kebersamaan 06/06/25 di PT PLN Indonesia Power UBP Lontar, Jum'at (13 Juni 2025).


Rangkaian kegiatan yang meliputi Salat Idul Adha berjamaah, 06/06/25 pemotongan hewan kurban, serta pembagian daging kurban kepada masyarakat sekitar, sukses dilaksanakan di lingkungan perusahaan.


Salat Id berjamaah yang diikuti oleh seluruh karyawan dan keluarga di halaman parkir mobil UBP Lontar ini berlangsung dengan lancar dan khusyuk. Setelah pelaksanaan salat juga dilaksanakan pemotongan hewan kurban. Bekerja sama dengan DKM Baitun Nur UBP Lontar, tahun ini UBP Lontar berhasil mengumpulkan 10 ekor sapi dan 32 ekor kambing yang siap dibagikan kepada masyarakat sekitar.




“Semoga pemotongan dan pembagian kurban yang kita laksanakan ini mendapatkan berkah. Semoga pahala bisa diterima Allah Subhanahu wa Ta’ala, kemudian bisa dibagikan dengan adil dan merata di lingkungan kita, sehingga bisa mendapatkan manfaat bagi kita semua.


pesan Ria Indrawan, Senior Manager UBP Lontar pada perayaan Idul Adha yang berlokasi di halaman parkir mobil UBP Lontar. Melalui perayaan Idul Adha ini UBP Lontar berharap dapat terus menumbuhkan semangat berbagi dan kepedulian sosial, serta memperkuat hubungan baik dengan seluruh pemangku kepentingan," tuturnya.

Narahubung:

Farid Setiawan

Assistant Manager Umum

PT PLN Indonesia Power UBP Banten 3 Lontar farid.setiawan@plnindonesiapower.co.id

Sekilas Tentang PLN Indonesia Power

PT PLN Indonesia Power adalah Generation Company terbesar se-Asia Tenggara Sub Holding BUMN kelistrikan yaitu PT PLN (Persero). PLN Indonesia Power selalu berkomitmen untuk menjadi perusahaan energi yang berbasis teknologi, inovasi, dan berorientasi pada masa depan menuju The NEW PLN 4.0 UNLEASHING ENERGY and BEYOND," pungkasnya.


(*/Red)

Massa Barisan Pemuda Bekasi (BMB) Saat Melakukan Aksi Demo di Depan Gedung DPRD Kota Bekasi

Peristiwa


KOTA BEKASI - Mitrapubliknews.com BEKASI – Massa Barisan Pemuda Bekasi (BMB) melakukan aksi demo di depan gedung DPRD Kota Bekasi, Kamis (12/6/2025).

Dalam aksinya, BMB menyuarakan agar kasus korupsi pengadaan alat olahraga pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bekasi yang diduga oknum anggota Dewan agar diusut tuntas.

Tiga Tersangka Pengadaan Alat Olahraga Rp 4,7 Miliar Ditahan di Lapas Bulak Kapal

BMB menduga kasus korupsi pengadaan alat olahraga pada Dinas Pemuda dan Olahraga melibatkan pihak lain, seperti instansi Bapelitbangda, TAPD dan sejumlah anggota dewan.

"Tikus-tikus berdasi yang merampok uang rakyat dalam kasus korupsi alat olahraga masih berkeliaran. Kita minta Kejari jangan takut menangkap mereka," kata koordinator aksi BMB Deni Kurniawan.

Dalam orasinya, Deni menyebut anggota dewan yang diduga terlibat mencapai belasan orang. Menurut Deni, penggunaan dana Pokir pada tahap 2 dalam realisasi kegiatan pengadaan alat olahraga sangat janggal. Apalagi usulan tersebut bukan aspirasi dari bawah.

"Periksa seluruh anggota Fraksi PDIP periode 2019-2024. Periksa juga ketua dewan dan beberapa anggota BANGGAR yang menyetujui kegiatan ini," ucap Deni dengan lantang.

Beberapa dari mereka terpilih kembali. Seharusnya mereka malu, lebih baik mundur sebelum hukum menindak kalian," kata Deni menambahkan dalam orasinya.

Selain menggelar aksi di depan Gedung DPRD Kota Bekasi, puluhan pemuda menamakan Barisan Muda Bekasi melancarkan aksi massa di depan Gedung Dinas Pendidikan, dan Gedung Kejaksaan Negeri Bekasi.

BMB membawa tuntutan agar Kejari Bekasi mengungkap secara tuntas proyek pengadaan alat olahraga serta membongkar kasus proyek pembangunan WC di 32 SMPN Kota Bekasi.

Seperti diketahui, Kejari Kota Bekasi menetapkan sekaligus melakukan penahanan terhadap tiga tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan alat olahraga senilai Rp 4,7 miliar," Pungkasnya.

Ketiga orang tersebut yaitu Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Bekasi AZ, aparatur sipil negara (ASN) MAR dan pihak ketiga M.


(*/Red)

Tim Audit Obvitnas Korsabhara Polri dan PT. KPI RU V, Tanda Tangani Hasil Audit Resertifikasi dengan Predikat "GOLD"



KALTIM - Mitrapubliknews.com - Ditpamobvit Korsabhara Baharkam Polri serahkan hasil kegiatan Audit Resertifikasi Implementasi Sistem Manajemen Pengamanan (SMP) di  PT. KPI RU V Balikpapan, Kamis (12/06/25).

Untuk diketahui, kegiatan Audit Resertifikasi Implementasi Sistem Manajemen Pengamanan (SMP) di  PT. KPI RU V Balikpapan ini berlangsung selama tiga hari yang dipimpin Langsung Brigjen Pol Harry Kurniawan, di bantu oleh Kombes Pol. Edy Sumardi P selaku Ketua Tim Audit beserta  ⁠AKBP Sugeng, Iptu Taruli, Nugraha Wibisana dan ⁠Drs. Zainal Abidin sebagai anggota Tim Audit.

Adapun hasil Audit Resertifikasi Implementasi Sistem Manajemen Pengamanan (SMP) di PT. KPI RU V Balikpapan ini mencapai nilai 91.14 % dan ada sebanyak 24 kriteria dengan nilai 1 (warna kuning) sebagai recomendasi hasil audit untuk ditindaklanjuti.

Penyerahan hasil Audit Resertifikasi Implementasi Sistem Manajemen Pengamanan (SMP) ini diserahkan langsung oleh Kombes Pol. Edy Sumardi P selaku Ketua Tim Audit kepada GM. PT. KPI RU V Balikpapan Novie Handoyo Anto.



Saat ditemui, Kombes Pol. Edy Sumardi P selaku Ketua Tim Audit di PT. KPI RU V mengatakan bahwa Baharkam Polri mengapresiasi PT. KPI RU V yang telah bekerja Keras menjalankan Keppres No 63 Tahun 2004 tentang pengamanan objek vital nasional dengan sangat baik.

"Kami mengucapkan terimakasih dan mengapresiasi PT. KPI RU V yang telah mengimplementasikan Sistem Manajemen Pengamanan (SMP) Obvitnas berdasarkan PERPOL N0. 7 Tahun 2019 Obvitnas di PT KPI RU V Balikpapan Kaltim dengan baik, benar, sesuai aturan hukum," kata Edy Sumardi.

"Serta kami juga mengucapkan selamat atas capaian hasil audit dengan nilai 91.14  % dengan predikat Gold atau Emas. Semoga capaian ini menambah semangat kerja yang lebih tinggi dari Pimpinan PT. KPI RU V serta semua pengelola Obvitnas, dan unsur pelaksana dalam menjadikan sistem manajemen pengamanan ini sebagai investasi keamanan," harap Edy Sumardi.

Sementara itu, General Manager PT. KPI. RU V Novie Handoyo Anto mengucapkan terimakasih kepada Baharkam Polri yang telah bekerjasama dalam memberikan keamanan di Kilang Pertamina International (KPI) RU V Balikpapan Kaltim.

"Kami juga mengucapkan terima kasih kepada bapak Kabaharkam Polri, Kakorsabhara Baharkam Polri, Dirpamobvit serta Ketua Tim Audit dan anggota atas kerjasama yang selama ini sudah berjalan dengan baik, melalui Bimbingan teknis, Audit serta sertifikasi Sistem Manajemen Pengamanan Obvitnas di Kilang Pertamina International (KPI) RU V Balikpapan Kaltim," katanya.

Lebih lanjut, Ia juga mengaku bahwa capaian hasil audit SMP Obvitnas ini menjadi momentum meningkatkan mutu serta kualitas pengamanan Obvitnas di seluruh jajarannya.

"Melalui audit SMP Obvitnas ini sebagai investasi keamanan yang sangat penting bagi investor dan kemajuan bagi perusahaan untuk kepentingan bangsa dan negara serta masyarakat," Pungkasnya.


(*/Red)

Pengangkutan Sampah di Desa Pisangan Jaya Berdasarkan Usulan Warga dan Hasil Musyawarah




Kabupaten Tangerang, Mitrapubliknews.com -- Sampah di lapak menjadi polemik bagi masyarakat,terutama di Desa Pisangan jaya Kecamatan Sepatan,Lapak Milik warga yang berada di kampung Sarakan Desa Pisangan Jaya,Sempat dikeluhkan warga karna bau menyengat.


Warga sempat melayangkan surat ke Kecamatan Sepatan Kabupaten Tangerang dan Kepala Desa Pisangan Jaya, yang akhirnya di mediasi oleh pihak kecamatan Sepatan, Dengan mengundang perwakilan warga, pemilik lapak,UPT 9,dan menghasilkan perjanjian sebagai berikut,

1.Pihak pertama bersedia pengangkutan sampah residu setiap saat,

2.Pihak pertama telah sepakat bahwa pihak pertama akan melakukan pengangkutan sisa residu sampah melalui dinas terkait,

3.Pihak pertama sepakat bahwa dikemudian hari tidak ada lagi bau dan tumpukan sampah.

4.pihak pertama akan memberikan konfensasi bagi sawah dan lahan yang terdampak polusi sampah.

5.Apabila kesepakatan ini dilanggar oleh pihak pertama,maka penampungan  sampah atau residu siap ditutup yang berlokasi di kp Sarakan RT 001.002.003 RW 08 Desa Pisangan jaya.



Reni Kepala UPT 9 DLHK Kabupaten Tangerang saat dijumpai awak media di ruang kerjanya,Kamis 12/06/2025 menjelaskan, "Berdasarkan surat permohonan dari warga kampung Bendungan Sarakan Desa Pisangan Jaya dan Kecamatan Sepatan terkait bau sampah yang menyengat dan sisa residu sampah yang menumpuk, dan meminta untuk dilakukan pengangkutan sisa residu sampah karena sudah sangat menganggu warga sekitar. ujar Reni.


Di tempat berbeda Kepala Desa Pisangan Jaya M.Hotib yang akrab disapa bang Balok membenarkan prihal sampah residu yang diangkut armada DLHK,


"Betul warga Kampung Bendungan dan Kampung sarakan merasa bau, yang diakibatkan sampah yang menumpuk, Akhirnya warga dan pemilik lapak disaksikan oleh Kepala Desa melakukan musyawarah yang di fasilitasi camat Sepatan, bahwa sampah residu diangkut. pungkas Bang Balok.(*/ red).